Sekolah Rakyat Dinsos: Pendefinisian Ulang Hak Atas Pendidikan
Sekolah Rakyat Dinsos adalah program pendidikan alternatif yang dirancang untuk memberi akses belajar formal dan kesetaraan kepada anak-anak dari keluarga desil 1 dan 2, yaitu kelompok ekonomi paling kurang mampu, yang selama ini berisiko tinggi putus sekolah karena harus bekerja, membantu orang tua, atau terhalang biaya sehingga tertinggal dari sistem pendidikan reguler dan membutuhkan kesempatan kedua untuk kembali bersekolah dengan dukungan langsung dari aparat sosial dan tim pendamping keluarga miskin. Mengikuti arahan Kementerian Sosial, Dinas Sosial di Bengkulu menginstruksikan tim Program Keluarga Harapan (PKH) di kabupaten dan kota untuk melakukan penjaringan kuota tambahan bagi siswa Sekolah Rakyat Bengkulu. Fokus pada desil 1 dan 2 bukan sekadar teknis pendataan, melainkan pernyataan politik: negara memilih berpihak paling dulu kepada mereka yang selama ini paling jauh dari gerbang sekolah.
Menargetkan Desil 1–2: Mengapa Kebijakan yang Tajam Lebih Adil
Penambahan murid Sekolah Rakyat Dinsos di Bengkulu secara tegas hanya dibuka untuk kategori tingkat kemiskinan desil 1 dan 2. Dalam istilah kebijakan, ini adalah penajaman sasaran: program akses pendidikan siswa kurang mampu diarahkan ke kelompok yang paling tertinggal, bukan sekadar "berpenghasilan rendah" yang definisinya sering kabur. Kepala Dinas Sosial menyebut Bengkulu mendapat kuota tambahan 120 orang, dibagi untuk jenjang SD, SMP, dan SMA, dan digunakan untuk mengejar target minimal 2.000 siswa dalam beberapa tahun. Pernyataan yang layak dikutip di sini: "Penambahan ini bertujuan untuk mengejar kuota yang telah ditetapkan minimal dua ribu siswa dalam jangka beberapa tahun sehingga ada penambahan dan memberi kesempatan sekolah yang layak bagi masyarakat kurang mampu sesuai dengan tingkat kemiskinan yang ditentukan". Logikanya jelas: jika ingin menurunkan angka putus sekolah, intervensi harus dimulai dari dasar piramida ekonomi.
Tim PKH di Lapangan: Dari Pendataan ke Penyelamatan Masa Depan
Program ini tidak akan berarti tanpa kerja lapangan yang agresif. Dinas Sosial kembali menugaskan tim PKH untuk menjaring siswa Sekolah Rakyat Bengkulu, dengan instruksi ke seluruh kabupaten dan kota, kecuali satu kabupaten yang telah memiliki sekolah rakyat sendiri. Usai pelaksanaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS), tim PKH langsung bergerak melakukan pendataan, pencarian, dan verifikasi calon siswa, termasuk memastikan jarak belajar tidak terlalu jauh dari rombongan belajar yang sudah berjalan. Ini bukan sekadar kerja administratif; setiap nama yang ditemukan mewakili satu cerita anak yang tertarik dari pinggir sistem. Jika dijalankan serius, penjaringan aktif ini berpotensi mengubah program putus sekolah menjadi program penjemputan kembali hak pendidikan. Namun, keberhasilan nyata bergantung pada dua hal: ketepatan data kemiskinan dan kesediaan keluarga untuk mengizinkan anak bersekolah alih-alih bekerja.
Kisah DL di Kemiling: Wajah Nyata Anak Putus Sekolah
Di luar Bengkulu, kisah DL, bocah perempuan 15 tahun di Kemiling, Bandar Lampung, adalah contoh telanjang bagaimana kemiskinan menyingkirkan anak dari ruang kelas. DL bukan berhenti sekolah karena malas; ia harus membantu ibunya berjualan pempek dan memulung hingga malam hari. Potret dirinya di depan warung bakso, menemani ibunya mengumpulkan barang bekas, viral di media sosial dan memicu pertanyaan: di tengah gencar kampanye pendidikan gratis, mengapa anak seperti DL masih berada di jalan, bukan di sekolah? Respons cepat muncul: camat setempat menegaskan DL sudah didaftarkan kembali ke pendidikan kesetaraan melalui PKBM di Kelurahan Sumber Rejo Sejahtera, dengan jadwal belajar dua kali seminggu, Rabu masuk. Kutipan penting di sini: "Menurutnya, DL saat ini sudah didaftarkan untuk mengikuti pendidikan kesetaraan melalui Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)". Kisah DL menunjukkan: kesempatan kedua bisa muncul dari intervensi birokrasi, tetapi pemicunya sering kali adalah tekanan publik.
Kesempatan Kedua yang Harus Jadi Hak Pertama
Jika ditarik garis, Sekolah Rakyat Dinsos yang menargetkan desil 1 dan 2 siswa dan kisah DL yang digandeng PKBM adalah dua sisi dari upaya pemerataan akses pendidikan. Di satu sisi, ada desain program formal dengan kuota, rombel, dan target 2.000 siswa demi memberi pendidikan layak bagi keluarga paling kurang mampu. Di sisi lain, ada anak-anak seperti DL yang baru tersentuh setelah kisahnya viral dan memaksa aparat bergerak. Kesimpulannya keras: selama pendidikan masih bergantung pada kemampuan keluarga menahan anak dari kerja informal, angka putus sekolah di kelompok ekonomi terendah tidak akan hilang. Program seperti Sekolah Rakyat Dinsos patut diapresiasi karena berani memprioritaskan desil terbawah. Namun, keberlanjutan dan kualitasnya harus dijaga agar "kesempatan pendidikan kedua" tidak berhenti sebagai slogan penyelamat citra, melainkan berubah menjadi hak pertama yang otomatis dinikmati setiap anak miskin tanpa perlu menjadi viral dulu.
