Mengapa Ekonomi Kerakyatan Harus Menggantikan Fetisisme PDB
Ekonomi kerakyatan Indonesia adalah gagasan pembangunan yang menempatkan rakyat sebagai subjek utama perekonomian, dengan tujuan memperluas kemandirian komunitas, mengurangi konsentrasi kekayaan, dan memastikan hasil produksi, investasi, serta industrialisasi mengalir ke kesejahteraan sosial, bukan sekadar ke pertumbuhan angka makro seperti Produk Domestik Bruto dan profit pemilik modal besar. Konstitusi sendiri menegaskan bahwa perekonomian harus diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Namun praktik kebijakan masih menjadikan pertumbuhan PDB sebagai ukuran utama keberhasilan, sehingga logika “selama PDB naik, semua baik-baik saja” mendominasi ruang politik dan media. Pengamat hukum dan pembangunan, Hardjuno Wiwoho, mengingatkan bahwa pertumbuhan, investasi, dan industrialisasi hanyalah alat; ketika kekayaan semakin terkonsentrasi, arah pembangunan patut dipertanyakan ulang. Ini bukan isu teknis, melainkan soal keberanian politik untuk mengembalikan ekonomi kerakyatan sebagai kompas.
Dominasi Negara dan Bias PDB: Pasal 33 Direbut dari Rakyat
Masalahnya tidak hanya pada angka PDB, tetapi juga pada cara negara menggunakannya. Bhima Yudhistira menyoroti dominasi negara dalam perekonomian dan ketergantungan pada indikator PDB/GDP yang menggeser esensi ekonomi kerakyatan. Pasal 33 UUD 1945 yang seharusnya menjamin “kolektivisme rakyat” sekarang justru dipersepsikan generasi muda sebagai alat negara untuk menangkap dan mengorbankan ekonomi rakyat demi proyek-proyek megainfrastruktur. Tafsir Mahkamah Konstitusi 2003 sebenarnya mengakui praktik ekonomi komunitas yang independen, namun kebijakan formal masih bias ke BUMN besar dan investor, bukan ke koperasi, UMKM, atau komunitas adat. Di sini terlihat paradoks: negara kuat, tetapi rakyat lemah dalam menentukan arah ekonomi kerakyatan Indonesia. Selama PDB dijadikan satu-satunya bintang penuntun, setiap protes komunitas atas perusakan ekologi atau budaya mudah disingkirkan sebagai “penghambat pertumbuhan”.
Pelajaran dari Vietnam dan Korea: Memutus Rantai Ketergantungan
Debat klasik Rostow vs Frank–Amin tentang pembangunan menyingkap satu hal: struktur ketergantungan global bukan takdir, tetapi bisa dimanipulasi. Dalam narasi itu, disebut bahwa "Vietnam berhasil karena mereka menggunakan Rostow's stages secara strategis sambil memutus Frank's dependency chains. Mereka tidak menolak foreign investment—mereka memaksa investors untuk transfer teknologi dan membangun local supply chains". Korea juga digambarkan berhasil bukan karena sekadar mengikuti tahapan universal, tetapi melalui industrialisasi berorientasi ekspor yang dibimbing negara dan memanfaatkan struktur ketergantungan secara cerdas. Amin bahkan menyinggung indeks kompleksitas ekonomi Indonesia yang berada di angka negatif, sebagai tanda peran struktural sebagai pemasok bahan mentah yang dibutuhkan sistem global. Ini menyiratkan bahwa strategi transfer teknologi Vietnam dan rekayasa supply chain lokal Korea lebih dekat dengan roh ekonomi kerakyatan: rakyat dan industri domestik naik kelas, bukan hanya PDB yang naik.
Degrowth, Batas Ekologis, dan Reposisi Komunitas
Kritik atas pertumbuhan PDB vs kesejahteraan tidak berhenti pada isu distribusi, tetapi juga menyentuh dimensi ekologis dan budaya. Dalam diskusi kebijakan, Bhima Yudhistira mendorong adopsi pendekatan degrowth, yaitu pembangunan berkelanjutan yang mengakui batas ekologis dan menolak logika eksploitasi tak terbatas. Ia mengingatkan bahwa banyak komunitas adat dan tradisi lokal sudah mempraktikkan ekonomi yang melampaui teori Barat maupun perhitungan kaku PDB. Karena itu, gagasan degrowth pembangunan berkelanjutan tidak boleh terjebak di jurnal akademik; ia perlu dibawa ke organisasi masyarakat dan komunitas keagamaan sebagai basis gerakan sosial. Jika masjid, gereja, dan ormas mulai menilai proyek berdasarkan kerusakan lingkungan, rusaknya budaya, dan ketimpangan, bukan semata pertambahan PDB, maka orientasi pembangunan bisa bergeser nyata ke ekonomi kerakyatan Indonesia yang menghormati alam dan warisan leluhur.
Menata Ulang Arah: Hukum sebagai Penjaga Ekonomi Kerakyatan
Pertanyaannya sekarang bukan apakah pertumbuhan perlu, melainkan arah dan instrumen apa yang dipakai. Hardjuno Wiwoho menekankan bahwa hukum tidak boleh berhenti sebagai alat penegakan aturan; ia harus memberi kepastian agar pembangunan menghasilkan kesejahteraan, keadilan ekonomi, dan kemandirian masyarakat. Pengalaman sejumlah negara, termasuk Tiongkok, menunjukkan bahwa transformasi ekonomi membutuhkan konsistensi arah jangka panjang sekaligus perangkat hukum yang menjaga arah itu. Di sisi lain, diskusi kebijakan yang mengangkat kritik terhadap PDB menegaskan perlunya keberanian intelektual untuk mendobrak prinsip pertumbuhan berbasis PDB semata. Jika hukum, kebijakan ekonomi, dan gerakan masyarakat bertemu pada satu visi ekonomi kerakyatan—memperkuat sektor produktif, UMKM, koperasi, pertanian, dan industri nasional—maka PDB akan kembali ke posisinya yang tepat: indikator sekunder, bukan tujuan utama.
