Ketahanan sekolah dimulai dari pendampingan
Ketahanan lingkungan sekolah adalah kemampuan warga sekolah untuk menjaga ruang belajar tetap aman, inklusif, dan tahan terhadap pengaruh intoleransi, radikalisme, serta kekerasan melalui deteksi dini dan pendampingan. Karena itu, kerja sama BNPT dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat patut dibaca sebagai langkah yang lebih luas daripada sekadar agenda sosialisasi: sekolah perlu menjadi tempat anak belajar menyikapi perbedaan dan informasi secara kritis. Komitmen itu ditandai dengan deklarasi sinergi bersama pakar dan tenaga pendidik di Padang pada 5 November 2026. Guru berada dekat dengan keseharian peserta didik, sehingga dapat melihat perubahan perilaku dan menawarkan dukungan sebelum persoalan membesar. Upaya guru cegah radikalisme akan lebih berarti bila dibangun lewat relasi yang tepercaya, bukan kecurigaan atau pengawasan semata.

Ancaman bergerak melampaui gerbang sekolah
Radikalisme di sekolah tidak selalu bermula di ruang kelas. Pengaruh dari lingkungan sosial dan ruang digital dapat menjangkau anak, sementara perkembangan teknologi informasi membuat tantangan pencegahan kekerasan dan radikalisme kian kompleks. Kesbangpol Sumbar juga menyoroti True Crime Community di kalangan anak dan generasi muda, yang dikaitkan dengan ketertarikan pada konten kekerasan dan anarkisme. Namun, respons yang hanya berisi pelabelan berisiko menjauhkan anak dari orang dewasa yang seharusnya membantu. Anak yang terpapar perlu mendapat perlindungan, pendampingan, dan pemulihan, bukan stigma. Sikap ini bukan berarti mengabaikan bahaya; justru penanganan yang memahami latar belakang anak memberi peluang lebih besar untuk mencegah perilaku berbahaya berkembang.
Guru perlu mengenali, bukan menghakimi
Pelatihan bagi guru dalam kolaborasi BNPT dan Pemprov Sumbar membahas pencegahan serta penanganan intoleransi dan kekerasan di sekolah. Bekal tersebut penting, tetapi kemampuan deteksi harus disertai kehati-hatian. Penampilan atau cara berinteraksi saja tidak cukup untuk menyimpulkan seseorang terpapar paham intoleran; penilaian berdasarkan ciri luar dapat memicu salah deteksi. Guru lebih baik membangun komunikasi dua arah dengan anak dan orang tua. Percakapan terbuka membantu orang dewasa memahami persoalan anak serta menguatkan hubungan yang membuat anak nyaman bercerita. Dengan begitu, guru tidak berubah menjadi penyidik, melainkan menjadi pendamping yang peka: mendengar perubahan, bertanya tanpa menghakimi, lalu menghubungkan anak dengan dukungan yang sesuai.
Pencegahan harus menjadi kerja bersama
Sekolah tidak bisa memikul seluruh tanggung jawab sendirian. Keluarga, pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lain perlu menjaga agar nilai toleransi dan kebangsaan hadir dalam keseharian, bukan berhenti sebagai tema pelatihan atau deklarasi. Kolaborasi ini akan lebih kuat bila setiap pihak saling berbagi peran: guru menjaga ruang belajar, keluarga membuka komunikasi di rumah, dan lembaga terkait menyediakan pendampingan ketika masalah terdeteksi. BNPT dan Pemprov Sumbar berharap deklarasi dan pelatihan meningkatkan kemampuan tenaga pendidik mengenali potensi persoalan dan melakukan mitigasi. Ukuran keberhasilannya bukan banyaknya kegiatan, melainkan apakah pelajar merasa aman untuk berbeda, bertanya, dan meminta bantuan. Mencegah intoleransi di sekolah berarti merawat lingkungan yang melindungi anak sekaligus tegas terhadap kekerasan.






