Kamera tubuh sebagai pengawas di lapangan
Body cam adalah kamera yang dikenakan pada tubuh personel untuk merekam pelaksanaan tugas di lapangan, termasuk saat polisi mengamankan demonstrasi. Perangkat ini dapat membantu membuat tindakan petugas lebih terbuka untuk ditinjau dan dipertanggungjawabkan. Pada Rabu, 28 Oktober 2026, Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mendorong anggota kepolisian menggunakan kamera tubuh ketika bertugas mengawal aksi. Ia menyebut langkah itu sebagai bagian dari penguatan akuntabilitas Polri. Dorongan tersebut patut dibaca sebagai upaya menjawab tuntutan publik agar interaksi aparat dan peserta aksi tidak hanya bergantung pada versi masing-masing pihak. Namun, kamera bukan pengganti pengawasan atau penilaian yang adil: manfaatnya bergantung pada rekaman yang dikelola secara bertanggung jawab dan dapat menjadi dasar pemeriksaan ketika muncul sengketa.
Akuntabilitas harus terasa bagi warga
Nilai body cam polisi bukan pada perangkatnya, melainkan pada kemampuannya memperjelas apa yang terjadi ketika ketegangan muncul. Rekaman dapat membantu menilai apakah tindakan petugas sepadan dengan situasi, sekaligus memberi ruang bagi pemeriksaan atas keluhan. Karena itu, penggunaan kamera tubuh sebaiknya dipandang sebagai salah satu unsur akuntabilitas polisi, bukan bukti otomatis bahwa pengawasan telah tuntas. Kapolri mengaitkan kamera yang dikenakan personel dengan penguatan pertanggungjawaban petugas saat bekerja di lapangan. Bagi masyarakat, dampak yang diharapkan sederhana tetapi penting: aspirasi dapat disampaikan dengan aman dan tertib melalui pengelolaan massa yang dialogis. Kepercayaan tidak tumbuh hanya karena ada rekaman; ia bergantung pada kesediaan institusi menindaklanjuti bukti dan mendengar masukan warga.
Polisi humanis bukan sekadar slogan
Penggunaan kamera harus berjalan seiring dengan cara polisi memperlakukan peserta aksi. Pada hari yang sama, Suyudi meminta personel mengedepankan pendekatan humanis dalam pengamanan demonstrasi dan menyatakan bahwa penyampaian aspirasi di muka umum tetap dihargai. Arahan ini penting: tugas menjaga ketertiban tidak semestinya menghapus hak warga untuk menyampaikan pendapat. Polisi humanis berarti mengutamakan komunikasi, pencegahan, dan langkah preemtif, bukan menjadikan pengerahan aparat sebagai respons utama. Pengelolaan massa secara dialogis dapat membantu warga menyampaikan tuntutan dengan tertib, sementara petugas tetap menjalankan tanggung jawab menjaga keamanan. Kamera dapat mendukung keterbukaan, tetapi tidak dengan sendirinya menciptakan sikap humanis. Ukuran keberhasilannya tetap ada pada perilaku petugas dan cara mereka merespons situasi di lapangan.
Teknologi perlu diikuti pertanggungjawaban
Dorongan memakai body cam merupakan langkah yang layak didukung, tetapi akuntabilitas tidak berhenti pada pemasangan alat. Agar rekaman bermakna, penggunaannya perlu menjadi bagian dari pengawasan dan pembenahan internal yang lebih luas. Tanpa pertanggungjawaban atas tindakan yang terekam, kamera berisiko menjadi simbol modernisasi semata. Suyudi menyatakan Polri masih perlu berbenah dan terbuka terhadap masukan masyarakat. Sikap itu semestinya tercermin dalam pengamanan aksi: petugas menghormati hak menyampaikan pendapat, warga menjaga ketertiban, dan setiap dugaan pelanggaran ditangani dengan dasar yang dapat diperiksa. Masyarakat juga diajak menjaga keamanan serta tidak mudah terprovokasi informasi yang belum terverifikasi. Pada akhirnya, teknologi hanya alat bantu; ukuran keberhasilan pengamanan demonstrasi adalah keselamatan warga, penghormatan terhadap aspirasi, dan kesediaan aparat mempertanggungjawabkan tindakannya.
