Inspeksi Bersama: Ujian Serius Perlindungan Awak Kapal
Perlindungan awak kapal perikanan adalah rangkaian kebijakan, pengawasan, dan praktik kerja yang dirancang untuk menjamin hak-hak pekerja, keselamatan, kesehatan, dan kondisi hidup yang layak bagi nelayan dan pekerja kapal penangkap ikan di seluruh tahapan kerja mereka, mulai dari perekrutan hingga kembali ke darat.
Inspeksi bersama di Pelabuhan Benoa bukan sekadar rutinitas birokratis, melainkan pesan politik: sektor perikanan tangkap tidak boleh lagi tumbuh dengan mengorbankan keselamatan dan martabat awak kapal. Forum Daerah Perlindungan Pekerja Perikanan dan Nelayan Provinsi Bali memimpin inspeksi di kapal-kapal yang beroperasi di Benoa pada 26–28 Agustus, menggandeng Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Ketenagakerjaan, dan Destructive Fishing Watch Indonesia. Pendekatan kolaboratif ini menunjukkan bahwa masalah perlindungan awak kapal tidak bisa diatasi oleh satu instansi saja. Di tengah sorotan global atas pelanggaran kerja di sektor perikanan, langkah Bali ini patut dibaca sebagai upaya menutup celah pelanggaran kerja perikanan sebelum menjadi krisis reputasi dan kemanusiaan yang lebih dalam.
Benoa, Hub Tuna yang Tak Bisa Lagi Menutup Mata
Sulit membayangkan reformasi perlindungan awak kapal tanpa menyentuh Benoa. Bali adalah salah satu pusat utama aktivitas perikanan tangkap dan ekspor tuna, sementara Benoa menjadi pelabuhan pendaratan utama armada rawai tuna yang beroperasi di Samudera Hindia dan hub utama ekspor tuna. Pelabuhan ini bahkan disebut sebagai hub distribusi ekspor hasil perikanan terbesar kedua setelah Muara Baru, dengan sekitar 2.000 pekerja yang terlibat dari operasi kapal hingga pengolahan dan distribusi.
Angka ini menjelaskan mengapa standar ketenagakerjaan maritim di Benoa akan menentukan wajah sektor perikanan tangkap secara lebih luas. Jika 2.000 pekerja di satu pelabuhan dibiarkan bekerja dalam kondisi abu-abu, maka jargon perlindungan awak kapal tidak lebih dari slogan. Sebaliknya, ketika pelabuhan strategis ini mempraktikkan inspeksi pelabuhan Benoa yang ketat dan transparan, ia bisa menjadi model nasional untuk mencegah pelanggaran kerja perikanan dan menjaga kredibilitas rantai pasok tuna di pasar ekspor.
Isi Inspeksi: Menguji Hak, K3, dan Akomodasi di Atas Kapal
Selama tiga hari, tim gabungan memeriksa kondisi kerja dan hidup awak kapal di empat kapal yang hendak berlayar dari Benoa. Fokus inspeksi jelas: pemenuhan hak-hak pekerja, keselamatan dan kesehatan kerja (K3), kelayakan akomodasi, serta kepatuhan terhadap regulasi perikanan. Pemeriksaan ini tidak berhenti pada tampilan kasat mata; tim menelusuri perjalanan pekerja mulai dari proses perekrutan, fasilitas akomodasi, peralatan keselamatan, hingga sistem pengupahan awak kapal.
Pendekatan menyeluruh ini penting karena pelanggaran sering bersembunyi di celah administrasi—kontrak yang tidak jelas, jam kerja berlebihan, atau akomodasi tak layak. Kesaksian awak kapal menguatkan manfaat inspeksi. Seorang pekerja mengakui, “Pemeriksaan ini sudah bagus, meskipun saat diperiksa cukup deg-degan, tapi dengan adanya pemeriksaan ini kita jadi tahu apa yang masih kurang dan perlu diperbaiki.” Artinya, perlindungan awak kapal bukan hanya soal menghukum pelaku pelanggaran, tetapi juga membantu kapal dan perusahaan memahami dan memperbaiki standar ketenagakerjaan maritim yang seharusnya mereka patuhi.
Dari Ratifikasi ILO C188 ke Praktik Lapangan
Inspeksi ini punya konteks politik-hukum yang penting. Ketua Tim Kerja Pengawakan di Direktorat Kapal dan Alat Penangkap Ikan Kementerian Kelautan dan Perikanan menjelaskan bahwa uji coba inspeksi bersama adalah cara menjalankan amanat Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2026 tentang Ratifikasi Konvensi ILO C188. Beberapa substansi konvensi itu sudah dimuat dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 4 Tahun 2026.
Dengan kata lain, Benoa menjadi laboratorium awal penerapan standar ketenagakerjaan maritim yang diakui secara internasional. Mijil menyatakan bahwa inspeksi bersama adalah langkah nyata KKP, berkolaborasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan dan Forum Daerah Bali, untuk mengimplementasikan regulasi perlindungan pekerja perikanan dan menjadi awal penerapan Konvensi ILO C188. Ini selaras dengan pernyataan perwakilan Binwasnaker & K3, Prima, bahwa MoU antara KKP dan Kemenaker serta ratifikasi ILO C188 membuka peluang pengawas ketenagakerjaan untuk lebih intens mengawasi sektor ini. Bila konsisten, sinergi lintas kementerian ini dapat menggeser budaya “asal berangkat” menjadi budaya kepatuhan dan keselamatan.
Tantangan Lanjutan: Digitalisasi Pengawasan dan Tanggung Jawab Pengusaha
Langkah Bali tidak berhenti pada inspeksi manual. Pada uji coba kali ini, tim menggunakan panduan dan daftar periksa yang disusun bersama KKP dan Kemenaker, sekaligus mengembangkan sistem joint inspeksi digital. Rencananya, alat digital ini akan diserahkan oleh Destructive Fishing Watch kepada KKP dan Kemenaker untuk terus dikembangkan sebagai sistem pemantauan risiko kapal terpusat yang bisa diakses secara real time. Jika sistem ini berjalan, pengawasan tidak lagi bergantung semata pada kunjungan insidental, tetapi bisa dilakukan lebih sistematis dan berbasis data.
Namun, masa depan perlindungan awak kapal tidak hanya ditentukan negara. Temuan dan rekomendasi inspeksi akan disampaikan kepada pelaku usaha yang kapalnya diperiksa, sebagai masukan perbaikan kepatuhan ketenagakerjaan di Benoa. Di sini posisi pengusaha diuji: apakah mereka melihat inspeksi sebagai beban, atau sebagai investasi untuk rantai pasok yang bersih dan berdaya saing. Tanpa komitmen pelaku usaha, bahkan sistem digital paling canggih pun tidak akan menghapus pelanggaran kerja perikanan yang mengakar.
