Waterfront City 27 Km: Dari Potensi Pesisir ke Mesin Ekonomi
Waterfront city Lampung adalah konsep penataan kawasan pesisir terpadu sepanjang 27 km di Bandar Lampung yang mengubah garis pantai menjadi etalase ekonomi, pariwisata, dan permukiman modern sekaligus pintu gerbang kota ke arah laut, dengan tujuan utama mendorong pertumbuhan ekonomi daerah pesisir secara terencana. Gubernur Rahmat Mirzani Djausal menjadikan penataan kawasan pesisir sebagai motor baru ekonomi daerah, bukan lagi sekadar pelengkap tata ruang kota. Agenda kuncinya adalah mengubah potensi pesisir strategis di jalur ALKI I dan teluk-teluk indah menjadi pusat aktivitas ekonomi yang nyata, dari wisata hingga investasi. Ini pendekatan berani: menjadikan pesisir sebagai front city, bukan halaman belakang kota, dan menjadikan infrastruktur kota metropolitan di sepanjang garis pantai sebagai prioritas politik, bukan hanya wacana teknokratik.
Dari Lonjakan Wisata ke Target Ekonomi 8%: Mengapa Pesisir Jadi Kunci
Alasan Gubernur menjadikan waterfront city Lampung sebagai mesin ekonomi sederhana: data sudah menunjukkan pesisir dan wisata adalah penggerak nyata. Kunjungan wisatawan nusantara melonjak dari 17 juta pada 2024 menjadi 27 juta pada 2025 dan menyumbang sekitar Rp55 triliun ke PDRB Lampung. Dalam kata lain, pesisir sudah menghasilkan uang; masalahnya bukan potensi, tetapi seberapa jauh potensi itu diubah menjadi pertumbuhan ekonomi yang dirasakan warga, seperti diakui Gubernur sendiri. Target pertumbuhan ekonomi di atas 8% dipatok sebagai penyangga visi pembangunan jangka panjang. Strateginya jelas: menaikkan length of stay wisatawan agar mereka tinggal lebih lama dan belanja lebih banyak, sehingga ekonomi daerah pesisir mendapat efek pengganda yang lebih besar.
Penataan Kawasan Pesisir: Politik Kolaborasi, Bukan Ego Sektoral
Rencana waterfront city 27 km di pesisir Bandar Lampung sudah belasan tahun bergulir namun tersandera ego sektoral dan ruwetnya tata ruang antar lembaga. Di titik inilah strategi Gubernur layak diapresiasi sekaligus diawasi. Ia menegaskan penataan kawasan pesisir tidak bisa dikerjakan kotamadya sendirian; pemerintah provinsi, kota, dan swasta harus sepakat pada satu master plan. Ini pengakuan terang bahwa infrastruktur kota metropolitan di pesisir hanya lahir jika tata ruang disepakati bersama, bukan lewat proyek sporadis. Keterlibatan Persatuan Insinyur Indonesia diminta bukan sebagai formalitas, melainkan sebagai dapur teknis penyusunan rencana tata ruang pesisir yang terintegrasi, aplikatif, dan berkelanjutan. Jika kolaborasi ini tergelincir kembali menjadi proyek parsial, waterfront city hanya akan menjadi poster tanpa isi.
Quick Wins, Infrastruktur Dasar, dan Dampak untuk Warga Pesisir
Yang paling menarik dari skema penataan kawasan pesisir ini adalah penekanan pada quick wins. Gubernur meminta target awal yang realistis agar dampak penataan dapat segera dirasakan masyarakat dan sektor pariwisata. Artinya, ekonomi daerah pesisir tidak boleh menunggu sampai seluruh mega proyek rampung. Di level kota, wali kota menegaskan pembenahan infrastruktur dasar: drainase, akses jalan, dan sarana air bersih di kawasan pesisir berjalan paralel dengan penguatan UMKM dan kesiapan hotel berbintang. Ini fondasi minimum sebuah infrastruktur kota metropolitan; tanpa itu, waterfront city hanya tampak megah bagi investor, tetapi menyisakan genangan dan krisis air bagi warga. Penekanan pada legalitas, studi kelayakan, dokumen lingkungan, dan skema pembiayaan menunjukkan ambisi mengubah ide besar menjadi proyek siap tawar bagi investor.
Menuju Front City yang Adil: Syarat Sukses Waterfront City Lampung
Penataan pesisir terpadu di Bandar Lampung punya arah politik yang tepat: menjadikan pesisir sebagai front city yang menggabungkan wisata, ekonomi, dan permukiman modern. Namun keberhasilan waterfront city Lampung hanya sah disebut sukses jika tiga syarat terpenuhi. Pertama, penataan kawasan pesisir harus menjaga keseimbangan ekologi dan kesejahteraan warga, bukan menggusur satu demi satu demi pemandangan laut. Kedua, quick wins harus menyentuh layanan publik: akses jalan lebih baik, air bersih lebih stabil, dan peluang usaha UMKM lokal meluas. Ketiga, master plan tidak boleh menjadi dokumen elitis; ia harus diterjemahkan ke proyek yang siap ditawarkan, dengan insinyur dan tenaga ahli terus mengawal implementasi. Jika tiga syarat ini dijaga, penataan pesisir bukan hanya proyek prestise, tetapi mesin pertumbuhan ekonomi daerah pesisir yang adil.
