Transparansi harus terasa bagi pemohon informasi
Keterbukaan informasi publik adalah kewajiban badan publik untuk menyediakan informasi yang dibutuhkan masyarakat melalui prosedur yang jelas, akses yang mudah, dan pengecualian yang dapat dipertanggungjawabkan. Karena itu, ukuran keberhasilan bukan sekadar pertemuan antarlembaga, melainkan apakah warga akhirnya dapat memperoleh jawaban tanpa hambatan yang tidak perlu. Pada Kamis, 29 Oktober 2026, BP Batam berkoordinasi dan berdiskusi dengan Komisi Informasi Kepri di Tanjungpinang untuk memperkuat keterbukaan informasi publik. Pembahasan mencakup mutu pelayanan informasi, pembenahan regulasi, dan transparansi pengelolaan data, termasuk akses informasi pertanahan melalui pengembangan Land Management System (LMS). Langkah koordinasi ini patut didukung, tetapi hasilnya perlu dinilai dari pengalaman pemohon: apakah prosedur mudah dipahami, jawaban diberikan dengan pasti, dan informasi yang semestinya terbuka benar-benar tersedia.
Akses data lahan perlu menjadi manfaat nyata
Informasi lahan bukan urusan administratif yang jauh dari kehidupan sehari-hari. Bagi masyarakat yang ingin memahami pengelolaan lahan di Batam, akses data yang lebih mudah dapat membantu mereka mencari informasi melalui kanal resmi, bukan bergantung pada penjelasan yang tercecer. BP Batam mengembangkan LMS dengan harapan masyarakat lebih mudah mengakses informasi terkait pengelolaan lahan. Namun, keberadaan sistem digital saja belum menjamin keterbukaan. LMS akan bernilai jika informasi di dalamnya diperbarui, mudah dicari, dan disajikan dengan penjelasan yang dipahami pengguna. Pertemuan dengan Komisi Informasi Kepri memberi ruang untuk membahas bagaimana layanan dan aturan mendukung tujuan tersebut. Fokus pada akses data lahan adalah pilihan yang tepat: kualitas transparansi paling mudah diuji pada informasi yang penting bagi warga dan pada kejelasan langkah ketika data yang dicari belum tersedia.
Aturan dan PPID menentukan mutu layanan
Teknologi perlu ditopang prosedur yang konsisten. Dalam diskusi, BP Batam dan Komisi Informasi Kepri membahas penyempurnaan standar operasional prosedur, pemutakhiran Daftar Informasi Publik, serta penataan Daftar Informasi yang Dikecualikan. Mereka juga menyoroti komunikasi antara badan publik dan pemohon, komitmen pimpinan, serta pemantauan dan evaluasi berkala. Poin-poin ini penting karena warga membutuhkan kepastian: informasi mana yang tersedia, bagaimana cara memintanya, dan apa alasan jika permohonan tidak dapat dipenuhi. Ketua Komisi Informasi Kepri, Arison, mengapresiasi langkah PPID BP Batam dan berharap koordinasi berlanjut untuk meningkatkan mutu pelayanan. Apresiasi tersebut sebaiknya menjadi dorongan untuk menguji pelaksanaan, bukan penutup pembahasan. PPID yang tanggap dan aturan yang terang akan menentukan apakah layanan digital benar-benar membuat keterbukaan lebih sederhana bagi masyarakat.
Kolaborasi perlu berlanjut menjadi perbaikan terukur
Ariastuty Sirait, yang memimpin rombongan BP Batam, menyatakan bahwa masukan Komisi Informasi Kepri akan menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki regulasi dan mekanisme pelayanan informasi. Tindak lanjut itu penting: koordinasi hanya berarti jika menghasilkan prosedur yang lebih jelas dan akses digital yang dapat digunakan, bukan sebatas komitmen di ruang pertemuan. BP Batam menargetkan penguatan sistem digital, pembenahan regulasi, dan koordinasi dengan Komisi Informasi Kepri dapat membuat layanan informasi lebih mudah diakses sekaligus memperkuat kepercayaan terhadap tata kelola kelembagaan. Masyarakat dapat menilai kemajuannya dari hal-hal sederhana tetapi menentukan: informasi lahan mudah ditemukan, permohonan ditangani secara transparan, dan pengecualian dijelaskan dengan baik. Kolaborasi ini memiliki arah yang tepat; ujian sesungguhnya adalah konsistensi menjalankannya.
