Definisi Masalah: Saat Data Bantuan Tak Menyentuh Realitas
Kesenjangan data bantuan gempa Flores adalah kondisi ketika angka pengiriman logistik yang dilaporkan pemerintah pusat jauh lebih besar dibandingkan jumlah dan bentuk bantuan yang benar-benar diterima pengungsi di lapangan, sehingga memicu protes, kebingungan, dan ketegangan antara pejabat pusat, aparat lokal, dan warga terdampak yang sedang bertahan di posko pengungsian. Sengkarut ini tampak jelas dalam video perdebatan antara Camat Lamba Leda Utara, Agustinus Supratman, dan petugas BNPB yang viral di media sosial pada 21 Agustus, yang menyingkap masalah manajemen distribusi pascagempa M7,7 di Flores. Di satu sisi, BNPB mengklaim telah menyalurkan 411 ton bantuan gempa Flores dari Presiden; di sisi lain, camat mengaku hanya menerima logistik minim yang harus dibagi ke 11 desa dengan total 21.171 jiwa terdampak.
Angka Pusat vs Lapangan: Ketika Ratusan Ton Tidak Terasa
Pertanyaan kuncinya: bagaimana 411 ton bantuan gempa Flores bisa terasa seperti sekadar beberapa truk kecil di mata camat dan warga? Kementerian dan BNPB mencatat pengiriman logistik besar-besaran via udara dan laut, sementara jalur distribusi terakhir (last-mile) diakui masih tersendat. Pada saat yang sama, pengungsi gempa M7,7 tembus 110.785 jiwa, korban meninggal 83, korban luka 986, dan hampir 45 ribu rumah rusak di Manggarai Raya. Dalam konteks skala itu, 411 ton yang tersangkut di transit, gudang, atau hanya mengalir ke titik tertentu jelas tidak cukup. Instruksi “membagi rata” ke 11 desa terdampak mengabaikan perbedaan tingkat kerusakan, sehingga camat menjadi sasaran protes karena dianggap “menahan” bantuan yang memang sejak awal tidak memadai.
Ketegangan di Posko: Data Pusat, Air Minum, dan Popok Bayi
Kesenjangan data bantuan berubah menjadi ketegangan psikologis di posko pengungsian. Camat mengaku tertekan karena setiap desa bertanya “di mana bantuannya”, sementara pasokan yang datang “hanya ini” dan harus dibagi ke puluhan ribu orang. Di atas kertas, kebutuhan dasar pengungsi gempa M7,7 seharusnya sudah ditangani oleh distribusi logistik NTT. Namun di lapangan, warga masih kekurangan air bersih dan harus menghadapi pemadaman listrik di posko. Di sisi lain, jaringan masyarakat seperti NU Peduli menyalurkan air mineral, beras, telur, sayur, mi instan, susu bayi, popok, baju layak pakai, minyak goreng, dan obat-obatan ke 20 posko di tujuh kabupaten terdampak. Ketika negara bicara tonase, relawan berbicara satuan galon air, satu karung beras, dan satu pak popok yang langsung menyentuh kebutuhan bayi di tenda.
BNPB, Starlink, dan Pentingnya Koordinasi di Titik Terluar
Tidak adil memotret BNPB hanya sebagai pihak yang gagal. Di beberapa titik, lembaga ini memperlihatkan upaya serius memperbaiki koordinasi BNPB lapangan. Melalui posko nasional di Maumere, BNPB mengirim bantuan medis, obat-obatan, dan perangkat internet satelit Starlink ke Desa Samporong di Pulau Sukun, Sikka, yang dihuni sekitar 300 kepala keluarga terdampak gempa M7,7 Flores. Starlink dipasang untuk mengatasi minimnya sinyal dan memperkuat koordinasi antara masyarakat, pemerintah desa, tenaga kesehatan, dan unsur penanganan darurat. Dengan konektivitas lebih stabil, pemetaan kebutuhan warga diharapkan tidak lagi mengandalkan kabar mulut ke mulut atau laporan terlambat. Kepala BNPB secara tertulis mengakui adanya hambatan teknis di rantai distribusi terakhir dan berjanji memperbaiki kekurangan di lapangan. Pengakuan ini penting, tetapi tanpa koreksi sistem data dan pola distribusi, teknologi satelit pun hanya akan mempercepat salah informasi.
Peran NU Peduli dan Jalan Keluar Mengurangi Kesenjangan Data
Penyaluran bantuan oleh NU Peduli ke 20 posko di Manggarai, Manggarai Timur, Manggarai Barat, Ngada, Nagekeo, Ende, dan Sikka menunjukkan bahwa organisasi masyarakat bisa menjadi jembatan antara data pusat dan kebutuhan lokal. Dengan struktur hingga level ranting, mereka mampu membaca siapa yang paling darurat dan di mana pengungsi masih bertahan di tenda karena gempa susulan terus terjadi. NU Peduli juga membuka donasi melalui lembaga zakat di NTT untuk mempercepat bantuan, evakuasi, layanan kesehatan, dan pendampingan. Di tengah kesenjangan data bantuan, kombinasi tiga hal menjadi kunci: assessment kebutuhan yang transparan, koordinasi BNPB lapangan yang memanfaatkan konektivitas seperti Starlink untuk laporan real-time, dan keterlibatan aktif jaringan masyarakat. Selama kebutuhan riil 110 ribu pengungsi tidak menjadi angka utama dalam perencanaan, protes camat-camat lain hanya menunggu waktu untuk muncul.
