Kredibilitas acara dipertanyakan
Deklarasi Sumpah Pemuda Mahasiswa Indonesia adalah kegiatan publik di Bundaran HI yang mengatasnamakan mahasiswa dan mengajak masyarakat menyampaikan pesan persatuan serta kedamaian. Acara pada Kamis, 29 Oktober 2026, justru berakhir dengan protes setelah muncul pengakuan bahwa sejumlah peserta bukan mahasiswa dan menerima bayaran untuk hadir. Kontroversi ini bukan bukti bahwa seluruh peserta atau penyelenggara melakukan pelanggaran, tetapi cukup untuk menuntut penjelasan tentang perekrutan dan penggunaan nama mahasiswa. Ketika sebuah acara berbicara atas nama kelompok tertentu, keaslian identitas peserta bukan urusan kecil: itulah dasar kepercayaan publik terhadap pesannya. Raffi Ahmad, Utusan Khusus Presiden yang hadir di lokasi, ikut menjadi sasaran kritik karena keterlibatannya memberi acara tersebut sorotan lebih besar.
Salah satu peserta yang disorot, Sari, menyampaikan imbauan agar mahasiswa dan masyarakat tidak mudah terprovokasi di tengah dinamika demonstrasi. Ia terlihat mengenakan jas almamater berlogo BSI dan berdiri bersama Raffi, Willie Salim, serta aparat. Setelah sebuah unggahan media sosial mengaku mengenali Sari sebagai mantan asisten rumah tangga, identitas dan keterlibatannya menjadi bahan perdebatan. Pengakuan itu sendiri tidak membuktikan siapa yang merekrutnya atau apa yang ia ketahui. Namun, kemunculannya bersama peserta lain yang kemudian dipersoalkan membuat penyelenggara perlu menerangkan bagaimana deklarasi tersebut disusun.
Kritik dosen UBSI menuntut pertanggungjawaban
Kritik deklarasi Sumpah Pemuda menguat ketika Ziko Harnadi, dosen UBSI, mengecam acara itu karena menurutnya almamater kampusnya disalahgunakan. Ia menegaskan tidak menyalahkan Sari, tetapi meminta pihak yang diduga membayar orang untuk berpura-pura menjadi mahasiswa bertanggung jawab. Pernyataan tersebut merupakan kritik dan tuntutan klarifikasi, bukan penetapan bahwa dugaan itu telah terbukti. Perbedaan itu penting: kemunculan seseorang dengan jaket kampus tidak cukup, sendirian, untuk memastikan siapa yang mengatur kehadirannya atau apakah ia sengaja mengaku sebagai mahasiswa.
Polemik bertambah setelah Bayu Setiadi, yang dikenal sebagai Dino, menyatakan dirinya bukan mahasiswa Universitas Dian Nusantara meski mengenakan jaket almamater kampus itu saat acara. Ia mengatakan datang atas undangan komunitas, menerima bayaran, dan tidak mengetahui asal-usul jaket yang dipakai. Keterangan tersebut menambah alasan untuk mempertanyakan proses perekrutan, tetapi tetap perlu dipisahkan dari kesimpulan tentang siapa yang mengatur peserta. Istilah mahasiswa gadungan deklarasi menjadi label yang beredar dalam polemik; hingga ada bukti dan penjelasan dari pihak terkait, label itu tidak semestinya diperlakukan sebagai fakta yang sudah dipastikan.
Kehadiran Raffi dan sorotan Pandji
Peran Raffi Ahmad Bundaran HI menuai pertanyaan karena ia datang sebagai pejabat pemerintah sekaligus figur publik. Kehadirannya tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa ia mengetahui atau terlibat dalam dugaan soal peserta. Namun, posisinya membuat publik wajar meminta penjelasan tentang alasan kehadirannya dan bagaimana ia memandang kontroversi yang menyusul. Hingga 30 Oktober 2026, Raffi belum memberikan klarifikasi menurut laporan yang tersedia. Sikap diam itu tidak membuktikan tuduhan, tetapi membiarkan ruang spekulasi terbuka ketika acara yang ia hadiri mengatasnamakan mahasiswa.
Nama Pandji Pragiwaksono ikut masuk ke perbincangan melalui video yang membahas figur publik dan sikap mereka terhadap kebakaran hutan dan lahan. Pandji menyebut Raffi, Atta Halilintar, Ria Ricis, dan Deddy Corbuzier, lalu menilai publik tidak perlu terlalu berharap mendapat pandangan berbeda dari Raffi karena ia berada di lingkaran pemerintahan. Komentar itu menggarisbawahi persepsi tentang kedekatan dengan kekuasaan, bukan bukti bahwa Raffi mengatur deklarasi atau mengetahui dugaan perekrutan peserta. Karena itu, Pandji Pragiwaksono Raffi menjadi topik yang sebaiknya dibaca sebagai kritik atas posisi publik, bukan konfirmasi atas tuduhan terkait acara.
Klarifikasi lebih penting daripada vonis
Kontroversi ini memperlihatkan bahwa pesan damai kehilangan daya ketika dasar acaranya dipertanyakan. Penyelenggara semestinya menjelaskan siapa yang mengundang peserta, bagaimana identitas mereka diperiksa, dan mengapa atribut kampus dipakai. Pihak kampus pun berhak meminta perlindungan atas nama dan almamaternya. Sementara itu, kritik kepada Raffi dapat diarahkan pada keputusan hadir dan tanggung jawab komunikasinya sebagai pejabat publik tanpa menganggapnya terbukti terlibat dalam dugaan yang belum terverifikasi.
Kesimpulannya, protes terhadap deklarasi di Bundaran HI layak ditanggapi serius, tetapi penilaian harus bertumpu pada bukti dan klarifikasi, bukan label yang telanjur viral. Pengakuan peserta dan kecaman dosen UBSI menimbulkan pertanyaan yang sah mengenai kredibilitas acara; keduanya belum menjawab siapa yang bertanggung jawab. Raffi pun sebaiknya menjelaskan kehadirannya agar publik dapat menilai perannya berdasarkan informasi, bukan asumsi. Menjaga ketelitian bukan berarti mengecilkan kritik, melainkan memastikan tuntutan pertanggungjawaban tidak berubah menjadi vonis tanpa dasar.
