Kendala kapal membatasi ruang tangkap
Kendala operasional nelayan adalah hambatan pada armada, biaya melaut, modal usaha, dan akses pasar yang membatasi kemampuan mereka menangkap serta menjual ikan dengan layak. Di Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) Ekas Buana, Lombok Timur, sejumlah fasilitas mulai berfungsi, tetapi keterbatasan kapal membuat manfaat kawasan belum maksimal. Ketua pengelola, Yanto Sahil Hilmi, mengatakan kapal bantuan yang dijanjikan belum terealisasi.
Sebagian besar nelayan setempat masih mengandalkan perahu di bawah 1 gross tonnage (GT), sehingga jangkauan tangkap mereka terbatas di dalam teluk. Padahal, kapal berkapasitas 5–10 GT dibutuhkan untuk menjangkau perairan di luar teluk. Ini bukan sekadar soal kenyamanan atau kapasitas: tanpa armada yang sesuai, peluang menambah hasil tangkapan ikut tertahan. Karena itu, kendala kapal nelayan perlu diperlakukan sebagai kebutuhan inti operasional, bukan fasilitas tambahan yang bisa ditunda.
KNMP Ekas Buana sudah membeli ikan dari nelayan dan menyediakan jasa penitipan hasil tangkapan. Pengelola juga menawarkan harga ikan layang Rp10 ribu hingga Rp11 ribu per kilogram, naik dari sekitar Rp7 ribu sebelumnya. Langkah ini menunjukkan manfaat yang dapat muncul ketika ada pembeli, tetapi pasokan yang lebih baik tetap sulit dicapai jika nelayan tidak mampu menjangkau area tangkap yang lebih luas.
Biaya BBM dan harga jual menekan pendapatan
Keluhan nelayan Ciwaru memperlihatkan sisi lain dari persoalan yang sama: biaya melaut dapat naik, sementara harga jual ikan tidak selalu memberi kepastian. Mahalnya BBM, keterbatasan modal koperasi, dan ketidakpastian harga ikan menjadi perhatian Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono saat memimpin puncak Bulan Bakti KKP 2026 di KNMP Ciwaru, Sukabumi, pada 4 November 2026.
Di kawasan tersebut tercatat sekitar 420 kapal nelayan. Pemerintah berkoordinasi dengan Pertamina untuk membangun Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN), agar solar bersubsidi disalurkan sesuai kebutuhan armada. Pendataan melalui KNMP dapat membantu memperkirakan kebutuhan BBM, tetapi nelayan masih harus menunggu proses teknis dan administrasi. Harga BBM nelayan bukan isu pinggiran: ketika akses solar bersubsidi belum pasti, biaya perjalanan melaut ikut sulit diprediksi.
Kepastian harga ikan nelayan juga menentukan apakah hasil tangkapan cukup untuk menutup ongkos dan menopang rumah tangga. KKP sedang mengkaji harga acuan atau harga pembelian pemerintah bagi komoditas perikanan. Namun, beragamnya jenis ikan dan perbedaan harga pasar membuat skema itu perlu perhitungan cermat. Kajian saja belum memberi kepastian; nelayan membutuhkan mekanisme yang pada akhirnya benar-benar dapat menyerap hasil tangkapan.
Koperasi perlu modal agar fasilitas bekerja
Gudang beku dan kendaraan berpendingin tidak otomatis membuka pasar jika koperasi kekurangan dana untuk membeli hasil tangkapan. KKP mengakui bahwa fasilitas rantai dingin belum cukup menjamin pemasaran ketika koperasi belum mampu bertindak sebagai pembeli atau offtaker. Dengan kata lain, bangunan dan peralatan hanya menjadi bagian dari solusi; modal koperasi nelayan dibutuhkan agar ikan dapat diserap, disimpan, lalu dijual ke pembeli.
Untuk Ciwaru, KKP mendorong akses Kredit Usaha Rakyat melalui perbankan, terutama BRI, serta penjajakan kemitraan dengan pembeli lokal maupun luar daerah. Di Ekas Buana, pengelola juga masih memerlukan tambahan modal untuk menjalankan usaha, sementara serah terima aset dari KKP belum selesai dan dukungan operasional dari pemerintah daerah masih diharapkan. Kedua kawasan menunjukkan bahwa keberlanjutan usaha perlu ditopang pembiayaan, bukan hanya pembangunan fasilitas.
Mutu ikan pun perlu dijaga agar akses pasar tidak tergerus setelah tangkapan didaratkan. KKP menyoroti penggunaan slurry ice berbahan air laut dan perbaikan atap dermaga Ciwaru, karena ikan yang terkena hujan berisiko turun kualitasnya. Teknologi penyimpanan akan lebih berarti jika koperasi punya modal dan calon pembeli yang jelas.
Ukuran keberhasilan harus sampai ke pendapatan
Pemerintah menargetkan pembangunan 1.369 KNMP rampung pada Mei 2027 dan seluruhnya beroperasi pada Juli 2027. Target itu penting, tetapi keberhasilan tidak semestinya dinilai dari jumlah bangunan yang selesai saja. KKP menyebut evaluasi akan mencakup nilai transaksi, pendapatan, volume produksi, dan nilai tukar nelayan. Ukuran tersebut lebih dekat dengan pertanyaan yang dihadapi keluarga nelayan: apakah kegiatan di kawasan benar-benar memperbaiki hasil usaha mereka?
Tantangan di Ekas Buana dan Ciwaru menegaskan bahwa kebijakan perlu menjawab mata rantai yang saling terkait. Kapal yang memadai memperluas peluang tangkap; akses BBM membantu nelayan merencanakan perjalanan; modal koperasi memungkinkan penyerapan hasil; dan harga yang lebih pasti mengurangi risiko penjualan. Jika satu mata rantai tertinggal, fasilitas lain berpotensi berjalan di bawah kemampuan.
Kesimpulannya, kesejahteraan nelayan tidak akan terangkat hanya dengan membangun kawasan baru. Pemerintah perlu menuntaskan dukungan kapal, mempercepat akses solar bersubsidi, memperkuat modal koperasi, dan mengubah kajian harga menjadi mekanisme pasar yang dapat diandalkan. KNMP baru layak disebut pusat ekonomi pesisir ketika manfaatnya terasa pada pendapatan dan kepastian kerja nelayan.
