Stunting sebagai isu keluarga, bukan sekadar angka kesehatan
Pencegahan stunting keluarga adalah upaya terencana untuk memastikan setiap anak tumbuh optimal melalui pemenuhan gizi, kesehatan, pengasuhan, dan perlindungan sejak masa kehamilan hingga awal kehidupan, dengan menjadikan keluarga sebagai pusat pendampingan, edukasi, dan intervensi sosial yang berkelanjutan di tingkat komunitas. Pesan kuncinya sederhana: jika keluarga dibiarkan berjalan sendiri, intervensi kesehatan secanggih apa pun akan terlambat. Itulah mengapa Ketua Komisi IX DPR menegaskan bahwa penanganan stunting harus berbasis data akurat agar intervensi sesuai kebutuhan keluarga sasaran dan hasilnya terukur. Stunting bukan sekadar grafik di laporan; ia adalah cermin kualitas pembangunan manusia, ketahanan keluarga, dan masa depan bangsa. Tanpa keberpihakan yang jelas pada keluarga paling rentan, strategi nasional akan berhenti sebagai slogan, bukan perubahan nyata di desa.
TPK dan Penyuluh: arsitek intervensi stunting tepat sasaran
Tim pendamping keluarga dan Penyuluh/Petugas Lapangan KB adalah arsitek utama intervensi stunting tepat sasaran di akar rumput. Dalam Kick Off Pekan Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (Genting) di Sulawesi Utara, Ketua Komisi IX menegaskan bahwa PKB/PLKB dan TPK berperan langsung mendampingi keluarga agar program penanganan stunting benar‑benar menjangkau mereka yang membutuhkan. Ia juga menekankan bahwa penanganan harus berbasis data yang akurat, bukan perkiraan, sehingga sasaran tepat, intervensi sesuai kebutuhan, dan hasil dapat diukur. Ini bukan sekadar teknis administrasi; ini penegasan bahwa intervensi yang asal menyebar identik dengan pemborosan dan ketidakadilan. "Pelaksanaan program harus berjalan tepat sasaran dan mampu menjangkau seluruh keluarga berisiko stunting, termasuk di wilayah sulit dijangkau" adalah pernyataan politik yang seharusnya diterjemahkan menjadi pengawasan ketat di lapangan.
Pendampingan sejak dini: investasi 1.000 HPK yang sering diabaikan
Jika ada satu periode yang tak boleh gagal, itu adalah 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Pendampingan keluarga sejak dini menjadi filter pertama untuk mencegah anak mengalami gangguan pertumbuhan. Wakil Bupati Mahakam Ulu menegaskan bahwa penguatan pendampingan langsung kepada keluarga adalah kunci agar persoalan kesehatan dan kebutuhan pelayanan dikenali sejak awal. Bupati melalui sambutannya menempatkan keluarga sebagai pondasi utama pembentuk generasi sehat dan berkualitas, sehingga revitalisasi Kader Pendamping Keluarga (KPK) dipandang penting untuk memastikan pendampingan yang tepat. Intervensi pencegahan dan penurunan stunting harus dimulai sedini mungkin, sejak masa kehamilan hingga anak berusia dua tahun, bukan menunggu balita terlihat pendek. Kader di lapangan juga diingatkan agar tidak berhenti pada pencatatan data; mereka harus memastikan keluarga benar‑benar menerima informasi dan pelayanan yang dibutuhkan.
Kolaborasi lintas sektor dan warga sebagai garda depan
Pendampingan keluarga tidak akan kuat tanpa kolaborasi lintas sektor dan keterlibatan warga. Ketua Komisi IX menilai persoalan stunting tidak bisa diselesaikan hanya dengan pendekatan kesehatan; ini soal pembangunan manusia, kualitas keluarga, perlindungan anak, dan ketahanan keluarga, sehingga penanganannya tidak boleh parsial. Di Kutai Timur, Pelaksana Tugas Kepala DPPKB menyebut warga sebagai komponen utama pencegahan dan penanggulangan stunting, dengan program keluarga berencana dipakai untuk menjaga kesehatan ibu, bayi, dan anak. Pelayanan KB serentak sejuta akseptor di Kutim menunjukkan skala keterlibatan: target 1.530 akseptor pada 2021 tercapai 100 persen, sementara pada 2022 capaian 2.960 akseptor melampaui target 2.670. Kegiatan ini melibatkan PKK, Kodim sebagai Bapak Asuh, IBI, POGI, kader, dan lini lapangan sebagai perpanjangan tangan di kecamatan. Pesannya jelas: tanpa gotong royong komunitas, pencegahan stunting keluarga akan selalu kalah cepat dibanding risiko di lapangan.
Data terpadu sebagai kompas, bukan sekadar formalitas
Intervensi sebaik apa pun akan kehilangan arah jika data berantakan. Pemerintah provinsi di Papua menegaskan pentingnya penyatuan data dalam percepatan pencegahan dan penanganan stunting di delapan kabupaten. Pertemuan antara Kepala Perwakilan BKKBN provinsi dan gubernur digunakan untuk meninjau perkembangan program sekaligus memperkuat koordinasi pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dunia usaha, perbankan, dan mitra lain. Angka stunting di provinsi itu masih mengacu pada data nasional sekitar 28 persen, sementara Kota Jayapura sudah turun ke kisaran 12 persen. Sarles menekankan bahwa perbedaan data BKKBN dan Dinas Kesehatan akan menyulitkan penentuan kebijakan dan intervensi yang sesuai. Data terpadu menjadi dasar untuk menentukan keluarga yang membutuhkan intervensi spesifik dan memantau perubahan angka stunting—baik penurunan, kenaikan, maupun stagnan—agar segera ditindaklanjuti. Tanpa keberanian menyinkronkan data, tim pendamping keluarga berisiko bekerja dalam kegelapan kebijakan.
