Target besar, ukuran keberhasilan harus jelas
Program strategis KKP adalah rangkaian lima proyek kelautan dan perikanan yang dirancang untuk mengembangkan kawasan pesisir, meningkatkan produksi, membuka pekerjaan, serta memperkuat ekonomi masyarakat lokal. Karena itu, ukuran keberhasilannya semestinya bukan hanya proyek yang dibangun, melainkan manfaat yang benar-benar diterima nelayan. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono memaparkan program-program tersebut pada 27 Oktober 2026. KKP, katanya, kini lebih mengutamakan penyelesaian proyek infrastruktur yang sudah berjalan daripada meluncurkan program baru secara terpisah. Pilihan itu masuk akal: proyek yang belum rampung sulit menghasilkan manfaat, sementara pengumuman target baru bisa mengaburkan kemajuan di lapangan. Namun, percepatan konstruksi tidak otomatis membuktikan peningkatan pendapatan. Pemerintah perlu membedakan secara terbuka antara pekerjaan yang selesai, fasilitas yang mulai beroperasi, dan dampak ekonomi yang sudah dirasakan warga.
Lima proyek dengan tantangan yang berbeda
Cakupan programnya luas: pembangunan desa nelayan, tambak udang terintegrasi di Waingapu, sentra garam di Rote, budidaya tematik di darat, serta revitalisasi tambak di Pantai Utara Jawa atau perikanan Pantura. Paket ini menyentuh kebutuhan yang berbeda, dari permukiman dan mata pencaharian nelayan hingga pasokan pangan dan garam. Maka, satu ukuran keberhasilan untuk seluruh proyek akan terlalu sederhana. Di desa nelayan, Trenggono menyebut 100 desa telah selesai dan beroperasi, sedangkan pembangunan di 1.269 desa lain masih berlangsung. Target penyelesaian konstruksi ditetapkan pada akhir 2026, sementara operasionalnya ditargetkan mulai pertengahan 2027. Sementara itu, tambak Waingapu masih dalam tahap konstruksi dan ditargetkan selesai pada akhir 2027. Kedua tenggat itu adalah rencana, bukan capaian. Begitu pula sasaran membuka pekerjaan, memperkuat ketahanan pangan, dan mengurangi ketergantungan impor garam: semuanya perlu dinilai setelah proyek berjalan dan hasilnya terukur.
Revitalisasi Pantura dan budidaya darat juga menuntut tolok ukur tersendiri, seperti kelangsungan usaha, akses pasar, dan manfaat bagi masyarakat sekitar. Menyamakan pembangunan fisik dengan kesejahteraan nelayan berisiko membuat penilaian berhenti pada jumlah fasilitas, bukan pada perubahan kehidupan warga.
Angka produksi belum cukup; Tongke-Tongke memberi petunjuk
KKP melaporkan produksi perikanan nasional mencapai 26,25 juta ton pada 2025, naik 11,4 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Angka tersebut menunjukkan kenaikan produksi, tetapi belum menjawab siapa yang memperoleh nilai tambah dan bagaimana hasilnya dibagi sepanjang rantai usaha. Produksi penting bagi ketahanan pangan dan industri; kesejahteraan nelayan tetap perlu dilihat lewat pendapatan, harga jual, dan akses distribusi. Contoh yang lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari datang dari Kampung Nelayan Merah Putih Tongke-Tongke. Pendapatan nelayan di sana dilaporkan meningkat 75 persen hingga sekitar Rp7 juta per bulan, sementara harga ikan naik 50 persen menjadi sekitar Rp45 ribu per kilogram. Ini merupakan hasil yang dilaporkan, bukan bukti bahwa setiap program atau desa mengalami perubahan serupa. KKP juga mencatat penyelamatan potensi kerugian negara senilai Rp16,03 triliun melalui pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. Capaian pengawasan itu penting, tetapi dampaknya pada pendapatan rumah tangga nelayan perlu dijelaskan secara terpisah.
Tongke-Tongke memberi alasan untuk optimistis sekaligus menjadi pengingat agar klaim diperiksa dengan data yang lebih luas. Pengembangan kampung nelayan dirancang agar warga tidak hanya menjual tangkapan, tetapi memperoleh nilai tambah lewat sarana, distribusi, dan pemasaran. Namun, penerapan di tempat lain harus memperhitungkan infrastruktur, akses pasar, serta kebutuhan setempat; hasil satu kampung tidak otomatis menjadi hasil semua proyek.
Ukur hasil, bukan hanya penyelesaian proyek
Pekerjaan KKP berikutnya bukan sekadar menuntaskan konstruksi, melainkan menunjukkan hubungan yang jelas antara investasi, operasi, dan perubahan penghasilan masyarakat. Target pembangunan 5.000 Kampung Nelayan Merah Putih hingga 2029 disebut sebagai sasaran yang perlu terus diperkuat; target tersebut tidak boleh dicampuradukkan dengan jumlah lokasi yang sudah beroperasi ataupun dampak yang sudah terbukti. Pelaporan berkala semestinya memisahkan status proyek, jadwal operasi, jumlah warga yang memperoleh pekerjaan, serta perubahan pendapatan dan harga jual. Dengan cara itu, publik dapat menilai apakah tambak Waingapu, sentra garam Rote, budidaya darat, pembangunan desa nelayan, dan revitalisasi perikanan Pantura menghasilkan manfaat yang sesuai dengan janji. Pertumbuhan produksi 26,25 juta ton pada 2025 dan laporan dari Tongke-Tongke memberi dasar untuk melihat peluang, bukan alasan untuk menganggap semua target telah tercapai.
Kesimpulannya, lima program strategis KKP layak dinilai dari potensinya, tetapi klaim keberhasilan harus mengikuti bukti. Tongke-Tongke menunjukkan bahwa perubahan pendapatan dan harga ikan dapat menjadi ukuran yang konkret. Untuk proyek lain, status konstruksi dan target waktu tetaplah rencana sampai fasilitas beroperasi dan kesejahteraan nelayan terbukti membaik.
