Dua pendekatan, satu persoalan ruang
Relokasi warga bantaran rel adalah pemindahan keluarga yang tinggal di sekitar jalur kereta ke hunian yang lebih layak, sementara lahan di sisi rel ditata agar jalur dapat berfungsi dengan aman. Di Senen, KAI masih mendata warga sebelum memindahkan mereka ke hunian sementara; di Sumatra Barat, pemerintah daerah bersiap membantu sosialisasi penertiban dan pengosongan lahan. Perbedaan ini penting: Senen berangkat dari penyiapan tempat tinggal bagi keluarga, sedangkan reaktivasi kereta Sumbar menghadapi skala penataan bangunan yang jauh lebih luas. Kedua proses akan dinilai bukan hanya dari rel yang kembali bisa digunakan, melainkan juga dari apakah warga mendapat informasi jelas dan pilihan hunian yang memadai.
Wakil Gubernur Sumatra Barat Vasko Ruseimy menyatakan kesiapan Pemprov Sumbar membantu KAI menyosialisasikan penertiban dan pengosongan lahan di sepanjang jalur kereta saat menyampaikan dukungan di Padang pada 2 November 2026. Langkah itu merespons permintaan Direktur Utama KAI Bobby Rasyidin agar pemerintah daerah turut menjelaskan rencana kepada masyarakat. Dukungan pemerintah daerah bisa mengurangi kebingungan, tetapi sosialisasi saja tidak cukup: warga perlu mengetahui tahapan, dampak, dan penyelesaian tempat tinggal sebelum penertiban berlangsung.
Sumatra Barat menghadapi skala penertiban yang besar
Tantangan di Sumatra Barat terlihat dari sekitar 6.800 bangunan yang teridentifikasi berpotensi mengganggu ruang bebas jalur kereta. KAI menyebut kebutuhan ruang bebas mencapai enam meter di setiap sisi rel, sehingga penertiban lahan kereta bukan pekerjaan kecil atau sekadar membersihkan lintasan. Tanpa komunikasi dan penanganan yang tertata, angka sebesar itu berisiko membuat kebutuhan proyek bertabrakan dengan kehidupan warga. Karena itu, kesiapan Pemprov membantu sosialisasi patut dipandang sebagai awal, bukan bukti bahwa persoalan sosialnya sudah selesai.
Rencana reaktivasi dijalankan bertahap. Tahap awal mencakup jalur Kayu Tanam–Padang Panjang sepanjang 15,3 kilometer dan pengerjaannya direncanakan mulai pada 2027; berikutnya, jalur menuju Solok dan Sawahlunto masuk dalam rencana lanjutan. Kondisi geografis berbukit dan potensi bencana juga menjadi tantangan. Justru karena pengerjaan masih direncanakan, pemerintah dan KAI memiliki waktu untuk menjelaskan batas ruang jalur serta menyiapkan proses penataan yang tidak mengabaikan warga.
Senen mendata penghuni sebelum pemindahan
Di Jakarta, pendekatannya lebih langsung pada keluarga yang akan pindah. COO Danantara Dony Oskaria menyatakan masih ada ruang di hunian sementara Senen bagi keluarga yang membutuhkan tempat tinggal layak, sementara KAI mendata calon penghuni sebelum pemindahan dilakukan. Direktur Utama KAI Bobby Rasyidin menyebut pendataan mencakup sejumlah lokasi ke arah utara, selatan, dan Manggarai; Kampung Bandan serta kawasan Palmerah–Tanah Abang juga disebut sebagai wilayah yang berpotensi ditata, tetapi belum ada rincian sasaran resmi.
Dari kapasitas sekitar 250 hunian, baru 69 keluarga menempati kawasan Senen. Ruang yang masih tersedia memberi peluang bagi keluarga lain, tetapi jumlah kapasitas tidak menjawab sendiri apakah lokasi, akses, dan kebutuhan tiap rumah tangga cocok. Pendataan yang teliti menjadi penting agar pemindahan tidak berlangsung berdasarkan perkiraan semata. Dibandingkan dengan tantangan ribuan bangunan di Sumatra Barat, skala Senen lebih terbatas, tetapi standar keberhasilannya sama: warga harus tahu kapan dan ke mana mereka dipindahkan.
Keberhasilan harus diukur dari perlindungan warga
Perbandingan kedua daerah memperlihatkan dua tahap yang berbeda dalam penataan bantaran rel. Senen masih mengidentifikasi keluarga dan menyiapkan hunian sebelum relokasi, sedangkan Sumatra Barat mulai membangun dukungan untuk sosialisasi pengosongan lahan demi mengaktifkan kembali jaringan kereta. Menyebut keduanya sebagai urusan teknis belaka akan mengabaikan persoalan utama: warga membutuhkan kepastian, komunikasi yang dapat dipahami, dan tempat tinggal yang layak.
Reaktivasi kereta Sumbar dapat membuka manfaat konektivitas, dan penataan rel di Senen dapat memberi keluarga hunian yang lebih layak. Namun, manfaat itu tidak otomatis terwujud hanya karena jalur dibersihkan atau kapasitas rumah tersedia. Pemerintah daerah dan KAI sebaiknya menjadikan informasi yang terbuka serta pendampingan warga sebagai ukuran kemajuan, bukan hanya jumlah bangunan yang ditertibkan atau keluarga yang dipindahkan.
Kesimpulannya, Senen dan Sumatra Barat menghadapi sisi berbeda dari persoalan yang sama: mengembalikan ruang bagi kereta tanpa mengorbankan kepastian hidup warga. Pendataan di Senen dan sosialisasi di Sumatra Barat baru akan berarti bila diikuti pemindahan yang terencana dan penyelesaian yang manusiawi.
