Ketika Angka Bantuan Tidak Menjadi Makan di Piring Pengungsi
Bantuan gempa Flores adalah seluruh rangkaian upaya penyediaan logistik darurat, layanan kesehatan, dan dukungan komunikasi bagi lebih dari seratus ribu pengungsi gempa M7,7 di Nusa Tenggara Timur, yang idealnya memastikan setiap keluarga terdampak mendapatkan pangan, air, dan perlindungan dasar secara cepat, merata, dan sesuai tingkat kerusakan yang mereka alami. Di atas kertas, negara terlihat hadir: kepala badan penanggulangan bencana mengklaim sudah menyalurkan 411 ton logistik dari presiden melalui berbagai jalur ke Flores. Namun di posko-posko, cerita berbeda. Camat Lamba Leda Utara mengaku “stres” karena diminta membagi bantuan yang sangat terbatas untuk 11 desa dengan total 21.171 jiwa, sementara warga mendesaknya bertanya di mana bantuan yang dijanjikan. Ketegangan ini menyingkap satu masalah pokok: data pusat yang indah tidak otomatis berubah menjadi beras dan air di tangan pengungsi.
Manggarai dan Kampung Timbang: Statistik 110 Ribu Pengungsi yang Tidak Terlihat
Gempa utama M7,7 yang mengguncang utara Pulau Flores pada Sabtu pagi, diikuti 4.258 gempa susulan, melontarkan lebih dari 110.785 orang ke pengungsian dan merusak 44.946 rumah di Manggarai Raya. Namun angka-angka itu tampak berhenti di dokumen. Di Kampung Timbang, Desa Ladur, warga terang-terangan mengaku belum menerima satu pun bantuan pemerintah hingga sepekan setelah guncangan. Mereka bertahan dengan keterbatasan kebutuhan sehari-hari, sementara pemerintah pusat berbicara tentang ratusan ton logistik. Di Manggarai Timur, instruksi “bagi rata” dari pusat tanpa menimbang tingkat kerusakan desa hanya memindahkan masalah ke pundak camat, memicu protes berantai dari desa yang merasa terabaikan. Inilah ironi pengungsi gempa M7,7: mereka hadir di data nasional, tetapi absen dalam prioritas distribusi bantuan terhambat di tingkat lokal.
NU Peduli dan Pulau Sukun: Jejak Aktor Nonnegara Menambal Lubang Negara
Di tengah tersendatnya logistik darurat NTT dari jalur resmi, organisasi masyarakat bergerak tanpa banyak bicara. Tim NU Peduli Gempa Flores menyalurkan bantuan ke 20 posko di tujuh kabupaten—Manggarai, Manggarai Timur, Manggarai Barat, Ngada, Nagekeo, Ende, dan Sikka—dengan jaringan lembaga dan badan otonom hingga tingkat ranting. Mereka membawa air mineral, beras, telur, susu dan obat-obatan langsung ke pengungsi yang masih bertahan di tenda karena gempa susulan belum reda. Di sisi lain, BNPB memperluas jangkauan hingga pulau terluar seperti Sukun di Kabupaten Sikka, mengirim bantuan medis dan memasang internet satelit Starlink bagi sekitar 300 kepala keluarga yang sebelumnya kesulitan sinyal. Perangkat konektivitas ini penting untuk koordinasi BNPB daerah dan pemetaan kebutuhan warga, tetapi jika rantai distribusi terakhir tetap tersumbat, internet kuat hanya akan mengirim lebih banyak keluhan, bukan mempercepat beras sampai di kampung yang terisolasi.
Sengkarut Data: Ketika Pusat Mengklaim Berlimpah, Daerah Menghitung Kekosongan
Inti kekacauan ini bukan semata kurangnya bantuan, tetapi mismatch antara klaim pusat dan fakta lapangan yang merusak kepercayaan di posko pengungsian. Pejabat pusat berbicara tentang pasokan melimpah, sementara camat di Manggarai Timur menunjukkan tumpukan bantuan yang minim dan menolak narasi “banyak sekali” karena tidak sesuai yang ia lihat. Perintah membagi rata logistik ke 11 desa adalah pendekatan birokratis yang mengabaikan perbedaan tingkat kerusakan dan akses transportasi. “Sengkarut distribusi ini menjadi alarm bahaya di tengah eskalasi jumlah korban yang terus membengkak,” tulis pusat data kebencanaan. Ketika warga Kampung Timbang belum tersentuh bantuan pemerintah sepekan pascabencana, jelas bahwa koordinasi BNPB daerah terhambat di titik last-mile yang diakui sendiri oleh kepala BNPB. Tanpa reformasi asesmen kebutuhan yang transparan dan berbasis desa, setiap rilis angka tonase bantuan hanyalah kosmetik krisis.
Kesimpulan: Gempa Sudah Berlalu, Birokrasi Masih Mengguncang Pengungsi
Sepekan pascagempa, masalah utama bukan lagi guncangan tanah, melainkan guncangan kepercayaan. Negara mampu menggerakkan kapal perang, helikopter, hingga Starlink ke pulau terluar, tetapi gagal memastikan keluarga di kampung seperti Timbang mendapat beras dan air tepat waktu. Sementara itu, NU Peduli dan jaringan masyarakat sipil menambal celah dengan distribusi lincah, membuktikan bahwa kedekatan dengan akar rumput mengalahkan volume logistik yang tertahan di gudang. Kepala BNPB berjanji memperbaiki kekurangan di lapangan, dan camat menuntut asesmen kebutuhan yang jujur dan berbasis kerusakan riil desa. Jika janji itu tidak segera diterjemahkan ke perubahan koordinasi BNPB daerah, pengungsi gempa M7,7 akan terus hidup di paradoks: mereka menjadi angka besar di konferensi pers, tetapi tetap menunggu paket bantuan yang tak kunjung datang. Di bencana berikutnya, kita tidak boleh mengulang kesalahan: data bantuan harus tunduk pada realitas posko, bukan sebaliknya.
