Bantahan bukan akhir penyelidikan
Karhutla adalah kebakaran hutan dan lahan yang merusak ekosistem, mengancam kesehatan masyarakat, dan dapat menyebarkan asap melintasi batas negara. Dalam kasus terbaru, Johor Corporation (JCorp), lembaga investasi milik pemerintah negara bagian Johor, Malaysia, membantah keterlibatan kelompok usahanya dalam karhutla Indonesia dan menyebut tuduhan itu tidak berdasar. Bantahan tersebut muncul setelah Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) menerbitkan laporan pemetaan “Siapa di Balik Api?” pada 26 Oktober 2026. WALHI menduga 21 perusahaan yang memiliki hubungan dengan kelompok bisnis terkait Malaysia terlibat dalam kebakaran selama Januari hingga September 2026. Kedua pernyataan ini belum menyelesaikan persoalan: dugaan bukan bukti kesalahan, tetapi penyangkalan perusahaan pun bukan pengganti pemeriksaan independen. Yang dibutuhkan adalah penelusuran terbuka atas hubungan kepemilikan, kendali operasional, lokasi kebakaran, dan bukti tanggung jawab.
JCorp menyatakan tidak memiliki atau mengoperasikan perkebunan di luar Malaysia. Perusahaan itu juga menyebut anak usahanya, Kulim (Malaysia) Berhad, telah melepas kepemilikan di sejumlah perusahaan Indonesia. Pada 2007, Kulim mendivestasikan kepentingannya di empat perusahaan dan kemudian melepas saham di PT Trimurti Sumbertama; pada 2023, seluruh sahamnya di PT Tempirai Palm Resources dan PT Rambang Agro Jaya dijual kepada PT Bakung Starch Lestari. Rincian tersebut penting untuk diuji terhadap dokumen korporasi dan kondisi faktual di lapangan, bukan diterima sebagai kesimpulan otomatis bahwa tak ada tanggung jawab. Kepemilikan dapat berubah, sementara pertanyaan tentang siapa yang mengendalikan operasi ketika kebakaran terjadi tetap harus dijawab.
Asap menagih jawaban lintas batas
Dampaknya jauh melampaui perdebatan perusahaan. Kebakaran yang berlangsung berminggu-minggu menyebabkan sekolah ditutup dan ribuan orang membutuhkan perawatan medis, sementara asap terbawa angin ke Malaysia dan Singapura. Karena itu, penyelidikan bukan sekadar soal reputasi JCorp atau kelompok bisnis lain; ia menyangkut hak warga untuk mengetahui sumber kerusakan dan siapa yang harus memulihkan lingkungan. Menteri Sumber Daya Alam dan Kelestarian Lingkungan Malaysia, Arthur Joseph Kurup, mengatakan tinjauan pemerintah sejauh ini belum menemukan bukti konklusif bahwa perusahaan perkebunan terkait Malaysia bertanggung jawab. Sikap itu patut dicatat, tetapi ketiadaan bukti konklusif dalam peninjauan awal tidak semestinya menjadi alasan menghentikan pencarian bukti. Ketika dampak melintasi perbatasan, kerja sama antarnegara dan akses pada data yang dapat diverifikasi menjadi syarat keadilan.
Ignasius Jonan, menanggapi kritik terbuka Malaysia dan Singapura, mendorong kedua negara bekerja sama menangani karhutla, termasuk dalam penyediaan teknologi, personel, dan penanganan yang adil jika ada unsur kesengajaan. Arah itu lebih berguna daripada saling melontarkan tuduhan: penyidik perlu menghubungkan titik api dengan konsesi, memeriksa catatan perusahaan, dan menguji siapa yang memiliki kendali saat kebakaran. Tantangannya nyata, mulai dari yurisdiksi hingga pengumpulan dan verifikasi bukti di luar negeri serta penghormatan terhadap kedaulatan negara lain. Namun kesulitan lintas batas tidak boleh menjadi celah yang membuat perusahaan luput dari pemeriksaan.
Akuntabilitas harus berujung pada pemulihan
Langkah berikutnya seharusnya mengutamakan penyelidikan yang dapat diuji publik dan proses hukum yang adil. Malaysia masih mengkaji usulan pembatasan pembiayaan bagi perusahaan yang terbukti bertanggung jawab; pemerintah menyatakan kajian perlu menilai dasar hukum, standar pembuktian, yurisdiksi, dan dampaknya terhadap sektor keuangan. Malaysia juga meninjau kemungkinan undang-undang khusus pencemaran kabut asap lintas batas serta mekanisme hukum internasional untuk mempertimbangkan tuntutan kompensasi dan ganti rugi. Namun perjanjian ASEAN tentang polusi kabut asap lintas batas saat ini tidak menyediakan mekanisme khusus untuk tuntutan kompensasi internasional. Artinya, kompensasi karhutla belum bisa diperlakukan sebagai hasil otomatis; dasar tanggung jawab, bukti kerugian, dan jalur hukum harus dirumuskan dengan jelas.
Akuntabilitas yang layak tidak berhenti pada pengumuman daftar perusahaan atau bantahan resmi. Pemerintah dan penegak hukum perlu mengungkap metode pemetaan WALHI, memeriksa bukti setiap kasus, dan memberi ruang bagi perusahaan untuk menjawab secara transparan. Jika tanggung jawab terbukti, sanksi dan pemulihan harus sebanding dengan kerusakan, termasuk dampak kesehatan dan lingkungan yang ditanggung warga. Jika tidak terbukti, hasil pemeriksaan yang terbuka juga penting untuk mencegah tuduhan tanpa dasar. Kesimpulannya, bantahan JCorp perlu dihormati sebagai posisi perusahaan, tetapi bukan penutup perkara. Hanya penyelidikan lintas batas yang independen, bukti yang kuat, dan mekanisme pemulihan yang jelas dapat mengubah polemik WALHI karhutla menjadi keadilan bagi masyarakat terdampak.
