Destry Damayanti dan Mandat Baru Bank Sentral
Pergantian Gubernur Bank Indonesia baru ke tangan Destry Damayanti adalah momentum kebijakan moneter ketika stabilitas ekonomi nasional, kualitas pertumbuhan, dan likuiditas perbankan harus dijaga sekaligus di tengah tantangan teknologi, tekanan global, dan program pemerintah yang kian meluas ke masyarakat bawah. Destry secara resmi menerima tanggung jawab sebagai Gubernur Bank Indonesia baru melalui pelantikan oleh Mahkamah Agung pada Rabu, 2 September 2026, yang menandai awal masa jabatan 2026–2031. Pergantian ini terjadi setelah pengunduran diri gubernur sebelumnya dan diposisikan sebagai langkah strategis untuk memastikan kesinambungan kebijakan moneter dan stabilitas ekonomi nasional. Harapannya jelas: bank sentral tidak sekadar menjaga inflasi dan nilai tukar, tetapi memimpin orkestrasi kebijakan yang sanggup melindungi daya beli, lapangan kerja, dan kepercayaan publik pada sistem keuangan.
Stabilitas Sebagai Prasyarat, Bukan Bonus
Arah awal kepemimpinan Destry tampak selaras dengan pandangan Deputi Gubernur Thomas Djiwandono bahwa stabilitas adalah prasyarat mendasar bagi kemajuan suatu negara, terutama di tengah creative destruction akibat disrupsi teknologi, perubahan iklim, dan fragmentasi geoekonomi. Di sini, stabilitas ekonomi nasional bukan bonus setelah pertumbuhan, melainkan fondasi agar pertumbuhan dan inovasi tidak berujung ketimpangan. Konferensi kebijakan dua tahunan bank sentral baru-baru ini menggarisbawahi bahwa teknologi, termasuk AI, bisa meningkatkan produktivitas dan efisiensi, namun juga mengganggu pasar tenaga kerja dan distribusi manfaat. Pesannya tegas: inovasi hanya akan menjadi sumber pertumbuhan ekonomi berkualitas bila bank sentral menjaga stabilitas makrofinansial dan memastikan manfaat teknologi tidak terkonsentrasi pada sedikit kelompok. Pilihan Destry untuk menempatkan stabilitas sebagai fokus utama sejalan dengan logika ini.
Likuiditas Perbankan dan Dana Asing Masuk Rupiah
Di level operasional, ujian pertama Gubernur Bank Indonesia baru adalah likuiditas perbankan Indonesia yang harus tetap longgar meski bank-bank Himbara digerakkan untuk proyek penugasan pemerintah. Destry menegaskan likuiditas di sistem perekonomian akan tetap stabil, sehingga bank-bank Himbara bisa fokus membiayai program seperti Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Desa Merah Putih tanpa mengorbankan kesehatan neraca mereka. Bank sentral menyiapkan bantalan likuiditas lewat operasi moneter, termasuk repo dan FX swap, sehingga dana asing masuk rupiah yang dirupiahkan mencapai sekitar Rp 920–Rp 930 triliun. Angka ini menjadi indikator bahwa aliran dana asing kembali disalurkan ke sistem keuangan domestik, sekaligus mengurangi risiko pengetatan likuiditas akibat penyerapan dana besar oleh program pemerintah. Pendekatan ini patut diapresiasi, selama pengelolaan risikonya transparan dan tidak menciptakan ketergantungan berlebihan pada arus modal jangka pendek.
Pertumbuhan 8 Persen: Bukan Hanya Soal Angka
Tantangan politis dan moral bagi Destry muncul dari tuntutan agar bank sentral berkontribusi pada target pertumbuhan 8 persen yang dicanangkan pemerintah, namun dengan kualitas yang dirasakan publik. Anggota Komisi XI DPR, Amin Ak, mengingatkan bahwa keberhasilan BI tidak boleh diukur hanya dari indikator makro atau pencapaian angka pertumbuhan; pertumbuhan ekonomi harus tercermin pada penciptaan lapangan kerja, turunnya pengangguran, dan pemerataan manfaat ekonomi. Ia menyoroti fakta bahwa UMKM menyerap 97 persen tenaga kerja dan menyumbang lebih dari 60 persen PDB, sementara kredit perbankan untuk UMKM belum menyentuh 20 persen. Kutipan ini seharusnya menjadi alarm kebijakan: “pertumbuhan ekonomi 8 persen itu tercapai. Dan bukan sekadar tercapai, tapi pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.” Jika BI di era Destry gagal mendorong inklusi keuangan untuk sektor padat karya, stabilitas yang dijaga hanya akan melindungi angka, bukan manusia.
Dari Stabilitas ke Kesejahteraan: Ujian Lima Tahun ke Depan
Masa jabatan Destry Damayanti hingga 2031 akan diingat bukan karena seberapa tenang pasar, tapi sejauh mana kebijakan stabilitas ekonomi nasional mengalir menjadi kesejahteraan nyata. Dengan kompleksitas tantangan global, koordinasi bank sentral dengan otoritas fiskal dan regulator lain menjadi keharusan, bukan opsi. Bank sentral sudah berkomitmen terus mengarahkan ekosistem digital agar teknologi dan inovasi finansial mendukung tujuan ekonomi yang lebih luas, bukan hanya keuntungan jangka pendek pelaku besar. Di sisi lain, bantalan likuiditas, aliran dana asing masuk rupiah, dan peran bank Himbara dalam proyek pemerintah harus diawasi agar tidak menimbulkan risiko tersembunyi di neraca perbankan. Jika Destry berhasil menjaga inflasi, nilai tukar, likuiditas, dan pada saat yang sama mendorong pertumbuhan ekonomi berkualitas yang dirasakan publik, narasi tentang bank sentral akan bergeser: dari sekadar penjaga angka menjadi penjaga keadilan ekonomi.
