Sekolah Rakyat: Dari Program Sosial Menjadi Strategi Mengurus Krisis Pendidikan
Program Sekolah Rakyat adalah inisiatif pendidikan berasrama dengan biaya ditanggung negara yang dirancang khusus menyasar anak kurang mampu, anak jalanan, dan anak putus sekolah agar kembali memperoleh pendidikan formal, pendampingan karakter, serta keterampilan hidup dalam lingkungan sekolah yang terjaga selama 24 jam penuh. Program ini tidak lagi bisa dipandang sebagai proyek karitatif pinggiran, melainkan salah satu strategi utama pemerintah untuk mengatasi krisis akses pendidikan yang masih meninggalkan jutaan anak di luar sistem sekolah. Kementerian Sosial menargetkan lebih dari 150 ribu anak dari berbagai kabupaten dan kota mengikuti program sekolah rakyat pada 2027, naik lebih dari tiga kali lipat dari sekitar 43 ribu peserta didik yang telah dijangkau saat ini. Angka ini menunjukkan tekad politik yang besar, namun sekaligus membuka pertanyaan: mampukah pemerintah mengubah target ambisius menjadi perubahan nyata bagi anak kurang mampu yang selama ini hidup di tepi jalan dan di tepi kebijakan?
Target 150 Ribu Siswa: Berani, Perlu, Tapi Belum Menyamai Skala Masalah
Secara angka, ekspansi program sekolah rakyat terlihat impresif. Dari sekitar 15 ribu siswa pada tahun pertama menjadi lebih dari 43 ribu peserta didik pada tahun ajaran 2026/2027, kapasitas program sudah meningkat hampir tiga kali lipat. Pemerintah kini menembakkan target berikutnya: lebih dari 150 ribu anak ikut serta pada 2027. Dalam bahasa politik, ini sinyal kuat bahwa isu anak putus sekolah dan anak kurang mampu mulai ditempatkan di pusat agenda sosial. Namun, bila dibandingkan dengan skala masalah, target itu masih baru menyentuh permukaan. Data Survei Sosial Ekonomi Nasional 2025 menunjukkan terdapat 2.922.607 anak usia 7–18 tahun yang tidak sekolah, dengan 2.009.918 di antaranya berada pada kelompok usia 16–18 tahun. Bahkan dengan target 150 ribu peserta, program ini baru menyentuh sebagian kecil dari total anak tidak sekolah. Pilihan kebijakan pemerintah jelas: memulai dari kantong keluarga miskin dan miskin ekstrem, lalu memperbesar efek domino secara bertahap. Tetapi publik berhak bertanya, apakah laju ekspansi ini cukup untuk memutus siklus anak putus sekolah sebelum mereka sepenuhnya hilang dari radar pendidikan?
Membangun Sekolah Rakyat Permanen: Infrastruktur Fisik Bukan Jaminan Keadilan Akses
Kekuatan utama program sekolah rakyat bukan hanya pada konsep pendidikan gratis, tetapi pada rencana pembangunan jejaring sekolah permanen di setiap kabupaten/kota. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan perluasan kapasitas akan ditopang pembangunan gedung permanen sekolah rakyat, dengan target jangka panjang minimal satu gedung di setiap daerah dan daya tampung lebih dari 2.000 siswa. Kementerian Pekerjaan Umum mencatat tahap kedua pembangunan dilakukan di 104 lokasi dengan daya tampung total diproyeksikan mencapai 112.320 siswa melalui 3.744 rombongan belajar dari jenjang SD, SMP, hingga SMA. Secara desain, sekolah permanen dibangun di atas lahan 5–10 hektare dengan ruang kelas berbasis teknologi, asrama, laboratorium keterampilan, perpustakaan, pusat pembelajaran digital, klinik, lapangan olahraga, dapur, dan kantin. Ini adalah lompatan standar fasilitas untuk anak yang selama ini tidak bersekolah. Namun infrastruktur fisik tidak otomatis menjamin keadilan akses. Tantangan nyata justru terletak pada apakah sekolah ini benar-benar diisi oleh anak putus sekolah dan anak jalanan yang paling rentan, bukan oleh mereka yang sudah relatif aman di sistem pendidikan.
Menjangkau Anak Jalanan: Kerja 24 Jam yang Tak Bisa Diselesaikan dengan Gedung Megah
Ekspansi program sekolah rakyat eksplisit menyasar anak kurang mampu, anak jalanan, serta mereka yang putus atau belum pernah bersekolah. Di atas kertas, arah kebijakan ini tepat. Di lapangan, cerita jauh lebih rumit. Menghimpun anak jalanan untuk mau bersekolah di sekolah berasrama bukan pekerjaan administratif; pendamping sosial di lapangan digambarkan harus meluangkan waktu hingga 24 jam penuh hanya untuk melacak keberadaan anak-anak yang hidup dari mengamen, bekerja di pasar, atau mencari penghasilan di ruang publik. Model rintisan di kawasan PPI Curug menunjukkan betapa intensif proses ini. Dari sekitar 400 anak jalanan yang ditemukan, hanya 300 yang langsung bisa ikut pembelajaran, sementara lebih dari 100 anak lain memerlukan masa matrikulasi di sentra-sentra Kemensos karena belum bisa membaca, memiliki kendala kesehatan, atau masalah sosial lain. Program sekolah rakyat yang berbasis asrama dan berjalan 24 jam jelas dirancang untuk memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan dan pendampingan karakter. Tetapi tanpa ekosistem pendamping sosial yang kuat, gedung lengkap dengan laboratorium dan klinik hanya akan menjadi fasilitas kosong yang gagal menjangkau anak yang paling sulit diraih.
Kesimpulan: Sekolah Rakyat Adalah Langkah Berani, Tapi Harus Menang di Eksekusi
Perluasan program sekolah rakyat jelas lahir dari kesadaran bahwa persoalan anak tidak sekolah, anak kurang mampu, dan anak jalanan tidak bisa diatasi dengan skema bantuan biasa. Arahan Presiden agar penanganan anak tidak bersekolah dipercepat menjadi fondasi politik bagi target lebih dari 150 ribu siswa pada 2027. Sekretaris Kabinet menyebut sekitar 43.000 anak yang sebelumnya hidup di jalan atau di luar sistem pendidikan kini masuk dalam jaringan sekolah rakyat. Ini pencapaian yang layak dicatat sebagai titik balik early warning sistem pendidikan. Namun taruhan sebenarnya ada pada beberapa tahun ke depan. Dengan target kapasitas terus membesar, pemerintah harus tidak hanya menyelesaikan proyek fisik 104 sekolah permanen dan sedikitnya satu gedung di tiap kabupaten/kota. Tantangan berikutnya mencakup menemukan anak yang benar-benar membutuhkan, menyiapkan guru dan pengasuh, melakukan penyetaraan akademik, sekaligus menjaga mutu pendidikan ketika jumlah peserta melonjak. Jika semua itu berhasil, program sekolah rakyat bukan sekadar program pendidikan gratis 2027, tetapi bisa menjadi model baru yang menunjukkan bahwa negara sanggup memeluk anak putus sekolah paling rentan dan mengubah nasib mereka. Jika gagal, ia berisiko menjadi monumen ambisi yang tidak pernah sepenuhnya terisi.
