Krisis Air dan Internet: Ancaman Senyap bagi Masa Depan Anak Desa
Krisis air sekolah pedesaan dan lemahnya sinyal internet sekolah terpencil adalah kondisi ketika satuan pendidikan di daerah jauh dari pusat kota tidak memiliki akses memadai terhadap air bersih untuk kebutuhan dasar dan koneksi internet stabil untuk mendukung pembelajaran digital daerah terpencil, sehingga pelaksanaan kurikulum modern, kesehatan lingkungan belajar, dan hak pendidikan murid terhambat secara sistematis. Fenomena ini bukan sekadar kendala teknis, tetapi bentuk ketidakadilan struktural dalam infrastruktur pendidikan daerah yang memisahkan pengalaman belajar anak kota dan anak desa. Ketika pemerintah gencar mendorong program digitalisasi dan Kurikulum Merdeka, dua fondasi paling sederhana—air dan internet—diabaikan di banyak sekolah pedesaan. Dampaknya, sekolah di Benua Lima dan Jerowaru menjadi simbol bagaimana ambisi besar pendidikan nasional runtuh di hadapan keran yang kering dan jaringan yang putus.
SMAN 1 Benua Lima: Zoom Terganggu, Air Tak Mengalir di Musim Kemarau
Di Barito Timur, SMAN 1 Benua Lima menunjukkan wajah telanjang krisis infrastruktur pendidikan daerah: ketika musim kemarau panjang datang, kebutuhan paling mendesak bukan buku baru, melainkan mesin air dan jaringan internet yang layak. Kepala sekolah, Istiqomah, menegaskan bahwa "kebutuhan utama saat ini adalah mesin banyu" karena sekolah sangat kekurangan air bersih di musim kemarau. Di saat yang sama, aktivitas pembelajaran berbasis teknologi tersendat oleh sinyal internet sekolah terpencil yang tidak stabil. Setiap kali guru dan siswa mengadakan kegiatan Zoom atau menggunakan video, mereka harus menerima gangguan dan keterlambatan sebagai bagian dari rutinitas belajar, bukan pengecualian. Ini ironis: di atas kertas, sekolah didorong menuju pembelajaran digital, tapi di lapangan mereka bahkan belum memiliki akses dasar. Harapan Istiqomah agar pemerintah memperbaiki sarana prasarana bukan sekadar permohonan, itu adalah alarm keras bahwa minat belajar tinggi di Benua Lima sedang ditahan oleh kran rusak dan modem yang tersengal.
Jerowaru: Air Tandon, Air Tangki, dan Internet yang Sekarat
Di ujung selatan Lombok, dua sekolah satu atap di Jerowaru—SD-SMP Negeri 2 dan 3—memperlihatkan betapa mahalnya menjadi murid di pelosok. Desa Sekaroh dan Kuang Rundun rutin dilanda krisis air bersih setiap musim kemarau; sumur bor tidak mungkin dibuat karena air asin, sehingga sekolah bergantung pada sumur seadanya dan tandon air hujan. Ketika hujan berhenti, mereka terpaksa membeli air tangki dengan harga Rp200.000–Rp250.000, bahkan bisa tembus Rp300.000 per tangki saat BBM sulit. Di sini, air bukan hak, melainkan komoditas mahal. Sekolah harus menghemat ketat: air hanya untuk kamar kecil, salat, dan dapur; halaman dibiarkan berdebu, tanaman mati. Pemerintah memang menjalankan program perluasan jaringan PDAM ke Sekaroh dan Kuang Rundun, tetapi sampai sekarang jaringan itu belum menjangkau Dusun Tabuan dan Dusun Telok Dalam tempat kedua sekolah berada. Sekolah yang seharusnya menjadi ruang aman berubah menjadi tempat di mana guru dan anak-anak berjuang demi hak dasar yang seharusnya dijamin negara.
Sinyal Lemah, Kurikulum Merdeka Mandek di Daerah Terpencil
Jika air adalah masalah klasik, sinyal internet di Jerowaru menjadi luka baru yang langsung menghambat pembelajaran digital daerah terpencil. Sinyal dari tower seluler memang sudah menjangkau desa, tetapi kualitasnya tidak merata dan hanya satu operator yang relatif stabil di beberapa titik. Tidak ada jaringan internet kabel ke dua sekolah satap, sehingga mereka tidak bisa berlangganan layanan tetap. Bantuan internet BAKTI melalui program BAKTI AKSI memberi sedikit harapan, namun koneksinya tetap belum optimal, apalagi saat banyak pengguna mengakses secara bersamaan. Guru bahkan sering menyelesaikan pekerjaan di rumah karena sinyal di sekolah tidak bisa diandalkan. Padahal Kurikulum Merdeka berbasis Pembelajaran Mendalam menuntut guru mengunggah materi, siswa mengerjakan asesmen berbasis komputer, dan sekolah melaporkan data ke sistem daring. Tanpa internet stabil, semua mandat ini berubah menjadi beban administratif yang tidak realistis. Kita memaksa sekolah terpencil berlari di lintasan digital sambil mengikat kaki mereka dengan kabel putus dan bandwidth lemah. Ini bukan transformasi, ini sabotase terselubung terhadap kualitas belajar anak desa.
Saatnya Intervensi Serius: Air dan Internet Sebagai Hak Pendidikan
Dua kisah dari Benua Lima dan Jerowaru memperjelas satu hal: krisis air sekolah pedesaan dan sinyal internet sekolah terpencil bukan masalah lokal, melainkan gejala kegagalan kebijakan yang mengabaikan fondasi infrastruktur pendidikan daerah. Di satu sisi, pemerintah menggulirkan perluasan PDAM dan bantuan internet BAKTI untuk mendukung digitalisasi sekolah. Di sisi lain, implementasinya tersendat sehingga sekolah tetap membeli air mahal per tangki dan memaklumi koneksi yang putus-putus. Intervensi ke depan tidak boleh berhenti pada proyek simbolik. Pertama, penyediaan mesin air dan jaringan pipa yang benar-benar menjangkau sekolah harus diperlakukan sebagai prioritas anggaran, bukan sisa proyek. Kedua, penguatan jaringan internet harus diarahkan pada kualitas dan kapasitas, bukan sekadar pemasangan perangkat. Ketiga, kurikulum dan asesmen digital wajib menyesuaikan realitas akses: jangan menuntut standar yang tidak mungkin dicapai tanpa infrastruktur. Kesimpulannya tegas: selama air dan internet belum diakui sebagai hak dasar pendidikan, pembelajaran digital daerah terpencil akan tetap jadi retorika manis dengan praktik yang pahit.
