Program penting yang belum menjangkau banyak wilayah
Sekolah Rakyat adalah program pendidikan bagi anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem yang menyediakan lingkungan belajar serta dukungan pengasuhan bagi mereka yang paling membutuhkan. Nilai program ini di Tanah Papua akan ditentukan bukan hanya oleh jumlah sekolah, tetapi juga oleh seberapa merata aksesnya. Hingga November 2026, program tersebut baru berjalan di tiga titik utama, sementara enam provinsi berada dalam wilayah Tanah Papua. Merauke, Timika, serta Biak, Sarmi, dan Jayapura disebut sebagai lokasi yang menopang pelaksanaan di provinsi masing-masing. Kondisi ini memperlihatkan kesenjangan yang sulit diabaikan: kebutuhan pendidikan menyebar luas, tetapi layanan masih terkonsentrasi. Papua Barat, Papua Barat Daya, dan Papua Pegunungan bahkan belum memiliki lokasi pelaksanaan, menurut pemaparan pejabat Kementerian Sosial. Karena itu, usulan pembangunan baru perlu dipandang sebagai langkah pemerataan yang mendesak, bukan sekadar penambahan proyek.

Empat usulan Papua Pegunungan menanti tindak lanjut
Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan telah mengajukan empat titik untuk pembangunan Sekolah Rakyat permanen: dua di Jayawijaya, satu di Yahukimo, dan satu di Yalimo. Usulan itu menunjukkan kesiapan daerah untuk memperluas jangkauan program, tetapi pengajuan belum sama dengan sekolah yang sudah dibangun. Wakil Gubernur Ones Pahabol menyatakan lahan yang diajukan merupakan aset pemerintah provinsi dan masing-masing diperkirakan seluas sekitar sepuluh hektare. Di atas sejumlah lahan telah berdiri bangunan sekolah, sementara akses jalan, air, dan listrik disebut memadai. Namun, proses sertifikasi dan pelepasan tanah masih perlu dituntaskan. Pemerintah pusat dan daerah sebaiknya memperjelas tahapan serta tanggung jawab berikutnya agar usulan ini tidak berhenti sebagai dokumen. Tanpa tindak lanjut yang terukur, wilayah yang belum memiliki Sekolah Rakyat akan terus tertinggal dari daerah yang sudah menjalankan program.

Mimika menyiapkan lahan, tetapi gedung belum tersedia
Di Mimika, pemerintah kabupaten menyiapkan lahan 8,5 hektare di Distrik Iwaka untuk pembangunan permanen Sekolah Rakyat Terintegrasi 76. Lahan itu milik pemerintah daerah dan telah bersertifikat, sementara anggaran dari APBD Perubahan 2026 dialokasikan untuk pembersihan, penimbunan, dan urusan lingkungan. Setelah pekerjaan persiapan rampung, pembangunan gedung direncanakan ditangani Kementerian Pekerjaan Umum. Persiapan tersebut penting, tetapi kebutuhan siswa juga berlangsung sekarang: sekolah masih menumpang di bangunan rumah susun Wisma Atlet dan membina 58 siswa dari berbagai wilayah Mimika. Pengalaman ini menegaskan bahwa pembangunan sekolah Papua bukan hanya soal menentukan lokasi. Pemerintah perlu memastikan proses dari kesiapan lahan hingga gedung siap digunakan berjalan tanpa jeda panjang. Sekolah Rakyat Papua akan lebih berarti jika usulan daerah diterjemahkan menjadi fasilitas pendidikan Papua yang benar-benar tersedia dan tersebar lebih adil.






