Seruan melawan hoaks dibayangi soal identitas
Deklarasi Sumpah Pemuda Mahasiswa Indonesia adalah kegiatan publik yang mengangkat persatuan dan semangat pemuda, tetapi kredibilitasnya bergantung pula pada keterbukaan tentang siapa yang tampil sebagai peserta. Acara di Bundaran HI, Jakarta, pada Kamis, 29 Oktober 2026, dihadiri Utusan Khusus Presiden Raffi Ahmad dan menjadi sorotan setelah video seorang peserta memicu pertanyaan soal identitas kampusnya.
Dalam rekaman yang beredar, pria itu mengaku sebagai mahasiswa Universitas Bina Sarana Informatika (BSI), sedangkan almamater yang dikenakannya menampilkan logo Universitas Dian Nusantara (Undira). Ketidakcocokan itu bukan perkara busana semata: ketika atribut kampus dipakai di ruang publik, penonton wajar bertanya apakah pemakainya benar-benar mewakili institusi tersebut. Apalagi, Raffi Ahmad menyampaikan pesan tentang pentingnya melawan informasi bohong dan menjaga persatuan generasi muda. Kontras antara pesan acara dan keraguan atas identitas peserta membuat persoalan ini sulit dianggap sebagai gangguan kecil.
Kampus dan organisasi mahasiswa ikut meminta kejelasan
Perhatian tak berhenti pada satu video. Sejumlah perguruan tinggi dan organisasi mahasiswa menanggapi foto serta rekaman peserta yang mengenakan almamater kampus di lokasi deklarasi. Keluarga Mahasiswa Universitas Terbuka, misalnya, meminta bantuan untuk mengidentifikasi seorang perempuan yang terlihat memakai almamater kuning khas UT. Organisasi itu mengingatkan bahwa penggunaan atribut tanpa kejelasan status dan kepentingan dapat mencederai nama baik institusi.
Undira juga menyatakan pria dalam video bukan bagian dari civitas akademikanya. Belakangan, pria yang sebelumnya memperkenalkan diri sebagai Dino mengklarifikasi bahwa nama aslinya Bayu Setiadi dan ia bukan mahasiswa Undira. Sorotan lain muncul terhadap seorang perempuan yang mengenakan almamater BSI; ia diduga bukan mahasiswa kampus tersebut, sementara pihak kampus disebut mencari informasi untuk meminta klarifikasi. Tanggapan ini menunjukkan bahwa almamater kampus bukan hiasan netral dalam acara publik: pemakaiannya dapat memberi kesan afiliasi resmi, sehingga penyelenggara semestinya memastikan atribut dan status peserta tidak menyesatkan.
Pengakuan bayaran memperbesar pertanyaan tentang penyelenggaraan
Kontroversi bertambah ketika Bayu mengaku hadir atas undangan sebuah komunitas dan menerima bayaran untuk mengikuti deklarasi. Pengakuan itu tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa seluruh peserta adalah peserta bayaran atau bahwa penyelenggara mengatur penyamaran identitas. Namun, ia membuat publik patut meminta penjelasan: siapa yang mengundang peserta, apa peran mereka, dan mengapa atribut kampus yang dipakai tidak selaras dengan pengakuan salah satu peserta?
Persoalan utamanya bukan menyimpulkan lebih jauh dari bukti yang tersedia, melainkan menuntut standar yang sesuai dengan pesan acara. Deklarasi yang mengajak anak muda melawan hoaks, ujaran kebencian, dan provokasi di media sosial semestinya menjaga ketepatan informasi tentang orang-orang yang tampil di dalamnya. Tanpa kejelasan identitas dan penggunaan atribut, seruan itu berisiko kehilangan wibawa. Penyelenggaraan yang tertib membutuhkan transparansi, bukan sekadar slogan persatuan.
Kredibilitas harus dibangun lewat keterbukaan
Kasus ini memperlihatkan bahwa simbol kampus membawa tanggung jawab. Klaim sebagai mahasiswa BSI yang disertai almamater Undira, klarifikasi bahwa Bayu bukan mahasiswa Undira, serta tanggapan organisasi mahasiswa dan kampus lain membentuk rangkaian pertanyaan yang tak bisa dijawab hanya dengan pesan melawan hoaks. Pengakuan Bayu menerima bayaran menambah alasan bagi publik untuk menilai bagaimana peserta direkrut dan bagaimana atribut dipakai, tanpa menganggap dugaan sebagai bukti kesalahan semua pihak.
Raffi Ahmad hadir membawa pesan persatuan dan penolakan terhadap informasi palsu, tetapi pesan itu akan lebih meyakinkan bila acara juga menjunjung verifikasi dan keterbukaan. Deklarasi Sumpah Pemuda seharusnya mempertemukan gagasan, bukan meninggalkan kesan bahwa identitas peserta atau afiliasi kampus dapat disamarkan. Kesimpulannya, kontroversi ini bukan sekadar soal almamater yang janggal: ia menjadi ujian bagi kredibilitas penyelenggaraan. Kepercayaan publik hanya dapat dipulihkan dengan penjelasan yang terang mengenai identitas, undangan, dan penggunaan atribut.
