Sekolah Rakyat Targetkan 150 Ribu Siswa: Ambisi Besar, Risiko Besar

Sekolah Rakyat: Jalur Kedua bagi Anak yang Tersisih dari Sekolah

Program Sekolah Rakyat adalah model pendidikan berasrama yang dirancang pemerintah untuk memberikan kesempatan kedua bagi anak dari keluarga kurang mampu, anak putus sekolah, anak jalanan, dan anak yang belum pernah bersekolah, dengan kombinasi pembelajaran akademik, pembinaan karakter, dan pelatihan keterampilan selama 24 jam dalam lingkungan yang aman, terstruktur, dan terpisah dari tekanan ekonomi keluarga yang hidup dalam kemiskinan ekstrem. Kemensos menargetkan lebih dari 150 ribu anak mengikuti program Sekolah Rakyat pada 2027, melonjak lebih dari tiga kali lipat dari sekitar 43 ribu peserta didik yang sudah terjangkau saat ini. Angka ini bukan sekadar statistik; ini adalah janji politik bahwa pendidikan anak kurang mampu dan anak putus sekolah tidak lagi dianggap urusan pinggiran. Namun, ambisi besar selalu datang dengan risiko besar: tanpa eksekusi yang rapi, program sekolah rakyat berpotensi menjadi proyek fisik megah yang kosong dari dampak sosial nyata bagi akses pendidikan inklusif.

Target 150 Ribu Siswa: Antara Keberanian dan Kesenjangan Realitas

Pemerintah menyiapkan perluasan program sekolah rakyat sebagai strategi menyapu anak kurang mampu dan anak putus sekolah yang tercecer dari sistem pendidikan formal. Di atas kertas, lompatan dari 43 ribu ke lebih dari 150 ribu siswa dalam satu tahun terlihat sebagai kebijakan berani dan progresif. Namun jika ditarik ke realitas lapangan, besarnya target segera bertabrakan dengan fakta bahwa masih ada 2.922.607 anak usia 7–18 tahun yang tidak sekolah menurut Survei Sosial Ekonomi Nasional 2025. Di sinilah problem utama: pemerintah mengumumkan target ambisius, tetapi skala tantangan jauh lebih masif. Bahkan jika target 150 ribu tercapai, itu baru menyentuh sebagian kecil dari persoalan anak tidak sekolah. Pemerintah tampak memilih fokus pada anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem, yang memang paling berisiko menghentikan pendidikan karena tekanan ekonomi. Secara politis, langkah ini tepat sasaran, tapi secara struktural belum cukup untuk menutup kesenjangan akses pendidikan inklusif.

Infrastruktur Megah 104 Lokasi: Kekuatan atau Titik Rawan?

Ekspansi program sekolah rakyat disangga pembangunan gedung permanen di berbagai kabupaten dan kota, dengan target minimal satu fasilitas permanen di setiap daerah dan kapasitas lebih dari 2.000 siswa per gedung. Kementerian Pekerjaan Umum mencatat tahap kedua pembangunan dilakukan di 104 lokasi dengan daya tampung hingga 112.320 siswa melalui 3.744 rombongan belajar dari jenjang SD, SMP, hingga SMA. Di banyak kebijakan pendidikan anak kurang mampu, infrastruktur kerap dijadikan simbol komitmen, dan kali ini polanya kembali terulang. Fasilitas sekolah rakyat permanen direncanakan di atas lahan 5–10 hektare, lengkap dengan kelas berbasis teknologi, asrama, laboratorium keterampilan, perpustakaan, pusat pembelajaran digital, klinik, lapangan olahraga, dapur, dan kantin. Secara konsep, ini bisa menjadi ekosistem pendidikan anak kurang mampu yang kuat. Namun fokus berat pada fisik menyimpan titik rawan klasik: apakah pemerintah akan sama serius menyiapkan guru, pendamping sosial, kurikulum adaptif, dan layanan psikososial untuk anak jalanan dan anak putus sekolah yang membawa trauma dan ketertinggalan akademik?

Menjangkau Anak Jalanan: Titik Tersulit Akses Pendidikan Inklusif

Program sekolah rakyat tidak hanya menerima pendaftar, tetapi aktif menjangkau anak yang sama sekali tidak tersentuh sistem pendidikan formal. Ekspansi diarahkan terutama kepada anak dari keluarga kurang mampu, anak jalanan, serta mereka yang putus atau belum pernah bersekolah. Berbeda dari sekolah reguler, calon siswa dijangkau melalui pemerintah daerah dan pendamping sosial, bukan lewat pendaftaran terbuka. Pola ini adalah inti konsep akses pendidikan inklusif: negara menjemput, bukan menunggu. Contoh paling jelas terlihat di kawasan PPI Curug, Kabupaten Tangerang. Pemerintah memanfaatkan aset Kementerian Perhubungan sebagai sekolah rakyat rintisan untuk menjangkau anak yang biasa mengamen, bekerja di pasar, atau mencari penghasilan di ruang publik. Dari penjangkauan di wilayah tersebut ditemukan sekitar 400 anak jalanan; 300 dinilai memenuhi syarat dan langsung masuk kelas, sedangkan lebih dari 100 anak harus menjalani masa matrikulasi di sentra Kemensos karena belum bisa membaca, memiliki masalah kesehatan, dan persoalan lain. Model ini menunjukkan bahwa pendidikan anak kurang mampu bukan sekadar soal bangku sekolah, tetapi soal pemulihan martabat dan kapasitas dasar agar anak siap belajar.

Bisa Memutus Rantai Kemiskinan, Jika Tak Jatuh Jadi Proyek Elit

Sekolah rakyat menggunakan konsep pendidikan berasrama dengan pembelajaran akademik dan pendampingan karakter serta keterampilan selama 24 jam. Pemerintah menempatkan program ini sebagai instrumen untuk memutus kemiskinan antargenerasi melalui pendidikan, terutama bagi keluarga miskin dan miskin ekstrem yang anaknya berisiko putus sekolah karena tekanan ekonomi. Secara visi, ini adalah salah satu desain paling serius untuk mengangkat anak dari lingkaran kemiskinan menuju masa depan yang lebih stabil. Namun dengan target lebih dari 150 ribu peserta pada 2027, tantangan berikutnya bukan hanya menyelesaikan pembangunan sekolah. Pemerintah harus menemukan anak yang benar-benar membutuhkan, menyiapkan guru dan pengasuh, melakukan matrikulasi bagi siswa yang tertinggal jauh secara akademik, serta menjaga kualitas pendidikan ketika kapasitas program diperbesar dalam waktu relatif singkat. Jika langkah-langkah itu diabaikan, program sekolah rakyat berisiko menjadi sekolah elit miskin: bangunan megah, narasi heroik, tetapi akses pendidikan inklusif yang dijanjikan hanya dinikmati sebagian kecil dan tidak mengubah struktur ketidaksetaraan. Kesimpulannya, target 150 ribu siswa adalah sinyal kuat bahwa negara mengakui keberadaan anak putus sekolah dan anak jalanan sebagai tanggung jawabnya. Tetapi keberanian angka harus diimbangi kebijakan detail: standar mutu guru, dukungan psikososial, mekanisme pengawasan, dan keterlibatan masyarakat lokal. Tanpa itu, sekolah rakyat akan berhenti sebagai simbol; dengan itu, ia berpeluang menjadi pilar nyata untuk membangun pendidikan anak kurang mampu dan membuka jalur keluar dari kemiskinan yang selama ini terasa buntu.