Landasan yang jelas, perlindungan yang nyata
Sekolah Rakyat adalah program pendidikan gratis bagi anak dari keluarga miskin dan prasejahtera, yang menyediakan akses belajar dari jenjang dasar hingga menengah sekaligus berupaya memutus rantai kemiskinan antargenerasi. Program ini perlu memiliki tempat yang tegas dalam sistem pendidikan nasional, tanpa mengesampingkan keselamatan siswa yang tinggal di asrama. Pada Kamis, 5 November 2026, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mendorong penguatan kelembagaan Sekolah Rakyat agar masuk ke dalam sistem tersebut. Ketua KPAI Aris Adi Leksono menyampaikan rekomendasi kepada Menteri Sosial Saifullah Yusuf setelah lembaganya mengawasi penyelenggaraan program. Aris menilai revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional menjadi momentum penting untuk memberi Sekolah Rakyat landasan yang lebih jelas. Dorongan itu bukan urusan administrasi belaka: status yang pasti dapat menjadi pijakan bagi standar penyelenggaraan dan pertanggungjawaban. Namun, pengakuan kelembagaan saja tidak cukup bila pengalaman anak sehari-hari di sekolah berasrama belum terlindungi.
Asrama harus menjadi ruang aman
Sistem berasrama membuat sekolah sekaligus menjadi tempat tinggal dan ruang berlangsungnya aktivitas harian siswa. Karena itu, perlindungan anak asrama tidak boleh diperlakukan sebagai pelengkap program; ia harus menjadi ukuran utama mutu penyelenggaraan. KPAI menyoroti pengasuhan dan perlindungan di lingkungan Sekolah Rakyat serta menilai penerapan social nursing perlu diperkuat, terutama bagi anak dengan latar belakang dan kondisi rentan. Risiko situasi yang menyimpang perlu dicegah sebelum mengganggu keselamatan dan tumbuh kembang anak. Ini menuntut perhatian berkelanjutan terhadap pengasuhan, pemenuhan hak, dan pengawasan, bukan sekadar aturan tertulis. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyatakan rekomendasi KPAI akan ditindaklanjuti secara bertahap dan kementeriannya tetap membuka ruang bagi pengawasan serta masukan KPAI. Komitmen tersebut perlu diterjemahkan menjadi praktik yang konsisten di lingkungan sekolah. Semakin banyak anak yang tinggal di asrama, semakin besar pula tanggung jawab penyelenggara untuk memastikan mereka aman, didengar, dan memperoleh pengasuhan yang layak.

Pendidikan gratis perlu tumbuh bersama tata kelola
Jangkauan program menunjukkan mengapa penguatan Sekolah Rakyat mendesak. Lebih dari 44 ribu anak dari jenjang SD, SMP, hingga SMA telah kembali memperoleh akses pendidikan gratis. Program ini telah menjangkau 182 wilayah, naik dari 166 titik pada tahun pertama, sementara 93 gedung permanen selesai dibangun dan mulai beroperasi bertahap sejak pertengahan Juli hingga awal September 2026. Bagi keluarga yang terkendala ekonomi, akses tanpa biaya dapat membantu anak memperoleh pendidikan yang layak dan berkualitas. Namun, perluasan jangkauan bukan alasan untuk menunda pembenahan kelembagaan dan perlindungan. Keduanya adalah sisi yang saling bergantung: akses membuka pintu sekolah, sedangkan aturan yang jelas dan pengasuhan aman membantu memastikan anak dapat belajar dengan terlindungi. Pemerintah menargetkan Sekolah Rakyat melayani lebih dari 150 ribu siswa pada 2027 dan merencanakan sedikitnya satu gedung permanen di setiap kabupaten dan kota. Target itu semestinya diiringi kesiapan tata kelola serta perlindungan yang sepadan.
Ukuran keberhasilan bukan hanya jumlah siswa
Sekolah Rakyat layak diperluas karena membantu anak dari keluarga prasejahtera kembali bersekolah. Tetapi keberhasilan program tidak patut dinilai hanya dari jumlah penerima, wilayah, atau gedung yang dibangun. Pemerintah perlu menuntaskan landasan kelembagaan dalam sistem pendidikan nasional, sambil memastikan pengasuhan dan perlindungan anak asrama berjalan nyata di setiap sekolah. Rekomendasi KPAI dan target perluasan pemerintah seharusnya dibaca sebagai agenda yang sama, bukan dua pekerjaan terpisah. Semakin besar jangkauan pendidikan gratis, semakin penting standar yang jelas untuk menjaga hak dan keselamatan siswa. Tindak lanjut bertahap dari Kementerian Sosial perlu disertai ruang pengawasan yang terbuka, sebagaimana dinyatakan menteri. Dengan demikian, Sekolah Rakyat tidak hanya memberi akses belajar, tetapi juga menghadirkan lingkungan yang aman dan dapat dipertanggungjawabkan. Itulah ukuran kemajuan yang semestinya menyertai setiap penambahan siswa.






