Ganti Rugi Lahan Tol: Saat Pembangunan Berhadapan dengan Hak Warga
Ganti rugi lahan tol adalah proses pemberian kompensasi kepada pemilik tanah yang lahannya diambil untuk pembangunan jalan tol, yang idealnya menggabungkan penilaian harga pasar, kepastian hukum, dan perlindungan atas kerugian fisik maupun nonfisik agar pembangunan infrastruktur tidak mengorbankan hak dasar warga yang terdampak. Dalam kasus Jalan Tol Semanan–Sunter, proses pembebasan lahan infrastruktur kembali memunculkan pertanyaan tajam soal keadilan. Sejumlah warga RW 09–12 Duri Pulo di Jakarta Pusat menyatakan keberatan atas nilai ganti kerugian yang dinilai jauh dari harga pasar dan tidak sebanding dengan kehilangan rumah serta tanah yang dihuni puluhan tahun. Penolakan ini menunjukkan bahwa akar masalahnya bukan anti-pembangunan, tetapi ketidakpuasan terhadap mekanisme, transparansi ganti rugi, dan cara negara memandang warga sebagai pihak yang harus menyesuaikan diri, bukan pihak yang haknya wajib dijaga.
Duri Pulo: Warga Menuntut "Ganti Untung", Bukan Sekadar Ganti Rugi
Konflik lahan pembangunan di Duri Pulo memperlihatkan kontras antara narasi proyek strategis dan kenyataan di gang-gang sempit. Warga menilai nilai ganti rugi lahan tol yang ditawarkan tidak mencerminkan harga tanah di kawasan sekitar dan tidak seimbang dengan beban hidup setelah relokasi. Salah satu warga bahkan menyebut adanya lahan berdekatan yang bernilai sekitar Rp52,5 juta per meter persegi, yang dijadikan pembanding atas tawaran yang mereka terima. Ketegangan bertambah ketika mereka menemukan dugaan selisih luas tanah sekitar 2.000 meter persegi antara data administrasi dan klaim dasar pembayaran. Bagi warga, kerugian bukan hanya tembok dan lantai; ada biaya pindah, nasib usaha kecil, sekolah anak, serta hilangnya jaringan sosial dan keamanan lingkungan yang selama ini menopang hidup mereka. "Kami ingin ganti untung, bukan sekadar ganti rugi," tegas seorang warga.
Proses Cacat dan Minim Transparansi: Dari Duri Pulo ke Karendan
Ketidakpuasan atas transparansi ganti rugi bukan hanya terjadi di kota besar. Di area konsesi PPHK 281 PT. Nusa Persada Resources, para pemilik lahan sah di Karendan menunjukkan sikap tegas: mereka menolak keras poin kesimpulan rapat tertutup yang dipimpin Camat Lahei bersama ormas Perkumpulan Karendan Bersatu Membangun (PKBM). Rapat yang membahas arahan dan mekanisme pemberian tali asih berdasarkan surat pemerintah daerah Barito Utara tersebut dinilai janggal dan berpotensi melanggar hukum karena digelar tanpa melibatkan pemilik lahan sah serta tanpa kehadiran kepala desa setempat. Perwakilan warga, Putes Lekas, menyebut hasil rapat itu seolah ingin menghilangkan hak mereka atas tanah di wilayah izin konsesi PT NPR. Pola yang sama dengan Duri Pulo muncul: keputusan diambil di ruang tertutup, warga ditempatkan sebagai objek, dan data serta dokumen yang menyangkut hidup mereka tidak dibuka secara jelas.
LBH dan Jalur Politik: Saat Warga Menghadapi Negara
Menghadapi ketimpangan posisi dengan pemegang proyek dan pemerintah, warga Duri Pulo memilih mengorganisir diri. Mereka menunjuk LBH Panglima Hukum & Keadilan sebagai pendamping hukum untuk memperjuangkan kepentingan mereka. Mustafa MY Tiba menyatakan LBH akan menggunakan kombinasi jalur hukum, negosiasi, dan politik, termasuk mendorong audiensi dengan DPRD DKI dan Komisi VII DPR RI agar persoalan harga bisa dibicarakan secara terbuka. LBH juga menyiapkan langkah lanjutan seperti komunikasi dan pengaduan ke Komnas HAM serta audiensi dengan DPR RI untuk menyampaikan aspirasi warga. Sikap ini menegaskan bahwa konflik lahan pembangunan bukan sekadar sengketa privat; ia telah naik kelas menjadi isu hak asasi dan representasi politik. Warga tidak menolak pembangunan tol, mereka menolak dimiskinkan oleh proses yang timpang dan tidak transparan.
Tanpa Reformasi Pembebasan Lahan, Proyek Besar Akan Terus Tersandera
Kasus Duri Pulo dan Karendan memperlihatkan bahwa pembebasan lahan infrastruktur kini menjadi salah satu hambatan paling signifikan bagi proyek besar, bukan karena warga anti-pembangunan, tetapi karena model ganti rugi yang cacat dan tertutup. Ketika musyawarah dilakukan tertutup, pemilik lahan sah tidak diundang, dan data pengukuran serta dasar penilaian harga tidak dibuka, konflik adalah konsekuensi logis. Warga di dua lokasi berbeda menunjukkan pola resistensi yang serupa: menolak hasil rapat yang dianggap sepihak, menggugat ketidaksesuaian harga, dan mempertanyakan legitimasi proses yang mengabaikan mereka. Jika pemerintah terus melihat ganti rugi lahan tol sebagai sekadar urusan angka di atas kertas, proyek strategis akan selalu dibayangi gugatan, aksi protes, dan rasa tidak percaya. Pembebasan lahan yang transparan, partisipatif, dan berorientasi "ganti untung" adalah syarat agar pembangunan bisa berjalan tanpa mengorbankan keadilan.
