Proyek untuk warga, tetapi dipersoalkan di ruang sungai
Jembatan Waetomu adalah pembangunan fasilitas yang diinisiasi Kodam XV/Pattimura di kawasan Mardika, Ambon, dan menjadi polemik karena berdiri di atas atau di sekitar aliran sungai. Persoalannya bukan semata apakah proyek ini bermanfaat, melainkan apakah manfaat itu dapat dibenarkan sebelum persyaratan teknis dan perizinan dipenuhi. Kodam Pattimura menyatakan pembangunan diarahkan untuk mendukung kegiatan pedagang dan UMKM, menyediakan ruang interaksi sosial-budaya, menata kawasan, serta membantu kebutuhan parkir di sekitar markas. Itu tujuan yang patut dipertimbangkan, tetapi klaim kepentingan masyarakat tidak dengan sendirinya menjawab soal legalitas maupun dampak terhadap aliran air. Di Sungai Waitomu Ambon, kehati-hatian semestinya menjadi ukuran pertama: warga membutuhkan ruang publik dan kegiatan ekonomi, tetapi juga perlindungan dari persoalan tata sungai yang dapat membebani kawasan.
Pangdam XV/Pattimura Mayjen TNI Dody Triwinarto menyatakan proyek dihentikan sementara sampai seluruh persyaratan perizinan dipenuhi. Penegasan itu disampaikan dalam forum pembahasan pengembangan dan pemanfaatan Sungai Wai Tomu di Makodam pada 29 Oktober 2026. Langkah jeda ini tepat: ia memberi ruang untuk memeriksa aturan dan dampak, tanpa menutup kemungkinan proyek dilanjutkan apabila syaratnya terpenuhi.
Keberatan BWS Maluku tak bisa disisihkan
BWS Maluku mempersoalkan pemanfaatan ruang sungai, kelengkapan izin, dan kemungkinan gangguan terhadap fungsi aliran air. Balai tersebut menyatakan akan mengirim surat peringatan ketiga kepada Kodam terkait pemanfaatan Sungai Waitomu tanpa izin. BWS juga meminta seluruh aktivitas proyek dihentikan dan fungsi sungai dikembalikan seperti semula apabila perizinan tidak disetujui. Ini bukan keberatan sampingan: badan sungai memiliki fungsi yang harus dilindungi, dan keputusan pembangunan tidak semestinya mendahului pemeriksaan kewenangan serta persyaratan teknis. Kekhawatiran itu makin relevan karena Mardika dan sejumlah kawasan Ambon mengalami banjir berulang setiap musim hujan. Fakta tersebut tidak membuktikan bahwa proyek ini menyebabkan banjir, tetapi cukup untuk menuntut kajian dampak yang terbuka sebelum pekerjaan diteruskan.
Dengan demikian, peringatan BWS Maluku perlu diperlakukan sebagai bagian inti dari keputusan, bukan hambatan birokrasi yang bisa dilewati demi percepatan. Jika ada izin yang belum terpenuhi, penghentian sementara memberi kesempatan untuk menguji proyek secara tertib. Jika persetujuan tidak diberikan, pemulihan fungsi sungai sebagaimana diminta BWS harus menjadi tindak lanjut, bukan sekadar opsi yang terlupakan.
Dukungan Ketua DPRD memicu kritik
Ketua DPRD Kota Ambon Mourits Tamaela mengajak masyarakat mendukung inisiatif Kodam. Ia beralasan daerah menghadapi efisiensi anggaran dan pemangkasan transfer ke daerah, sehingga inisiatif pembangunan dari lembaga pusat patut diapresiasi. Namun, dukungan politik seperti itu disampaikan ketika BWS Maluku masih mempersoalkan aturan dan perizinan. Di titik inilah kritik publik beralasan: keterbatasan anggaran tidak boleh menjadi pembenar untuk mengabaikan pemeriksaan hukum dan teknis. Peran ketua DPRD semestinya membantu memastikan proyek bermanfaat sekaligus patuh, bukan memberi kesan bahwa tujuan sosial sudah cukup untuk menyelesaikan keberatan. Video pernyataannya beredar luas di Facebook pada 30 Oktober 2026 dan memancing kecaman. Responsnya kepada seorang pengkritik di kolom komentar—“Ale pung keluarga kapa”—ikut mengalihkan perhatian dari substansi proyek ke cara wakil rakyat menanggapi warga.
Mourits kemudian meminta masyarakat menyimak pernyataannya secara utuh dan menegaskan bahwa dirinya maupun lembaga tidak mendukung tindakan yang melanggar aturan. Klarifikasi itu penting, tetapi belum menghapus kesan yang timbul dari ajakan mendukung saat keberatan otoritas sungai belum tuntas. Ukuran kepemimpinan di sini bukan sekadar membela niat baik, melainkan memastikan publik memperoleh jawaban yang jelas tentang izin, kajian, dan langkah proyek berikutnya. Dukungan DPRD akan lebih berarti bila digunakan untuk mendorong keterbukaan dan kepatuhan.
Manfaat sosial harus dibuktikan lewat kepatuhan
Kodam XV/Pattimura menyebut pembangunan ditujukan untuk kepentingan masyarakat, termasuk membantu aktivitas ekonomi pedagang kecil dan UMKM serta menyediakan ruang sosial yang lebih tertata. Tujuan itu layak diuji dengan ukuran yang sama pentingnya: apakah rancangan dan pelaksanaannya memenuhi ketentuan pemanfaatan sungai, menjaga aliran, dan memperoleh persetujuan yang dibutuhkan. Kepentingan warga tidak hanya berarti akses berdagang atau ruang berkumpul; keselamatan lingkungan dan ketahanan kawasan juga menyangkut kehidupan sehari-hari mereka. Karena itu, manfaat proyek seharusnya dijelaskan bersama dasar izin dan pertimbangan teknis, bukan dipakai untuk menepis keberatan. BWS Maluku perlu menyampaikan status prosesnya secara terang, sementara Kodam perlu memenuhi persyaratan sebelum pekerjaan dilanjutkan. Dengan cara itu, perdebatan tidak berhenti pada siapa mendukung siapa, melainkan berfokus pada keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Kesimpulannya, penghentian sementara Jembatan Waetomu adalah langkah yang tepat selama izin dan dampak terhadap Sungai Waitomu belum jelas. Niat membantu masyarakat patut dihargai, tetapi tidak menggantikan aturan. DPRD sebaiknya mengawal proses yang transparan, Kodam memenuhi seluruh persyaratan, dan BWS memastikan fungsi sungai terlindungi. Proyek baru layak berjalan ketika manfaat sosial dan kepatuhan hukum sama-sama terbukti.
