Dari Garis Pantai Menjadi Mesin Ekonomi: Paradigma Baru Lampung
Penataan terpadu pesisir adalah pendekatan perencanaan dan pembangunan yang menggabungkan aspek ekonomi, sosial, dan ekologis di kawasan pantai dalam satu master plan terintegrasi, sehingga garis pantai tidak lagi diperlakukan sebagai ruang belakang kota, tetapi sebagai etalase utama kegiatan pariwisata, investasi, dan hunian yang saling terhubung dan dikelola bersama lintas otoritas untuk memacu pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan. Kawasan pesisir Lampung menunjukkan betapa ambisi ini bukan lagi wacana. Gubernur Rahmat Mirzani Djausal secara terang menyatakan bahwa pesisir harus diubah menjadi motor pertumbuhan ekonomi daerah, bukan sekadar latar pemandangan. Sikap ini penting: pemerintah daerah keluar dari pola lama yang hanya menghitung potensi, menuju agenda konkret menjadikan garis pantai sebagai lokomotif ekonomi.
Waterfront City 27 Km: Proyek Lama yang Dipaksa Jadi Nyata
Rencana waterfront city development sepanjang 27 km di pesisir Bandar Lampung adalah ujian paling terang bagi keseriusan penataan terpadu pesisir. Bertahun-tahun proyek ini tersendat oleh ego sektoral dan kompleksitas tata ruang antarpemangku kepentingan, tanda klasik bahwa pemerintah daerah kuat di visi namun lemah di orkestrasi. Gubernur kini menegaskan penataan tidak boleh dilakukan sendiri oleh kotamadya; provinsi dan swasta harus tunduk pada satu master plan yang sama. Di sinilah posisi waterfront city: bukan sekadar proyek kosmetik, melainkan platform ekonomi yang diharapkan memicu investasi, menciptakan lapangan kerja, dan mengubah wajah pesisir menjadi front city yang hidup. Kalau gagal lagi, masalahnya bukan kurang potensi, melainkan kurang kemauan untuk menyingkirkan ego kewenangan.
Pariwisata Pesisir: Lonjakan Angka Tanpa Lama Tinggal
Data kunjungan wisatawan menunjukkan betapa pesisir sudah mulai bekerja sebagai sumber pertumbuhan ekonomi daerah. Kunjungan wisatawan nusantara naik dari 17 juta pada 2024 menjadi 27 juta pada 2025 dan menyumbang sekitar Rp55 triliun terhadap PDRB Lampung. Namun lonjakan ini menyimpan kelemahan mendasar: masa tinggal wisatawan masih rendah. Gubernur secara lugas merumuskan strategi, “bagaimana wisatawan nusantara yang datang, tinggal lebih lama, belanja lebih banyak. Maka ekonominya tumbuh”. Waterfront city dan front city seharusnya menjawab masalah ini dengan menghadirkan rangkaian aktivitas, ruang publik, dan ekonomi kreatif yang membuat wisatawan betah. Tanpa itu, kawasan pesisir hanya menjadi tempat singgah cepat, bukan ekosistem ekonomi yang mengalirkan pendapatan berulang bagi warga lokal.
Kolaborasi Lintas Sektor: Dari Project Idea ke Project Ready to Offer
Kunci dari penataan terpadu pesisir bukan pada satu sektor yang dominan, melainkan pada kemampuan menyatukan kepentingan dan keahlian. Gubernur menekankan perlunya perencanaan kawasan terintegrasi yang bertumpu pada komitmen bersama seluruh pihak. Ia tidak sekadar bicara koordinasi, tetapi meminta kesiapan menyeluruh proyek: tata ruang, kepastian legalitas, studi kelayakan, dokumen lingkungan, hingga skema pembiayaan agar proyek beralih dari sekadar gagasan menjadi project ready to offer. Pendekatan quick wins juga didorong, target awal yang realistis agar manfaat penataan segera dirasakan masyarakat dan menaikkan daya tarik pariwisata. Ini langkah tepat: investor membutuhkan kepastian, warga membutuhkan bukti, sementara pemerintah perlu menunjukkan bahwa kolaborasi bukan slogan, melainkan mekanisme kerja yang menghasilkan proyek layak tawar.
Menjaga Ekologi Pesisir Sambil Mengejar Pertumbuhan 8%
Ambisi mendorong pertumbuhan ekonomi Lampung di atas 8% untuk menopang visi Indonesia Emas hanya masuk akal jika tidak mengorbankan ekologi dan warga pesisir. Dalam arahannya, Gubernur menuntut agar keseimbangan ekologi dan kesejahteraan warga dijaga melalui mitigasi isu lingkungan dan sosial sebagai bagian dari desain kawasan. Ini poin krusial: waterfront city development mudah tergelincir menjadi gentrifikasi pesisir yang meminggirkan nelayan dan warga lama. Penataan yang sehat harus memposisikan mereka sebagai subjek, bukan korban. Pada akhirnya, kawasan pesisir sebagai mesin ekonomi hanya sah disebut berhasil bila teluk tetap lestari, masyarakat lokal mendapat pekerjaan layak, dan ruang publik yang terbuka menjadi simbol bahwa pertumbuhan ekonomi daerah dinikmati secara bersama, bukan dimonopoli segelintir pemilik modal.
