Pemekaran yang diminta KP3 ABAS
Provinsi Aceh Barat Selatan adalah usulan daerah otonom baru hasil pemekaran Aceh yang diperjuangkan KP3 ABAS, dengan harapan wilayah barat selatan memperoleh ruang pemerintahan dan pembangunan yang lebih seimbang. Komite Persiapan Pembentukan Provinsi Aceh Barat Selatan berharap Presiden Prabowo merestui usulan tersebut. Namun, harapan politik ini belum berarti keputusan telah dibuat: bahan yang tersedia mencatat aspirasi pengusul, bukan persetujuan pemerintah pusat. Karena itu, kabar tentang kemungkinan kunjungan Presiden ke Aceh perlu dibaca terpisah dari tuntutan pemekaran. Keduanya bertemu dalam perhatian publik, tetapi agenda kunjungan yang disebut tidak mencantumkan pembahasan atau pengesahan provinsi baru.
Ketua KP3 ABAS Kabupaten Nagan Raya, Teuku Jamalul Alamuddin, menyatakan persyaratan administratif telah disiapkan, termasuk rekomendasi dan dokumen dari instansi terkait. Ia juga mengatakan tim Kemendagri telah melakukan kunjungan dan peninjauan langsung ke daerah. Klaim kesiapan berkas memperlihatkan bahwa pengusul ingin mendorong persoalan ini ke tahap keputusan. Akan tetapi, kelengkapan menurut komite tidak sama dengan persetujuan akhir; itulah batas penting yang perlu dijaga dalam membaca wacana pemekaran Aceh.
Ketimpangan sebagai alasan utama
Bagi KP3 ABAS, alasan pemekaran bukan semata-mata perubahan batas administrasi. Teuku Jamalul menyebut ketimpangan pembangunan dengan provinsi induk sebagai latar aspirasi, serta menyoroti bahwa wilayah tersebut belum pernah memiliki gubernur yang berasal dari kawasan setempat sejak kemerdekaan. Pandangan itu menjadikan tuntutan provinsi baru sebagai seruan tentang keterwakilan dan distribusi pembangunan, bukan hanya pembentukan institusi baru.
Komite berharap pemerintah pusat mengabulkan permintaan pembentukan enam kabupaten/kota dalam cakupan provinsi yang diusulkan. Namun, dukungan masyarakat dan dokumen yang dinyatakan lengkap tetap perlu dibedakan dari keputusan formal. Sikap analitis yang paling masuk akal ialah mengakui dasar keluhan pengusul sekaligus menuntut proses penilaian yang terbuka. Tanpa kejelasan tentang langkah dan hasil pemeriksaan pemerintah, harapan politik belum dapat diperlakukan sebagai kepastian.
Kunjungan Prabowo memiliki agenda tersendiri
Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan mengunjungi Aceh pada November 2026, dengan agenda di Universitas Teuku Umar (UTU), Kabupaten Aceh Barat, dan Kabupaten Nagan Raya. Waktu yang diperkirakan adalah 11, 12, atau 13 November. Rencana ini disebut sebagai tindak lanjut koordinasi di Jakarta pada September, dan persiapan lanjutan dijadwalkan dibahas oleh Rektor UTU bersama Hashim Djojohadikusumo pada 22 Oktober 2026.
Di UTU, Presiden direncanakan meletakkan batu pertama tiga fasilitas: Gedung Fakultas Kedokteran, Gedung Olahraga dan Seni, serta Laboratorium Terpadu Agro and Marine. Di Nagan Raya, panitia merencanakan pembentangan bendera Merah Putih sepanjang 24 kilometer dari Bandara Cut Nyak Dhien menuju Masjid Giok. Aceh Barat juga menyiapkan Shalawat dan Zikir Kebangsaan di kampus UTU. Rangkaian ini menunjukkan fokus kunjungan Prabowo Aceh pada pembangunan kampus dan kegiatan kebangsaan, bukan agenda pemekaran yang disebut KP3 ABAS.
Harapan politik tak boleh disamakan dengan kepastian
Kedekatan waktu antara tuntutan pemekaran dan rencana kunjungan Presiden dapat membuat publik mengaitkan keduanya, tetapi bukti yang tersedia tidak menunjukkan bahwa pembentukan Provinsi Aceh Barat Selatan masuk dalam agenda kunjungan. KP3 ABAS berharap Prabowo memberi restu; sementara itu, agenda UTU, Aceh Barat, dan Nagan Raya yang telah disebut berisi kegiatan kampus, seremoni, dan kebangsaan. Perbedaan ini penting agar aspirasi tidak disalahartikan sebagai keputusan atau janji pemerintah.
Kesimpulannya, KP3 ABAS meminta pemerintah menanggapi alasan ketimpangan dan kesiapan administratif dengan proses yang jelas, sementara masyarakat perlu menunggu keputusan resmi. Kunjungan Prabowo ke Aceh dapat menjadi perhatian besar bagi kawasan, tetapi tidak dengan sendirinya mengesahkan pemekaran. Harapan pengusul akan diuji bukan oleh kemeriahan agenda kunjungan, melainkan oleh keputusan pemerintah atas usulan provinsi baru.
