Tol Trans-Sumatera: Konektivitas Nasional, Ujian Besar di Meja Agraria
Tol Trans-Sumatera adalah proyek jalan tol yang menghubungkan berbagai kota di Pulau Sumatera, dirancang untuk mempercepat konektivitas ekonomi namun sangat bergantung pada penyelesaian ganti rugi tanah dan sengketa agraria agar pembangunannya tidak mengorbankan hak-hak masyarakat pemilik lahan. Pembangunan ruas Pekanbaru–Rengat dalam jaringan tol trans-sumatera saat ini dipacu melalui rapat koordinasi penyelesaian Administrasi Ganti Kerugian Tanah di Pekanbaru, khususnya pada Seksi Lingkar Pekanbaru. Di atas kertas, proyek seperti ini dijanjikan untuk mengurai kemacetan, meningkatkan aksesibilitas, dan mendorong pertumbuhan ekonomi Riau secara berkelanjutan. Namun di lapangan, keberhasilan proyek bukan hanya soal beton dan aspal, melainkan kemampuan pemerintah memastikan kompensasi lahan berjalan adil, transparan, dan tepat waktu.
Pekanbaru–Rengat: Koordinasi Intensif jadi Penentu Kecepatan
Ruas tol Pekanbaru–Rengat menunjukkan bagaimana ganti rugi tanah bisa diperlakukan sebagai pekerjaan serius, bukan sekadar formalitas. Pemerintah Kabupaten Kampar menggelar rapat koordinasi penyelesaian Administrasi Ganti Kerugian Tanah (AGHT) di sebuah hotel di Pekanbaru pada Selasa (14/4) untuk mempercepat penyelesaian lahan. Pertemuan ini menghadirkan Wakil Bupati Kampar Misharti, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Riau, para Kepala Kejaksaan Negeri, Ketua Pengadilan Negeri wilayah terdampak, serta jajaran pimpinan PT Hutama Karya. “Pembangunan jalan tol ini merupakan bagian penting dalam meningkatkan konektivitas dan pertumbuhan ekonomi daerah,” ujar Misharti. Sikap resmi Pemkab yang menegaskan dukungan pembebasan lahan sambil menjamin hak masyarakat adalah sinyal positif: negara hadir tidak hanya sebagai pembangun infrastruktur, tetapi juga penjamin kompensasi lahan yang layak bagi warga terdampak.
Legok: Sengketa Agraria Mengunci Progres Tol Serpong–Balaraja
Berbeda dengan Kampar, kisah di Kecamatan Legok, Kabupaten Tangerang, menunjukkan sisi suram ketika sengketa agraria dibiarkan menggantung. Ribuan warga Desa Rancagong, Caringin, Palasari, dan Kemuning mendesak percepatan penyelesaian sengketa agraria atas lahan yang mereka huni turun-temurun. Konflik kepemilikan bersumber dari Surat Perintah Pangdam V/Jayakarta Nomor Sprin/805-3/VI/1984 dan kini mendesak diselesaikan karena bersinggungan dengan progres Jalan Tol Serpong–Balaraja sebagai proyek strategis nasional. Proyek ini sendiri dirancang sepanjang 39,4 kilometer dan terbagi tiga fase; Fase 1 Serpong–Legok 5,15 kilometer telah beroperasi dengan tarif Rp6.000 untuk kendaraan Golongan I, dan akan berlanjut ke Fase 2 Legok–Tigaraksa Selatan sepanjang 11,5 kilometer dan Fase 3 Tigaraksa Selatan–Balaraja sepanjang 18,6 kilometer. Warga menegaskan lahan terdampak adalah hak milik dan hak adat berbentuk girik, bukan aset militer.
Koordinasi Lintas Lembaga: Antara Janji Kepastian dan Lambatnya Keputusan
Kasus Legok menelanjangi kelemahan klasik: koordinasi antarinstansi yang timpang. Warga mengaku administrasi di tingkat desa dan kecamatan sudah rampung, kini tinggal menunggu keputusan BPN. Di sisi lain, perwakilan Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Tangerang menyatakan tidak terlibat langsung dalam teknis pembebasan lahan, hanya sebatas mengetahui progresnya. Wakil Bupati Tangerang menegaskan pemerintah daerah sudah berkoordinasi dengan BPN dan Kementerian ATR, apalagi sertifikat resmi disebut telah diterbitkan; kini semua menunggu arahan kementerian. Kontras dengan Pekanbaru–Rengat yang mengundang kejaksaan dan pengadilan ke meja koordinasi, kasus Legok seolah bergantung pada satu pintu keputusan. Transparansi Kementerian ATR/BPN menjadi tuntutan, karena tanpa kepastian hukum, ganti rugi tanah akan selalu menjadi sumber ketidakpercayaan, meski proyek ini diharapkan memperkuat konektivitas barat–selatan Tangerang dan membuka akses ke kawasan industri dan permukiman baru.
Ganti Rugi Tanah sebagai Kunci Akselerasi, Bukan Penghambat
Tol trans-sumatera dan proyek lain seperti Serpong–Balaraja seharusnya menjadi simbol kemajuan, bukan pemicu konflik berkepanjangan. Penuntasan administrasi ganti rugi lahan pada ruas Pekanbaru–Rengat Seksi Lingkar Pekanbaru diharap mampu mengurai kepadatan lalu lintas, meningkatkan aksesibilitas antarwilayah, dan mendorong pertumbuhan ekonomi Riau secara berkelanjutan. Itu hanya bisa terjadi jika kompensasi lahan dibayar tepat waktu, nilainya adil, dan status hukumnya jelas. Pengalaman Legok menunjukkan bahwa sengketa agraria yang mengendap akan selalu muncul kembali begitu garis tol ditarik di atasnya. Pemerintah perlu pola baku: sinkronisasi data lahan sejak awal, pelibatan aparat penegak hukum, dan keterbukaan informasi kepada warga. Ganti rugi tanah bukan beban proyek, melainkan investasi sosial yang menentukan apakah tol trans-sumatera dan jaringan tol lain benar-benar menjadi milik publik atau hanya milik segelintir pengembang.
