Antrean BBM menunjukkan masalah yang lebih luas
Antrean BBM adalah barisan kendaraan di stasiun pengisian yang terjadi ketika kebutuhan warga, ketersediaan bahan bakar, dan kemampuan distribusi tidak bertemu secara seimbang. Di Kalimantan Timur, antrean panjang di sejumlah SPBU masih dikeluhkan masyarakat, sementara di Bangka Belitung kelangkaan Pertalite ikut mengganggu kegiatan harian. Dua daerah ini memperlihatkan bahwa stok yang tercatat tersedia belum tentu berarti BBM mudah dijangkau di lapangan. Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud meminta Pertamina memastikan pasokan BBM tetap tersedia dan pelayanan kepada warga tidak terganggu. Ketua DPRD Bangka Belitung Didit Srigusjaya menyatakan DPRD akan menyiapkan solusi atas antrean panjang di SPBU. Namun, janji respons baru berarti jika berujung pada perubahan yang dirasakan pengendara, pedagang, pelajar, dan warga yang selama ini kehilangan waktu di antrean.
Di Kaltim, pasokan perlu sampai ke pompa
Pemprov Kaltim menyebut stok fisik BBM di terminal secara umum tersedia, tetapi ketimpangan antara kebutuhan dan kuota bersubsidi masih membebani distribusi. Kuota Pertalite 2026 yang disetujui sebesar 508.400 kiloliter, hanya sekitar 49,1 persen dari usulan daerah sebanyak 1.034.972 kiloliter. Kuota Biosolar yang disetujui juga lebih rendah daripada usulan. Tekanan bertambah ketika penggunaan Pertalite naik 8,7 persen, sedangkan konsumsi Pertamax turun 21,9 persen. Rudy meminta Pertamina Patra Niaga memperkuat koordinasi dengan pemda dan pengelola SPBU. Ia juga meminta SPBU yang jumlahnya terbatas dibantu agar beroperasi sampai pukul 22.00 WITA dengan stok tersedia. Langkah itu masuk akal, tetapi jam layanan lebih panjang tidak akan cukup jika pasokan tak sebanding dengan permintaan. Pemprov juga mendorong perizinan SPBU baru dipermudah dan pembahasan kebutuhan 2027 dimulai lebih awal.
Babel menyiapkan pertemuan, warga menanggung dampak
Di Bangka Belitung, persoalan tampak sebagai defisit pasokan Pertalite di tengah kebutuhan harian yang besar. Kebutuhan Pertalite diperkirakan 1.119 kiloliter per hari, sedangkan Solar sekitar 400–450 ribu liter; sekitar 55 ribu bus dan truk mengangkut barang maupun jasa. Kebutuhan sektor pertambangan belum termasuk dalam angka tersebut. Akibat antrean SPBU Babel, pedagang kesulitan berangkat berjualan; waktu yang hilang dapat membuat barang dagangan membusuk dan mendorong kenaikan harga sembako. Warga juga dilaporkan menunda salat, sementara kegiatan pelajar dan mahasiswa ikut terganggu. DPRD Babel berencana memanggil GM Pertamina, Kapolda, serta 60 pemilik SPBU untuk pertemuan yang dijadwalkan Kamis, 29 Oktober 2026. Pertemuan itu dapat mempertemukan pihak yang mengatur pasokan dan operasional, tetapi perlu menghasilkan keputusan konkret, bukan berhenti sebagai forum mendengar keluhan.
Ukuran solusi adalah perubahan yang dirasakan warga
Respons kedua daerah berbeda dalam titik tekan: Kaltim meminta jaminan pasokan, koordinasi distribusi, jam layanan lebih panjang, dan penambahan SPBU; Babel memilih mengumpulkan Pertamina, kepolisian, dan pengelola SPBU untuk membahas solusi bersama. Keduanya perlu menguji kebijakan dengan ukuran yang sama: apakah BBM tersedia ketika dibutuhkan dan apakah waktu tunggu warga berkurang. Pemerintah daerah juga harus memastikan distribusi Pertalite dan Solar bersubsidi tepat sasaran, sementara Pertamina perlu menjelaskan kendala pasokan dan penyaluran secara terbuka. Tuntutan ini bukan soal kenyamanan semata. Ketika antrean menghambat perdagangan, pendidikan, dan ibadah, biaya sosialnya telah melampaui waktu yang terbuang di SPBU. Pemerintah Kaltim dan Pertamina dituntut memastikan langkah yang direncanakan terasa di lapangan; di Babel, hasil pertemuan perlu segera diterjemahkan menjadi tindak lanjut yang dapat dipantau.
Kesimpulannya, antrean BBM tidak akan terurai hanya dengan imbauan atau rapat. Kaltim perlu menyelaraskan kuota, distribusi, dan kapasitas SPBU, sedangkan Babel harus memastikan pertemuan lintas pihak menghasilkan tindakan terukur. Warga menunggu pasokan yang pasti dan layanan yang tidak memaksa mereka mengorbankan pekerjaan maupun kegiatan sehari-hari.
