Kebutuhan kereta tumbuh bersama kemacetan
Kereta api Bali adalah jaringan transportasi berbasis rel yang direncanakan untuk memberi warga dan wisatawan pilihan perjalanan selain kendaraan pribadi, terutama di koridor yang padat aktivitas. Kebutuhannya makin sulit ditunda ketika perjalanan dari Bandara Ngurah Rai menuju kawasan wisata menghadapi tekanan lalu lintas yang terus meningkat. Wisatawan banyak bergerak dengan kendaraan pribadi, sementara kapasitas jalan penghubung bandara hingga Canggu dilaporkan telah terlampaui. Pada musim ramai, akses bandara mengalami kemacetan berat. Ini bukan sekadar gangguan wisata: waktu perjalanan yang tak menentu juga membebani warga dan kegiatan ekonomi. Karena itu, transportasi umum Bali perlu diperlakukan sebagai kebutuhan dasar mobilitas, bukan pelengkap bagi pariwisata. Tanpa alternatif yang dapat diandalkan, pertumbuhan kunjungan hanya akan memperbesar kemacetan Bali dan membuat perjalanan harian makin sulit diprediksi.
Tekanan itu tampak pula saat kelangkaan BBM bulan sebelumnya menghentikan mobilitas di Bali selama beberapa hari. Warga dan pelaku usaha terdampak karena bergantung pada kendaraan pribadi dan pilihan angkutan umum yang terbatas. Pengalaman tersebut mengingatkan bahwa transportasi berkelanjutan bukan semata agenda lingkungan: jaringan transit yang terjangkau dan terintegrasi juga menjadi penyangga ketika pasokan energi atau jalan terganggu.
Lahan menjadi hambatan utama
Pada 5 November 2026, Direktur sekaligus CTO PT Kereta Api Indonesia, I Gede Darmayusa, memaparkan tantangan pembangunan jaringan kereta dalam sebuah diskusi di Universitas Udayana. Menurutnya, hambatan terbesarnya adalah ketersediaan lahan, bukan kemampuan kontraktor, metode konstruksi, atau ketersediaan biaya. Ia menegaskan, “Lahan itu kunci”. Pernyataan itu menggeser perdebatan dari apakah rel bisa dibangun menuju bagaimana ruang yang dibutuhkan dapat disediakan tanpa mengabaikan warga. KAI meminta pemerintah terlibat dalam penyediaan lahan, perizinan, serta sosialisasi kepada masyarakat. Tanpa koordinasi tersebut, gagasan yang secara teknis mungkin dikerjakan berisiko terus tertahan sebelum konstruksi dimulai.
Di Bali, persoalan ruang tak bisa dipisahkan dari aturan dan kehidupan setempat. Penentuan trase harus memperhatikan batas ketinggian bangunan, keberadaan pura dan kegiatan keagamaan, serta penghormatan terhadap alam dan budaya sesuai filosofi Tri Hita Karana. Ini bukan alasan untuk menolak proyek, melainkan syarat agar manfaatnya tidak dibayar dengan rusaknya nilai yang hendak dijaga. Pemerintah perlu membuka konsultasi sejak awal, menjelaskan dampak pada lingkungan sekitar, dan melibatkan masyarakat dalam pilihan jalur. Sosialisasi yang datang setelah keputusan dibuat hanya akan memperbesar kecurigaan.
Tram bisa menjadi langkah awal, bukan jawaban tunggal
Rencana KAI adalah membangun tram permukaan secara bertahap sepanjang 13,1 kilometer, dari Bandara Internasional Ngurah Rai melalui tepi Kuta, Legian, dan Seminyak hingga Canggu. Koridor ini masuk akal sebagai tahap awal karena menghubungkan pintu masuk wisata dengan kawasan yang jalan aksesnya telah kewalahan. Jika layanan berjalan teratur, warga dan pengunjung dapat memperkirakan waktu tempuh dan mengurangi waktu yang terbuang di jalan. Namun, satu jalur tidak akan menyelesaikan seluruh persoalan mobilitas pulau. KAI berharap sistem rel berbasis transit kelak meluas ke kawasan metropolitan Denpasar dan terhubung dengan kereta jarak jauh. Harapan itu membutuhkan rencana jaringan yang konsisten, bukan proyek terpisah yang berhenti pada koridor wisata.
Dilema sebenarnya ialah memilih antara terus bergantung pada kendaraan pribadi atau membangun angkutan massal yang membawa dampak nyata selama proses pengerjaan. Rel maupun jalur bus khusus dapat memengaruhi jalan dan lingkungan sekitar; karena itu, penerimaan warga tidak boleh dianggap otomatis. Pemerintah perlu menimbang dampak konstruksi, aksesibilitas, keterhubungan antarmoda, dan kebutuhan perjalanan warga—bukan hanya arus wisatawan. Transportasi berkelanjutan hanya akan berhasil bila layanan cukup berguna untuk mengubah pilihan harian, bukan sekadar menjadi simbol modernisasi.
Keputusan politik menentukan arah
Bali tidak kekurangan alasan untuk membangun transportasi umum; yang belum terpecahkan adalah cara menyelaraskan kebutuhan mobilitas dengan keterbatasan lahan dan kewajiban menghormati adat. Pemerintah daerah harus memimpin penyediaan ruang, perizinan, dan dialog publik, sementara KAI menyiapkan rancangan serta pengoperasian yang sesuai kondisi setempat. Warga juga perlu mendapat informasi yang jelas tentang pilihan trase dan konsekuensinya. Tanpa kepemimpinan dan kepercayaan, rencana akan terus menjadi wacana, sementara tekanan kendaraan pribadi meningkat.
Kesimpulannya, kereta api Bali bukan solusi instan bagi kemacetan, tetapi penundaan tanpa batas juga bukan pilihan yang bertanggung jawab. Tram 13,1 kilometer dapat menjadi awal untuk menguji layanan berbasis rel, asalkan proyek dibangun dengan persetujuan sosial, perlindungan budaya, dan rencana integrasi yang lebih luas. Keberhasilan tidak cukup diukur dari panjang jalur; ukurannya ialah apakah warga memperoleh perjalanan yang lebih pasti dan pulau ini mampu menampung mobilitas tanpa terus menambah kendaraan di jalan.






