Sekolah Rakyat Terintegrasi: Definisi dan Pesan Utama Program
Sekolah Rakyat Terintegrasi adalah model pendidikan alternatif berasrama yang dirancang pemerintah untuk menjangkau anak-anak dari keluarga kurang mampu dan wilayah pedesaan yang sulit mengakses sekolah formal, dengan menyediakan fasilitas belajar terpusat dari tingkat SD hingga SMA dan biaya hidup yang digratiskan agar mereka yang sebelumnya berisiko putus sekolah dapat kembali menikmati akses pendidikan yang lebih terjamin. Inti persoalan di Kabupaten Serdang Bedagai jelas: akses pendidikan pedesaan mulai dibuka, tetapi retensi siswa belum kokoh. Kunjungan Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman ke Sekolah Rakyat Terintegrasi I Sergai pada Senin, 21 September 2026 menegaskan status program ini sebagai prioritas nasional sekaligus laboratorium kebijakan untuk mengurangi putus sekolah. Program ini bukan sekadar proyek fisik, melainkan ujian serius bagi komitmen pemerintah pusat dan daerah dalam membuktikan bahwa pendidikan wilayah terpencil bukan lagi jargon, melainkan layanan nyata.
Model Akses Pendidikan Pedesaan di Tengah Lonjakan Ekonomi
Potret Serdang Bedagai paradoksal: wilayah luas dengan tiga komoditas utama—kelapa sawit, padi, dan ubi kayu—serta sekitar 30.000 hektare sawah beririgasi dengan produktivitas terbaik di Sumut selama dua tahun berturut-turut. Pertumbuhan ekonomi daerah dinilai sangat baik, namun kesadaran pendidikan tertinggal. Bupati Darma Wijaya menyebut daerahnya "pertumbuhan ekonomi tinggi, tapi harapan anak sekolah rendah", terutama di kawasan pesisir. Di sinilah Sekolah Rakyat Terintegrasi mengambil peran sebagai jembatan akses pendidikan pedesaan. Dengan menampung siswa SD hingga SMA dalam satu kompleks, program ini membuka pintu bagi anak yang sebelumnya enggan atau sulit bersekolah formal. Bupati melihat keberadaan sekolah ini sebagai bentuk nyata perhatian pemerintah dalam mempersiapkan masa depan anak-anak yang membutuhkan, bukan sekadar menambah angka gedung. Jika dikembangkan konsisten, model ini bisa menjadi putus sekolah solusi yang relevan untuk wilayah terpencil lain.
Retensi Siswa: 30 Anak Mundur Mengungkap Kelemahan Sistem
Meski fasilitas dinilai megah dan biaya hidup digratiskan, Sekolah Rakyat Terintegrasi I Sergai menghadapi tantangan retensi yang tidak bisa diremehkan. Dari total 300 peserta didik—135 laki-laki dan 165 perempuan—sekitar 30 siswa memilih pulang ke rumah orang tuanya dan mundur dari asrama. Ada yang disebut "tidak betah", ada yang belum siap dengan situasi baru, dan terutama ada ikatan kuat dengan keluarga yang membuat mereka enggan jauh dari orang tua. Fenomena ini mengungkap bahwa putus sekolah tidak semata soal kemiskinan atau keterbatasan akses fisik, tetapi juga faktor budaya, psikologis, dan komunikasi antara sekolah dan keluarga. Bupati mengakui banyak anak dari keluarga yang ekonominya baik justru malas sekolah, dan berharap Sekolah Rakyat dapat menjaring kelompok ini. Tanpa strategi retensi yang sensitif terhadap konteks lokal, model asrama berisiko menjadi tempat singgah sementara, bukan rumah belajar jangka panjang.
Kolaborasi Pusat–Daerah: Pondasi, Bukan Bonus
Kunjungan KSP Dudung Abdurachman ke Sekolah Rakyat Terintegrasi I Sergai bukan sekadar seremoni; ia datang untuk mengecek apakah operasional sekolah berjalan baik, mengingat program ini diklaim sebagai prioritas Presiden Prabowo Subianto. Peninjauan tersebut juga menyentuh proyek irigasi berbasis masyarakat dan percepatan Tol Pangkalan Brandan, menggambarkan upaya menghubungkan pendidikan, infrastruktur, dan kesejahteraan warga dalam satu paket kebijakan. Di level daerah, Bupati menegaskan Pemkab siap mendukung dan berkolaborasi dalam program strategis pemerintah yang menyasar infrastruktur, pendidikan, konektivitas wilayah, dan peningkatan kesejahteraan. Sinergi ini penting karena keberlanjutan Sekolah Rakyat Terintegrasi bergantung pada dukungan anggaran, tenaga pendidik, dan pendampingan sosial yang tidak bisa diurus pusat saja. KSP dan pemerintah daerah juga menyatakan sedang membujuk 30 siswa yang mundur agar kembali ke asrama, sebuah langkah reaktif yang perlu diikuti perbaikan sistemik.
Kesimpulan: Dari Proyek Percontohan ke Gerakan Anti Putus Sekolah
Sekolah Rakyat Terintegrasi di Serdang Bedagai berpotensi menjadi model akses pendidikan pedesaan yang kuat: fasilitas lengkap, biaya hidup gratis, dan fokus pada anak-anak yang sebelumnya sulit bersekolah. Namun, mundurnya 30 siswa dari 300 menunjukkan bahwa merancang bangunan dan kurikulum saja tidak cukup; program harus menyentuh kenyamanan psikologis, kedekatan keluarga, dan budaya lokal yang membentuk sikap malas sekolah meski ekonomi tumbuh. Ke depan, keberhasilan program ini akan ditentukan oleh sejauh mana sinergi pemerintah pusat dan daerah mampu mengubah Sekolah Rakyat dari sekadar proyek prioritas menjadi gerakan anti putus sekolah yang hidup dan adaptif. Pendekatan kolaboratif, dialog intensif dengan orang tua, dan penguatan dukungan sosial di asrama adalah langkah minimum. Jika itu tidak dilakukan, Sekolah Rakyat Terintegrasi hanya akan menjadi simbol kebijakan, bukan solusi nyata bagi pendidikan wilayah terpencil.
