Mengapa PDB Bukan Lagi Kompas Pembangunan
Ekonomi berkelanjutan adalah pendekatan pembangunan yang tidak hanya mengejar pertumbuhan Produk Domestik Bruto, tetapi menimbang secara simultan pemerataan, kualitas hidup, batas ekologis, serta kekuatan ekonomi lokal agar kesejahteraan manusia dan lingkungan dapat bertahan lintas generasi. Paradigma pembangunan yang bertumpu pada PDB menjadikan angka pertumbuhan sebagai ukuran dominan, seolah keberhasilan negara cukup diwakili grafik naik-turun di laporan statistik. Padahal, formulasi PDB yang memasukkan sektor ekstraktif dan eksploitatif, tetapi mengabaikan modal sosial, budaya, dan ekologis, mendorong pemerintah memuja proyek besar sambil mengorbankan ekonomi kerakyatan dan komunitas lokal. Ketika pertumbuhan tinggi tidak diiringi pemerataan, hasilnya ketimpangan melebar, sementara eksploitasi sumber daya tanpa kendali memicu kerusakan lingkungan yang akan dibayar generasi berikutnya.
Degrowth Pembangunan: Dari Kampus ke Mimbar Keagamaan
Diskusi buku ekonomi politik di sebuah kampus di Jakarta pada 20 Agustus 2026 menjadi panggung penting penantangan paradigma GDP-oriented. Bhima Yudhistira mengkritik ketergantungan pada PDB dan dominasi negara yang menggeser esensi ekonomi kerakyatan, sekaligus menyerukan pendekatan degrowth yang menghormati batas ekologis dan budaya lokal. Ia mengingatkan bahwa tafsir konstitusi telah mengakui “kolektivisme rakyat” yang tidak selalu berwujud BUMN atau koperasi formal, melainkan praktik ekonomi komunitas independen. Di sini degrowth pembangunan bukan ajakan menolak pertumbuhan, tetapi kritik pada obsesi pertumbuhan tinggi yang menutup mata terhadap ketimpangan, kondisi sosial, dan kerusakan lingkungan. Lebih penting lagi, Bhima tegas menyatakan bahwa gagasan degrowth tidak boleh berhenti di ruang akademis; ia harus dibawa ke organisasi masyarakat dan komunitas keagamaan yang hari ini masih tergoda izin tambang dan proyek ekstraktif.
Kampus Menyusun Ulang Paradigma Pembangunan dan Ekonomi Kerakyatan
Universitas Paramadina dan IPB University menggelar bedah buku tentang degrowth yang eksplisit menggugat paradigma GDP-oriented dan menawarkan agenda ekonomi berkelanjutan. Para akademisi menekankan bahwa pembangunan harus dinilai dari pemerataan, kesejahteraan, dan keberlanjutan, bukan sekadar angka pertumbuhan. Salah satu kutipan kunci datang dari diskusi itu: “Program One Village One CEO disebut telah hadir di lebih dari 1.400 desa dan membantu penyerapan lebih dari 9.500 tenaga kerja.” Program ini menunjukkan bagaimana aktivitas ekonomi bisa sekaligus memperkuat ekonomi rakyat dan menjaga lingkungan, bukannya memusatkan keuntungan di segelintir pelaku. Dengan mengangkat kembali makna Pasal 33 dari perspektif ekonomi kerakyatan, para ekonom menempatkan kepentingan rakyat, pemerataan, dan keberlanjutan sebagai arah kompas baru kebijakan ekonomi, serta mendorong wacana Undang-Undang Perekonomian Nasional sebagai payung hukum paradigma baru.
Pelajaran dari Vietnam dan Korea: Transfer Teknologi, Bukan Fetisisme PDB
Debat klasik tentang tahapan pembangunan dan teori ketergantungan menunjukkan bahwa mengejar PDB tanpa strategi struktural adalah resep stagnasi. Dalam perdebatan itu, Vietnam digambarkan berhasil bukan karena tunduk buta pada resep pertumbuhan, melainkan karena memaksa investasi asing mentransfer teknologi dan membangun supply chain lokal. Korea juga digambarkan naik kelas lewat industrialisasi berorientasi ekspor yang dipandu negara, bukan sekadar mengikuti alur “alami” tahapan pembangunan. Di sana, negara aktif menciptakan keunggulan di manufaktur padat karya sebelum naik sistematis ke industri berat dan teknologi tinggi. Angka seperti kebutuhan tabungan-investasi sekitar 10% dari PDB untuk fase take-off hanya masuk akal jika diiringi strategi pembangunan kapasitas, bukan sekadar mengejar statistik makro. Pelajarannya jelas: ukuran keberhasilan bukan seberapa cepat PDB tumbuh, melainkan seberapa jauh struktur ekonomi berubah memihak pekerja, inovasi lokal, dan kedaulatan teknologi.
Green GDP dan Ukuran Baru Kesejahteraan
Diskusi kampus itu juga menekankan pentingnya green GDP sebagai metrik yang memperhitungkan depresiasi sumber daya alam dan degradasi lingkungan dalam perhitungan ekonomi. Ini sejalan dengan dorongan untuk mengadopsi indikator lain seperti indeks kebahagiaan sekaligus meninjau ulang formula PDB yang selama ini mengganjar sektor ekstraktif tanpa mengkalkulasi biaya ekologis. Dalam kerangka ekonomi berkelanjutan, pertumbuhan tetap diakui penting, tetapi jenis dan kualitas pertumbuhan menjadi sorotan: apakah ia memperkuat ekonomi kerakyatan, mengurangi ketimpangan, dan menjaga daya dukung bumi? Diskusi tersebut menegaskan bahwa perdebatan mengenai GDP dan degrowth masih terbuka. Namun arah besarnya sudah jelas: ukuran kesuksesan pembangunan ke depan harus mencerminkan kesejahteraan masyarakat, kekuatan ekonomi nasional, dan keberlanjutan lingkungan, bukan lagi sekadar angka PDB yang mengkilap di laporan tahunan.
