Produksi besar belum cukup tanpa kesejahteraan
Kampung Nelayan Merah Putih adalah program pemerintah untuk membangun ekosistem ekonomi pesisir melalui sarana, distribusi, dan pemasaran agar nelayan memperoleh nilai tambah, bukan sekadar menjual tangkapan. Produksi perikanan Indonesia mencapai 26,25 juta ton pada 2025, naik 11,4 persen dari tahun sebelumnya. Angka ini memperlihatkan kapasitas sektor yang besar, tetapi tidak dengan sendirinya membuktikan kehidupan nelayan ikut membaik. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono memaparkan rencana pembangunan 1.369 kampung nelayan modern, dengan perkiraan manfaat bagi 429 ribu nelayan dan 1,7 juta anggota keluarga mereka. Arah program kelautan Prabowo patut dinilai bukan hanya dari jumlah fasilitas atau tonase produksi, melainkan dari seberapa besar hasil tangkapan berubah menjadi pendapatan yang lebih layak dan stabil. Di sinilah janji pembangunan pesisir perlu diuji.
Target 2,82 juta ton dan skala capaian nasional
KNMP menargetkan produksi 2,82 juta ton per tahun, dengan nilai yang disebut pemerintah sebesar Rp56 triliun. Target program itu setara sekitar 10,7 persen dari produksi nasional 2025 sebesar 26,25 juta ton. Perbandingan ini memberi konteks: KNMP bukan keseluruhan mesin produksi perikanan, melainkan salah satu upaya untuk membangun kapasitas dan aktivitas ekonomi di lokasi pesisir tertentu. Capaian nasional tersebut penting untuk ketahanan pangan dan pengembangan industri pengolahan, tetapi manfaatnya tidak otomatis terbagi merata. Produksi yang naik harus diikuti akses pasar, distribusi yang lebih baik, serta kemampuan mengolah hasil tangkapan agar nilai tambah tidak berhenti di rantai perdagangan berikutnya. Karena itu, target 2,82 juta ton sebaiknya dibaca bersama ukuran kesejahteraan, bukan diperlakukan sebagai bukti tunggal keberhasilan.
Tongke-Tongke menunjukkan dampak yang terasa
Di KNMP Tongke-Tongke, pendapatan nelayan dilaporkan meningkat 75 persen hingga sekitar Rp7 juta per bulan, sementara harga ikan naik 50 persen menjadi sekitar Rp45 ribu per kilogram. Perubahan ini memberi gambaran lebih konkret tentang manfaat yang dicari: hasil tangkapan dihargai lebih baik dan pendapatan nelayan bertambah. Kenaikan tersebut dilaporkan sebagai capaian di satu lokasi, sehingga belum cukup untuk menyimpulkan hasil serupa sudah dirasakan semua kampung nelayan. Namun, pengalaman Tongke-Tongke memperlihatkan mengapa sarana pemasaran dan distribusi penting, bukan hanya pembangunan fisik. Pendapatan yang membaik dapat membantu keluarga memenuhi kebutuhan, membiayai pendidikan anak, dan mengembangkan usaha. Pemerintah juga menyebut rata-rata pendapatan nelayan di kampung yang telah dibangun mencapai Rp7,73 juta per bulan per Juli 2026, naik dari Rp4,35 juta sebelumnya. Angka itu menjanjikan, tetapi perlu disertai data berkala yang memungkinkan perbandingan antardaerah.
Ukuran keberhasilan harus melampaui angka produksi
Alasan program ini mendesak jelas: banyak desa nelayan masih padat dan minim sarana, mata pencarian bergantung pada musim, sementara akses teknologi terbatas. Jumlah nelayan pada 2025 tercatat 3,228 juta dan mayoritas disebut hidup dalam kemiskinan. Karena itu, target membangun 5.000 lokasi hingga 2029 harus disertai evaluasi berkala, infrastruktur bermutu, kelembagaan nelayan yang kuat, serta akses pembiayaan dan pasar. Biaya operasional, kesenjangan kesejahteraan antardaerah, keterbatasan infrastruktur, dan perubahan iklim juga perlu masuk dalam perencanaan. Kesimpulannya, produksi perikanan Indonesia yang tinggi adalah modal, bukan garis akhir. Kampung Nelayan Merah Putih layak disebut berhasil jika kenaikan pendapatan dan harga jual dapat dipertahankan, menjangkau lebih banyak komunitas, serta berjalan tanpa mengabaikan kesehatan sumber daya laut.
