Fasilitas yang belum menjawab kebutuhan dasar
Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) adalah program penataan kawasan pesisir yang ditujukan untuk mendukung kegiatan nelayan, dari persiapan melaut hingga pengelolaan dan pemasaran hasil tangkapan. Namun, manfaat fasilitasnya sulit dirasakan bila perahu tak punya tempat aman untuk bersandar atau jalur keluar-masuk kawasan terhambat. Di Pantai Ujunggenteng, Kecamatan Ciracap, dan Pantai Muara Cikaso Kesik Urug, Kecamatan Tegalbuleud, nelayan mengeluhkan belum tersedianya dermaga tambat labuh sebagai tempat perahu bersandar. Keluhan itu layak dipandang sebagai persoalan inti, bukan pelengkap proyek: akses tambat memengaruhi bongkar muat, keselamatan perahu, dan kesiapan nelayan untuk kembali melaut. Seusai kunjungan kerja Menteri Kelautan dan Perikanan di Pantai Palangpang pada 4 November 2026, anggota Komisi IV DPR RI drh. Slamet menyatakan telah menerima aspirasi tersebut dan berjanji mengawal pencarian solusi.
Suradadi memperlihatkan batas proyek fisik
Di TPI Suradadi, Kabupaten Tegal, sorotan bergeser dari ketiadaan dermaga ke muara dangkal. Komisi III DPRD Kabupaten Tegal menemukan pendangkalan alur sungai saat inspeksi dan mempertanyakan mengapa pengerukan belum masuk dalam anggaran proyek KNMP senilai Rp4,8 miliar. Progres bangunan telah mencapai 65 persen, dengan target penyelesaian 8 Desember 2026, tetapi dana tersebut dialokasikan untuk sarana dan prasarana fisik dan tidak menyediakan pos tersendiri untuk pengerukan sedimen. Ini menunjukkan kelemahan perencanaan yang lebih besar: bangunan bisa selesai sesuai jadwal, tetapi akses air yang menjadi urat nadi kerja nelayan tetap bermasalah. Alur dangkal menyulitkan perahu keluar-masuk muara, mengganggu keberangkatan untuk melaut maupun kepulangan dengan hasil tangkapan. Tanpa akses perairan yang memadai, investasi pada bangunan berisiko tidak sebanding dengan manfaat yang diterima nelayan.
Integrasi hulu ke hilir harus dimulai dari akses
Anggota Komisi IV DPR RI I Nyoman Adi Wiryatama mendorong agar pengelolaan KNMP terintegrasi dari hulu hingga hilir, sehingga fasilitas pemerintah benar-benar mendukung kesejahteraan nelayan. Gagasan itu tepat, tetapi integrasi tak boleh berhenti pada daftar sarana seperti alat tangkap, penyimpanan hasil, pemasaran, dan dukungan bahan bakar. Semua hanya berguna bila nelayan dapat mencapai laut dan kembali ke pangkalan dengan aman. Adi juga mengingatkan bahwa masalah distribusi BBM dapat membuat nelayan gagal berangkat meski persiapan telah dilakukan berhari-hari. Artinya, infrastruktur nelayan perlu direncanakan sebagai satu rantai layanan: dermaga tambat, alur muara yang terjaga, pasokan operasional, pengelolaan hasil, dan pemasaran. Jika salah satu mata rantai terputus, fasilitas lain pun kehilangan daya guna. Pendangkalan dan ketiadaan tambatan semestinya ditangani sebagai bagian dari rancangan KNMP, bukan dianggap pekerjaan terpisah yang bisa ditunda tanpa konsekuensi.
Ukuran keberhasilan bukan hanya bangunan selesai
KNMP di sejumlah lokasi telah menambah fasilitas dan merapikan kawasan pesisir, tetapi keberhasilan program harus dinilai dari apakah nelayan bisa menggunakannya setiap hari. Di Sukabumi, Slamet mengakui adanya peningkatan sarana pendukung sekaligus menekankan perlunya evaluasi dampak terhadap taraf hidup dan penguatan kapasitas koperasi pengelola. Di Bali, Adi mengingatkan bahwa fasilitas harus dipelihara agar tidak merosot setelah pembangunan selesai; target pemerintah disebut mencapai 1.000 lokasi, dengan sekitar 600 telah terealisasi. Skala itu membuat pelajaran dari Ujunggenteng, Tegalbuleud, dan Suradadi penting: perencanaan perlu memasukkan kebutuhan tambat dan pemeliharaan muara sejak awal, sementara kekurangan yang sudah ditemukan harus ditindaklanjuti secara terbuka. KNMP akan lebih berarti ketika nelayan dapat bersandar, berangkat, pulang, menyimpan, dan menjual hasil tangkapan melalui sistem yang saling terhubung. Tanpa itu, proyek berisiko tampak lengkap di darat tetapi tidak lancar di laut.
