Dugaan peserta bayaran mengubah sorotan acara
Deklarasi Sumpah Pemuda Mahasiswa Indonesia adalah kegiatan di Bundaran HI pada 29 Oktober 2026 yang diklaim bertujuan mempererat persatuan dan menangkal hoaks, tetapi menjadi polemik setelah seorang peserta mengaku bukan mahasiswa dan hadir karena dibayar. Acara yang digelar Polda Metro Jaya itu disebut melibatkan sekitar 100 mahasiswa, namun pengakuan tersebut membuat klaim representasi mahasiswa dipertanyakan. Kejanggalan mulai tampak ketika beberapa peserta beralmamater kesulitan menjelaskan asal kampus saat diwawancarai media. Bayu Setiadi, yang sempat memperkenalkan diri sebagai Dino dari BSI sambil mengenakan almamater Universitas Dian Nusantara, kemudian mengakui dirinya bukan mahasiswa dan menerima imbalan dari sebuah komunitas. Persoalan utamanya bukan sekadar siapa yang membayar, melainkan penggunaan atribut kampus yang bisa membuat kehadiran peserta tampak sebagai dukungan mahasiswa.
Pengakuan Bayu bukan satu-satunya hal yang memancing kritik. Warganet juga menyoroti Sari, yang terlihat mengenakan almamater Universitas Bina Sarana Informatika saat membacakan imbauan damai; pihak kampus menyatakan tidak mengirim delegasi dan tidak menerima undangan. Ketika identitas kampus dikenakan tanpa mandat, deklarasi yang membawa nama mahasiswa kehilangan kredibilitas. Karena itu, dugaan peserta bayaran sepatutnya dibahas sebagai persoalan transparansi penyelenggaraan, bukan sekadar kontroversi penampilan.
Raffi Ahmad dan Willie Salim membatasi penjelasan pada kehadiran
Raffi Ahmad menyatakan bahwa ia hadir sebagai undangan dan baru menerima informasi pada malam sebelum acara. Ia mengatakan tidak terlibat dalam perencanaan maupun penyusunan kegiatan, serta tidak mengetahui detail susunan acara dan pihak-pihak yang hadir. Raffi juga membantah mengatur kemunculan pembatas jalan atau atribut merek tertentu di lokasi dan menyatakan tetap menghormati aspirasi mahasiswa yang berunjuk rasa pada Hari Sumpah Pemuda. Penjelasan itu berfokus pada batas peran pribadi: ia menyangkal keterlibatan dalam urusan teknis dan pengerahan peserta.
Willie Salim juga mengatakan kehadirannya berdasarkan undangan dan membantah menerima bayaran. Namun, ia menyertai klarifikasi dengan permohonan maaf terbuka karena menghadiri acara tanpa lebih dahulu memeriksa detail serta latar belakang penyelenggaraannya. Perbedaan ini penting: pengakuan Bayu menyangkut pembayaran dan identitas sebagai peserta, sedangkan Raffi dan Willie membicarakan alasan mereka datang serta batas pengetahuan atau keterlibatan mereka. Klarifikasi kedua figur itu tidak menjawab siapa yang merekrut peserta, memberi atribut kampus, atau bertanggung jawab atas proses tersebut.
Jangan samakan kehadiran tokoh dengan soal representasi mahasiswa
Polemik ini mempertemukan dua pertanyaan yang berbeda. Apakah Raffi Ahmad dan Willie Salim menerima bayaran untuk hadir? Keduanya membantahnya. Apakah ada peserta yang dibayar dan tampil seolah-olah mewakili mahasiswa? Bayu mengaku dibayar oleh sebuah komunitas dan bukan mahasiswa, sementara penggunaan almamater turut dipersoalkan. Menyatukan dua hal itu akan mengaburkan inti masalah: klarifikasi figur publik tidak otomatis membuktikan bagaimana massa dihimpun atau siapa yang mengatur atribut peserta.
Deklarasi yang mengatasnamakan mahasiswa perlu dapat menunjukkan bahwa pesertanya memang hadir sebagai mahasiswa atau mendapat mandat yang jelas. Jika identitas kampus dipakai tanpa keterlibatan institusi, publik beralasan mempertanyakan keaslian representasi acara. Pengakuan peserta dan respons kampus membuat pertanyaan tentang tanggung jawab penyelenggaraan lebih mendesak daripada perdebatan mengenai apakah para pesohor seharusnya datang. Kesimpulannya, penjelasan Raffi dan Willie memberi konteks tentang kehadiran mereka, tetapi polemik peserta bayaran menuntut perhatian tersendiri: kredibilitas deklarasi bergantung pada transparansi siapa yang hadir, atas nama siapa, dan dengan dasar apa.
