Penegakan menjadi inti kekhawatiran
Klasifikasi pasar modal adalah penilaian atas karakter dan aksesibilitas suatu bursa, yang dapat memengaruhi cara pasar tersebut dipandang oleh investor global dan penyedia indeks. Bagi pasar saham Indonesia, persoalan yang kini mengemuka bukan semata ukuran ekonomi, melainkan apakah aturan dijalankan secara konsisten. Pada 15 Oktober 2026, MSCI mengumumkan konsultasi atas usulan perubahan status pasar modal Indonesia dari emerging market menjadi standalone market. Ini masih berupa usulan yang dikaji, bukan perubahan klasifikasi yang sudah berlaku. Namun ancaman MSCI patut diperlakukan serius karena pengumuman itu menyertakan sorotan pada transparansi struktur kepemilikan saham, dugaan perdagangan terkoordinasi, serta bukti penerapan dan penegakan aturan. Dengan kata lain, kepercayaan terhadap aturan di lapangan menjadi ukuran penting, bukan sekadar banyaknya ketentuan yang tertulis.
Nilai positif belum menutup pekerjaan rumah
OJK mengakui penegakan hukum di pasar modal masih menjadi pekerjaan rumah dan dinilai belum cukup tegas. Pengakuan ini penting: regulator tidak bisa menyelesaikan kekhawatiran investor hanya dengan menunjukkan bahwa aturan telah diperbarui. Pasar memerlukan bukti bahwa pelanggaran dapat diawasi dan ditindak secara konsisten. Friderica Widyasari Dewi menyampaikan bahwa Indonesia memperoleh penilaian positif pada 16 dari 18 indikator yang dibandingkan dengan pasar emerging market lainnya. Capaian itu menunjukkan ada kemajuan, tetapi dua indikator yang belum terpenuhi tetap menjadi pengingat bahwa perbaikan belum tuntas. MSCI juga menyoroti kebutuhan akan bukti penerapan aturan yang konsisten. Maka, penegakan aturan OJK harus dinilai dari pelaksanaan dan hasil pengawasan, bukan hanya dari kelengkapan regulasi. Selama celah penindakan belum terjawab, penilaian positif belum cukup untuk meredakan keraguan.
Reformasi perlu terlihat dalam praktik
OJK menyebut sejumlah pembenahan telah dilakukan untuk menjawab perhatian MSCI. Friderica menjelaskan bahwa pengungkapan kepemilikan saham sudah mencakup ambang 1 persen, sementara sejumlah pasar lain menggunakan ambang di atas 5 persen; Indonesia juga memiliki 39 tipe klasifikasi investor. Ia turut menyampaikan bahwa ketentuan free float untuk penawaran umum perdana berada pada kisaran 15 hingga 25 persen. Rincian ini memberi alasan untuk melihat bahwa reformasi pasar tidak berjalan di tempat. Namun, keterbukaan data dan klasifikasi yang rinci hanya berguna bila informasi itu dapat dipakai untuk mengawasi perilaku pasar. Karena itu, perhatian MSCI pada dugaan perdagangan terkoordinasi dan penegakan aturan tidak bisa dijawab dengan angka kepatuhan saja. Tantangan bagi OJK dan otoritas terkait adalah memastikan pembenahan tertulis benar-benar tercermin dalam pengawasan dan penindakan.
Ukuran ekonomi bukan jawaban tunggal
OJK menilai fundamental ekonomi dan ukuran pasar modal Indonesia relatif kuat, serta menyebut Indonesia masih berada dalam kelompok emerging market bersama sejumlah negara lain. Friderica juga mempertanyakan apakah kondisi Indonesia sepadan dengan negara yang masuk kategori standalone market. Perbandingan itu dapat menjelaskan mengapa perubahan status terasa tidak sejalan dengan pandangan OJK tentang kapasitas ekonomi. Tetapi ukuran pasar dan pertumbuhan tidak dengan sendirinya menjawab pertanyaan tentang transparansi, akses investor, atau kepastian penindakan. Justru di sinilah evaluasi MSCI menuntut respons yang lebih konkret daripada pembelaan atas posisi ekonomi. Reformasi berikutnya perlu menunjukkan konsistensi: aturan diterapkan, pelanggaran ditangani, dan praktik pasar dapat diperiksa. Kesimpulannya, mempertahankan kepercayaan terhadap pasar saham Indonesia bergantung pada penegakan yang terlihat dan dapat dibuktikan. Pengakuan OJK bahwa pekerjaan rumah masih ada merupakan awal yang jujur; hasil pelaksanaanlah yang akan menentukan apakah kekhawatiran MSCI terjawab.
