Kesetaraan hukum menjadi ukuran utama
Kasus penyadapan ilegal adalah dugaan penggunaan alat atau cara penyadapan tanpa prosedur yang sah, yang penanganannya harus mengungkap pelaku serta pihak yang memberi perintah. Karena itu, tuntutan Komisi III DPR agar perkara yang menyeret Listyo Sigit diproses tanpa pandang bulu bukan sekadar pernyataan politik: ini ujian nyata bagi kesetaraan hukum. Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman, mengatakan pengusutan tidak boleh dipengaruhi kelompok atau pihak tertentu, dan semua yang terlibat harus diperlakukan sama di hadapan hukum. Sikap itu penting, tetapi kepercayaan kepada penyidik harus disertai pembuktian yang terbuka dan konsisten. Label kelompok atau kedekatan politik tidak boleh menggantikan pemeriksaan bukti; sebaliknya, sorotan terhadap nama besar pun tidak boleh mengendurkan proses. Publik perlu melihat bahwa perkara berjalan berdasarkan fakta, bukan kepentingan.
Dugaan terhadap pejabat tinggi menuntut kejelasan
Bareskrim Polri menetapkan tiga personel sebagai tersangka dalam dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto: mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, dan Irjen Eko Hadi Santoso. Menurut paparan awal kepolisian, dugaan penyadapan pada periode 2025–2026 tidak hanya menyasar Presiden, tetapi juga tokoh politik, organisasi masyarakat, media, pengusaha, serta anggota Komisi III yang menjadi mitra Polri. Luasnya dugaan sasaran membuat penyelidikan tak boleh berhenti pada daftar tersangka. Penyidik perlu menjelaskan secara terukur apa peran masing-masing, bagaimana nomor-nomor dimasukkan ke alat sadap, dan apakah ada pihak lain yang memberi perintah. Status tersangka bukan putusan bersalah; justru karena itu, proses yang cermat dan transparan penting untuk menguji dugaan sekaligus melindungi asas praduga tak bersalah.
Kepercayaan kepada Kapolri harus dibuktikan
Habiburokhman menyatakan Komisi III DPR percaya Kapolri Suyudi Ario Seto mampu membawa perkara ini sampai tuntas. Suyudi sendiri menegaskan penanganan kasus merupakan proses penegakan hukum murni dan bukan bagian dari persaingan atau kepentingan tertentu di internal kepolisian. Pernyataan itu memberi arah, tetapi belum cukup menjadi jaminan. Kredibilitas penyidikan akan ditentukan oleh langkah nyata: pemeriksaan independen, pengungkapan dasar bukti, dan penelusuran dugaan aktor intelektual sebagaimana didesak Komisi III DPR. Harapan kepada Kapolri bukan cek kosong; kepercayaan publik harus diperkuat dengan hasil yang dapat diuji dan penjelasan yang tidak berubah-ubah. Institusi juga perlu memastikan penyidik dapat bekerja tanpa tekanan, termasuk ketika bukti mengarah kepada pejabat berpangkat tinggi.
Pengusutan tuntas adalah kepentingan institusi
Habiburokhman mengaku kecewa dan terkejut karena anggota Komisi III, yang selama ini mendukung Listyo ketika menjabat Kapolri, disebut turut menjadi sasaran dugaan penyadapan. Respons itu menegaskan bahwa persoalan ini melampaui persaingan politik: penyadapan tanpa prosedur, bila terbukti, menyentuh batas kewenangan aparat dan kepercayaan terhadap lembaga. Para tersangka disebut disangkakan dengan ketentuan KUHP dan UU ITE yang memuat ancaman pidana hingga 10 tahun, sesuai pasal yang diterapkan. Namun ancaman hukuman bukan pengganti pembuktian; perkara harus diputus melalui proses yang adil. Kesimpulannya, Komisi III DPR tepat menuntut hukum berlaku bagi siapa pun. Kini Kapolri Suyudi dan penyidik harus menjawab tuntutan itu dengan mengungkap peran Listyo Sigit, menelusuri pihak lain yang terlibat, dan menuntaskan perkara berdasarkan bukti.
