Temukan minat Anda, bersama

Promo pilihan, ulasan jujur, dan cerita belanja dari mereka yang seminat dengan Anda — setiap hari di Kuybeli.

Temukan minat Anda, bersamaPromo pilihan, ulasan jujur, dan cerita belanja dari mereka yang seminat dengan Anda — setiap hari di Kuybeli.

Sumbawa Barat Menyetujui Anggaran, Provinsi Terlambat Mengajukan

Sumbawa Barat Menyetujui Anggaran, Provinsi Terlambat Mengajukan
Minat|Asia Tenggara

Dua daerah, dua tahapan anggaran

Anggaran daerah 2027 adalah rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan pemerintah yang menentukan prioritas layanan publik serta pembangunan selama satu tahun. Perbedaan antara Sumbawa Barat dan Provinsi NTB memperlihatkan bahwa disiplin proses sama pentingnya dengan isi anggaran. Pada 9 November 2026, DPRD dan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat menyetujui rancangan APBD 2027 dalam rapat paripurna. Pada hari yang sama, keterlambatan pengajuan RAPBD NTB menjadi sorotan anggota DPRD provinsi. Kontras ini bukan sekadar soal siapa lebih cepat. Di tingkat kabupaten, rancangan telah melewati persetujuan bersama dan akan memasuki evaluasi gubernur; di tingkat provinsi, jadwal pengajuan dan kecukupan waktu pembahasan masih dipersoalkan. Warga berkepentingan pada keduanya: anggaran yang terlambat dibahas berisiko menyempitkan ruang pengawasan atas program yang memengaruhi layanan sehari-hari.

Persetujuan kabupaten membawa pekerjaan lanjutan

APBD Sumbawa Barat yang disetujui bernilai Rp1,96 triliun, dengan pendapatan daerah Rp1,51 triliun, belanja Rp1,91 triliun, dan pembiayaan neto Rp405 miliar. Persetujuan itu merupakan kemajuan prosedural, bukan akhir dari pengawasan. Bupati Amar Nurmansyah menyatakan pemerintah akan menindaklanjuti rekomendasi Badan Anggaran DPRD serta mengutamakan pengelolaan yang akuntabel dan berhati-hati. Arah belanja mencakup perlindungan sosial melalui Kartu Sumbawa Barat Maju, peningkatan layanan pendidikan dan infrastruktur, perlindungan tenaga kerja lokal, serta pengembangan pariwisata kerakyatan. Dampaknya baru terasa jika alokasi tersebut benar-benar berubah menjadi layanan dan kesempatan ekonomi, bukan berhenti sebagai daftar prioritas. Raperda selanjutnya segera dikirim kepada Gubernur NTB untuk dievaluasi. Karena itu, publik perlu menilai bukan hanya angka yang disepakati, tetapi juga pelaksanaan rekomendasi dewan dan ketepatan waktu realisasi program.

Sorotan provinsi menyangkut waktu dan pengawasan

Di tingkat provinsi, anggota Komisi III DPRD NTB Muhammad Aminurllah menilai keterlambatan pengajuan mengganggu penyusunan Rencana Kerja Anggaran dan mengurangi waktu DPRD untuk membahas dokumen secara memadai. Ketua DPRD NTB Baiq Isvie Rupaeda mengakui adanya kendala administratif, termasuk peninjauan pokok-pokok pikiran dan verifikasi usulan DPRD. Perbedaan tahap dengan Sumbawa Barat jelas: satu daerah sudah menyetujui rancangan, sementara provinsi masih menghadapi sorotan atas proses pengajuannya. Wakil Gubernur Indah Dhamayanti Putri memaparkan proyeksi pendapatan provinsi Rp6,22 triliun, naik 10,69 persen dari APBD Murni 2026, dan belanja Rp6,06 triliun, naik 5,70 persen, dengan surplus Rp162,7 miliar. Namun, besarnya rencana fiskal tidak menghapus kebutuhan akan jadwal yang tertib. Tanpa waktu telaah yang cukup, pengawasan DPRD dan ketelitian penyusunan program sama-sama dapat tertekan.

Kejar persetujuan tanpa mengorbankan mutu

Pemprov NTB mengarahkan sekitar Rp745,25 miliar untuk penanggulangan kemiskinan ekstrem di 106 desa, melalui dukungan usaha keluarga miskin, perlindungan sosial, dan akses layanan dasar. Prioritas ini menunjukkan taruhannya bagi warga: keterlambatan administrasi tidak boleh mengaburkan siapa yang akan menerima manfaat dan kapan. Pemerintah provinsi berharap Ranperda APBD 2027 disetujui bersama paling lambat 30 November 2026. Tenggat itu perlu dicapai dengan pembahasan cermat, bukan sekadar mengejar formalitas. Sementara itu, rancangan Sumbawa Barat masih harus menjalani evaluasi gubernur sebelum pelaksanaan anggaran dapat bergerak ke tahap berikutnya. Kedua proses menuntut tindak lanjut yang berbeda, tetapi pesannya sama: ketepatan jadwal memberi ruang bagi pemeriksaan, koreksi, dan persiapan program. Persetujuan kabupaten patut diapresiasi; keterlambatan provinsi patut diperbaiki. Mutu anggaran daerah 2027 pada akhirnya diukur dari disiplin proses dan manfaat nyata bagi masyarakat.

Kuybeli memperoleh komisi saat Anda berbelanja melalui tautan kami, tanpa biaya tambahan untuk Anda. Artikel ini dibuat dengan AI dari sumber yang dipublikasikan dan data produk.

You May Also Like

Comments
Tulis sesuatu...
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berbagi pendapat!