Water Front City Bandar Lampung: Mimpi Metropolitan yang Dimulai dari Fondasi
Transformasi kawasan pesisir Bandar Lampung menjadi Water Front City adalah rencana menjadikan empat kecamatan tepian laut sebagai etalase kota metropolitan, dengan mengubah dominasi permukiman menjadi kawasan dengan infrastruktur air bersih, drainase, jalan, dan layanan publik yang lebih modern serta terhubung dengan aktivitas ekonomi dan sosial warga. Ambisi ini bukan sekadar kosmetik tata ruang, tetapi upaya mengganti wajah kota sekaligus memperbaiki kualitas hidup di wilayah yang selama ini kurang tersentuh penataan menyeluruh. Dalam seminar “Menata Pesisir Menuju Front City Yang Lebih Maju” pada 20 Agustus 2026, Wali Kota Eva Dwiana menegaskan percepatan penataan pesisir sebagai jalan agar ibu kota provinsi ini tampil layak menyandang predikat kota metropolitan.
Air Bersih dan Drainase: Infrastruktur Dasar yang Menentukan Nasib Pesisir
Keberhasilan pengembangan kawasan pesisir sangat ditentukan oleh seberapa serius pemerintah menangani infrastruktur air bersih dan drainase. Eva Dwiana menyatakan bahwa saat ini pemerintah kota tengah menata daerah pesisir pantai dan pesisir laut dengan fokus pada penyediaan air bersih, perbaikan drainase, dan pembangunan infrastruktur jalan. Ini langkah yang tepat: tanpa air bersih dan sistem pembuangan yang andal, konsep Water Front City Bandar Lampung hanya akan menjadi brosur indah tanpa kenyataan. Penekanan pada infrastruktur air bersih drainase menunjukkan kesadaran bahwa standar metropolitan dimulai dari kebutuhan sehari-hari warga, bukan dari taman tematik atau gedung ikonik. Lahan sekitar 1,5 hektare yang belum dimanfaatkan di pesisir disebut bisa disulap menjadi bagian Water Front City, tetapi fondasinya tetap layanan dasar yang membuat kawasan ini layak huni dan produktif.
Kolaborasi Politik dan Keahlian: Ujian Nyata Akselerasi Proyek Pesisir
Rencana besar pembangunan kota metropolitan di kawasan pesisir tidak mungkin jalan hanya dengan niat baik wali kota. Eva Dwiana menekankan perlunya perencanaan matang dan kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal serta para tenaga ahli yang hadir dalam seminar. Seruannya kepada insinyur “ayo kita bersama-sama bantu Bandar Lampung untuk kemajuan provinsi” memperlihatkan bahwa proyek Water Front City Bandar Lampung diposisikan sebagai agenda regional, bukan sekadar proyek kota. Ini penting, karena sinergi antara pemerintah kota, provinsi, dan kalangan profesional akan menentukan kecepatan dan kualitas pengembangan kawasan pesisir. Namun kolaborasi seperti ini juga akan menguji konsistensi anggaran, transparansi tata kelola, dan kemampuan semua pihak menyelaraskan desain teknis dengan kebutuhan sosial-ekonomi warga pesisir yang selama ini hidup di kawasan permukiman padat.
Tanjung Karang Pusat: Pelayanan Publik sebagai Wajah Metropolitan
Pembangunan kota metropolitan tidak hanya terjadi di tepian laut; pusat kota harus ikut naik kelas, terutama dari sisi pelayanan publik. Kecamatan Tanjung Karang Pusat meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat melalui pengadaan sarana dan prasarana pada Tahun Anggaran 2026 dengan nilai sekitar Rp164 juta untuk tujuh kelurahan. Pengadaan ini mencakup tujuh unit printer, delapan unit komputer, 30 kursi rapat, 300 kursi plastik, satu set sound system, dan dua unit pendingin ruangan (AC) untuk mendukung pelayanan di kantor kecamatan. Camat Epri menegaskan bahwa fasilitas baru diharapkan mempercepat layanan administrasi, terutama pengurusan dokumen kependudukan. Jika warga dapat mengurus dokumen dengan cepat, mudah, dan informatif, maka citra kota metropolitan terasa nyata di loket pelayanan, bukan hanya di area Water Front City yang akan dibangun.
Dampak ke Warga dan Tantangan ke Depan
Di tingkat warga, pengembangan kawasan pesisir dan peningkatan pelayanan kecamatan punya dampak langsung yang tidak boleh diabaikan. Penataan pesisir dengan infrastruktur air bersih drainase dan jalan membuat kawasan lebih sehat dan aksesibilitas meningkat bagi masyarakat yang selama ini tinggal di wilayah yang belum tertata optimal. Di sisi lain, kecamatan Tanjung Karang Pusat juga mengintensifkan sosialisasi bantuan beras pangan dari Bulog melalui rapat yang melibatkan 20 camat dan 126 kelurahan, kemudian meneruskan SOP dan informasi kepada lurah dan pamong. Dengan sasaran sekitar 6.200 kepala keluarga di kecamatan ini, kombinasi layanan administrasi yang lebih baik dan informasi bantuan yang jelas menunjukkan bahwa pembangunan kota metropolitan harus tetap berpijak pada kebutuhan dasar warga paling rentan. Kesimpulannya, ambisi Water Front City hanya layak dipuji bila konsisten bertumpu pada infrastruktur dasar dan pelayanan publik seperti yang mulai terlihat dalam dua inisiatif ini.
