Koordinasi TPK dan Penyuluh: Jalan Pendekat, Bukan Pelengkap
Koordinasi Tim Pendamping Keluarga stunting dan penyuluh keluarga berencana adalah pola kerja bersama di tingkat komunitas yang menggabungkan pendampingan keluarga, pengumpulan data, edukasi gizi, serta rujukan layanan kesehatan untuk memastikan intervensi stunting lapangan berjalan tepat sasaran, terukur, dan berkelanjutan bagi keluarga berisiko di berbagai wilayah. Penanganan stunting tidak lagi bisa mengandalkan program terpusat tanpa tulang punggung di lapangan; keberhasilan ditentukan oleh sejauh mana TPK dan PKB/PLKB mampu membaca kebutuhan nyata keluarga dan menghubungkannya dengan program pencegahan stunting yang tersedia. Karena itu, koordinasi mereka bukan aksesori birokratis, tetapi inti dari strategi nasional menurunkan stunting yang selama ini sering tersandera oleh data yang lemah, sasaran yang kabur, dan intervensi yang sulit diukur dampaknya.
Pesan DPR: Data Akurat dan Pendampingan Lapangan Tidak Bisa Ditawar
Ketua Komisi IX DPR menegaskan bahwa penyuluh keluarga berencana (PKB/PLKB) dan Tim Pendamping Keluarga memegang posisi kunci karena berhadapan langsung dengan keluarga sasaran dan memastikan program penanganan stunting menjangkau mereka yang betul-betul membutuhkan. Ia mengingatkan, "Data harus benar, sasaran harus tepat, intervensi harus sesuai kebutuhan, dan hasilnya harus dapat diukur". Pernyataan ini menggugah, karena di lapangan masih sering terjadi intervensi yang menyasar keluarga yang salah atau tidak berkelanjutan. Komitmen DPR untuk mendukung program seperti Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (Genting) melalui penganggaran dan pengawasan menunjukkan bahwa peran legislatif tidak berhenti pada wacana. Namun dukungan anggaran tanpa penguatan koordinasi PKB/PLKB dan TPK hanya akan menghasilkan laporan di atas kertas, bukan perubahan tinggi badan dan kualitas hidup anak.
Bimtek TPK Papua Tengah: Melatih Data, Bukan Sekadar Mengisi Formulir
Bimbingan teknis bagi Tim Pendamping Keluarga di Papua Tengah yang diikuti 33 peserta dari empat kabupaten—Dogiyai, Deiyai, Paniai, dan Nabire—adalah contoh konkret upaya mempercepat penurunan stunting melalui penguatan lini lapangan. Diselenggarakan oleh dinas terkait sebagai tindak lanjut amanat Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021, kegiatan ini tidak berhenti pada teori, tetapi menekankan kemampuan menggunakan aplikasi seperti SIRIKA dan SIGA mobile untuk verifikasi dan eliminasi data. Di sini terlihat jelas: negara mengakui bahwa kualitas data adalah fondasi program pencegahan stunting. Tanpa TPK yang paham teknologi dasar dan mampu mengelola data, intervensi stunting lapangan akan terus salah sasaran. Arahan pemerintah daerah agar TPK meningkatkan kualitas pendampingan, memastikan akurasi data, dan memperkuat koordinasi dengan tenaga kesehatan menunjukkan pergeseran penting dari sekadar pendataan ke pendampingan berbasis bukti.
Papua Barat: Sosialisasi Berkelanjutan yang Menyentuh Dapur Keluarga
Di satu wilayah lain, dinas yang membidangi pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk, dan keluarga berencana menunjukkan bahwa program pencegahan stunting harus turun langsung ke kampung-kampung melalui edukasi berkelanjutan. Bakti sosial di Kampung Susweni, Manokwari, dirangkaikan dengan pemberian bantuan kepada keluarga berisiko dan balita stunting, menyalurkan 50 paket bantuan untuk keluarga berisiko dan 15 paket bagi balita stunting. Bantuan tersebut menyasar keluarga yang membutuhkan tambahan asupan gizi, termasuk ibu hamil yang kekurangan gizi. Inilah wajah nyata intervensi: bukan seminar di hotel, tetapi paket pangan dan pendampingan di rumah-rumah yang rentan. Dinas menegaskan bahwa sosialisasi dan bantuan serupa akan terus dilakukan di wilayah lain yang memiliki kasus atau risiko stunting. Namun keberlanjutan ini hanya akan efektif jika TPK dan penyuluh di lapangan konsisten mengidentifikasi keluarga sasaran dengan data yang diperbarui.
Mengapa Koordinasi Lini Lapangan Menjadi Penentu
Baik program Genting yang juga membantu menyediakan rumah layak huni bagi keluarga berisiko kekurangan gizi, maupun kegiatan bimtek dan sosialisasi di berbagai wilayah, semuanya bertumpu pada satu hal: kehadiran petugas lapangan yang mampu bekerja bersama, bukan sendiri-sendiri. TPK memiliki peran strategis dalam pendampingan keluarga berisiko stunting mulai dari sebelum hamil hingga anak berusia lima tahun, sementara PKB/PLKB membawa perspektif perencanaan keluarga dan kesehatan reproduksi. Tanpa koordinasi, keluarga bisa menerima pesan yang saling bertentangan atau bahkan tidak mendapatkan kunjungan sama sekali. Ketika DPR menuntut pengawasan agar program menjangkau wilayah sulit, kepulauan, dan perbatasan, itu adalah pengakuan bahwa medan berat hanya bisa ditembus oleh jaringan field worker yang solid. Kesimpulannya, stunting bukan hanya soal gizi dan kesehatan, melainkan ujian serius bagi kemampuan negara menyinergikan pendamping keluarga dan penyuluh di garis depan.
