Bantuan Gempa NTT yang Tersendat: Masalah Koordinasi, Bukan Sekadar Logistik
Bantuan gempa NTT adalah seluruh bentuk dukungan pemerintah dan masyarakat, mulai dari pangan, sandang, logistik hingga perbaikan rumah, yang seharusnya didistribusikan secara cepat dan merata ke semua warga terdampak di Flores dan wilayah lain, namun saat ini terhambat oleh lemahnya koordinasi pusat daerah dan ketidaksinkronan data di lapangan. Penyaluran bantuan bencana pascagempa di NTT tidak terjebak pada soal keterbatasan barang, melainkan pada ketidakmampuan pemerintah mengalirkan bantuan ke titik-titik paling rentan. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti bahwa masih ada wilayah terdampak yang belum tersentuh bantuan, menunjukkan distribusi bantuan bencana yang timpang dan meninggalkan masyarakat di wilayah terpencil dalam kondisi rawan tanpa kepastian kapan pertolongan tiba.
Temuan di Lapangan: Pota dan Wilayah Terpencil yang Terlupakan
Kunjungan Purbaya ke lokasi penanganan gempa Flores mengungkap fakta pahit: ada warga yang tidak mendapat makanan selama beberapa hari, salah satunya di Kelurahan Pota, Kecamatan Sambi Rampas, Manggarai Timur. Situasi ini bukan anomali, melainkan gejala sistem distribusi bantuan gempa NTT yang gagal menjangkau wilayah terpencil. Ketika pusat menganggap bantuan sudah berjalan, kenyataan di lapangan menunjukkan lubang besar dalam penanganan gempa Flores: warga harus menunggu, menakar stok dapur darurat, dan menggantungkan harapan pada laporan sporadis agar namanya masuk dalam daftar penerima. Purbaya menyatakan akan meminta BNPB segera mengecek wilayah-wilayah yang terlewat dan menegaskan Kementerian Keuangan sudah menyiapkan dana cukup agar operasi BNPB tidak terganggu. Namun tanpa perbaikan alur informasi dari daerah, tambahan dana tidak otomatis berubah menjadi makanan di piring warga terdampak.
Koordinasi Pusat-Daerah yang Mandek: Akar Masalah Distribusi Bantuan
Inti persoalan bantuan gempa NTT bukan minimnya komitmen, melainkan rusaknya jalur komunikasi dan data antara pusat dan daerah. Purbaya menilai penanganan bencana "kayaknya seperti enggak ada koordinasi" karena ketika ia bertanya langsung ke BPBD, banyak hal yang petugas daerah "enggak tahunya" mengenai kebutuhan di wilayah terdampak. Tanpa sinkronisasi data kerusakan rumah, jumlah pengungsi, dan lokasi terpencil yang terputus akses, distribusi bantuan bencana cenderung hanya menyentuh titik yang mudah dilihat, sementara kantong-kantong terdampak lain baru muncul ketika pejabat pusat turun langsung. Di sisi lain, BNPB menekankan pentingnya pendataan yang benar serta verifikasi kategori rusak ringan, sedang, dan berat sebelum bantuan perbaikan rumah dan Dana Tunggu Hunian bisa digulirkan. Ketika basis data ini lemah, kebijakan pusat berjalan di atas peta yang kabur, dan warga menanggung konsekuensinya.
Penanganan Gempa Flores: Bantuan Ada, Tapi Tak Semua Bisa Menggapainya
Di atas kertas, penanganan gempa Flores tampak cukup menjanjikan. Purbaya membawa satu truk logistik, 380 lembar selimut, dan 81 buah terpal sebagai bantuan awal, yang bisa ditambah jika kebutuhan meningkat. BNPB menyalurkan pangan, sandang, dan kebutuhan tempat tinggal, sekaligus menyiapkan bantuan perbaikan rumah: Rp15 juta untuk rusak ringan, Rp30 juta untuk rusak sedang, hunian tetap permanen untuk rusak berat, serta Dana Tunggu Hunian Rp600 ribu per bulan bagi warga yang harus meninggalkan rumah. Namun semua skema itu bergantung pada pendataan yang rapi dan alur distribusi bantuan yang sampai hingga ujung desa. Gempa susulan berkekuatan M5,8 di Flores menambah urgensi, karena warga diminta tidak masuk ke rumah rusak sebelum dinyatakan aman dan mengikuti arahan petugas lapangan. Tanpa jaminan bantuan yang tiba tepat waktu, imbauan keselamatan berisiko terdengar seperti perintah untuk bertahan dalam ketidakpastian.
Kesimpulan: Reformasi Koordinasi Pusat-Daerah Agar Tidak Ada Warga yang Tertinggal
Kasus bantuan gempa NTT menunjukkan bahwa kegagalan terbesar bukan pada niat hadir, melainkan pada cara hadir. Pemerintah pusat menyiapkan dana dan skema bantuan, BNPB bergerak di berbagai titik, namun koordinasi pusat daerah yang lemah membuat sebagian wilayah terdampak tidak tersentuh bantuan dalam hari-hari paling kritis. Penyaluran yang tidak merata mengirim pesan jelas: tanpa jaringan komunikasi yang hidup hingga level kelurahan dan desa, penanganan gempa Flores akan terus bergantung pada kunjungan pejabat dan laporan insidental, bukan pada sistem yang andal. Reformasi harus dimulai dari sinkronisasi data kerusakan, pelibatan aktif BPBD dan aparat lokal, serta mekanisme pelaporan cepat yang langsung memicu respons BNPB. Bencana akan selalu datang, tapi warga tidak seharusnya berkali-kali menghadapi pola yang sama: bantuan ada, namun jalannya berliku dan meninggalkan mereka di belakang.
