Pendidikan Gratis Madrasah: Bukan Lagi Janji, Melainkan Hak
Pendidikan gratis madrasah adalah kebijakan yang menjamin peserta didik di madrasah negeri tidak dipungut biaya pendidikan, dengan dukungan dana BOS dan Program Indonesia Pintar, sehingga akses pendidikan keagamaan menjadi setara dengan sekolah negeri tanpa diskriminasi biaya bagi keluarga dari berbagai latar belakang sosial dan ekonomi. Penegasan ini datang langsung dari Menteri Agama Nasaruddin Umar yang menyatakan bahwa apa yang berlaku di sekolah negeri, berlaku pula di madrasah negeri di bawah Kementerian Agama. Artinya, kebijakan madrasah negeri kini tidak lagi berada di “kelas dua” dibanding sekolah umum; ia menjadi bagian integral dari desain pendidikan nasional. Pandangan bahwa pendidikan agama hanyalah pelengkap mulai dipatahkan: ketika negara menanggung biaya, pesan jelasnya adalah bahwa akses pendidikan keagamaan dianggap sama penting dengan akses ke ilmu umum.
Rapat di Istana dan Komitmen Politik di Balik Kebijakan
Kebijakan pendidikan gratis yang mencakup madrasah negeri lahir dari rapat terbatas di Istana Negara pada Rabu, 23 September 2026, yang membahas penyediaan pendidikan negeri gratis dari tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Di forum itu, Presiden Prabowo Subianto melalui Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti menegaskan komitmen pemerintah menyediakan pendidikan gratis bagi peserta didik jenjang dasar dan menengah, termasuk taman kanak-kanak. Ini bukan kebijakan teknis semata, melainkan keputusan politik yang mengubah peta akses pendidikan. "Jadi anak-anak atau murid yang belajar di sekolah dasar dan di taman kanak-kanak mulai tahun ini mendapatkan dana BOS untuk semua murid dan kemudian dana PIP untuk murid dari keluarga yang tidak mampu," ujar Abdul Mu’ti. Dengan memasukkan madrasah negeri dalam skema yang sama, pemerintah mengirim sinyal bahwa jalur pendidikan berbasis agama adalah pilihan yang sah dan setara, bukan alternatif yang harus dibiayai sendiri oleh masyarakat.
Dana BOS Madrasah dan PIP: Mesin Utama Pendidikan Gratis
Kunci dari pendidikan gratis madrasah ada pada pengelolaan dana BOS madrasah dan PIP yang menjadi tulang punggung operasional satuan pendidikan di bawah Kementerian Agama. Dana Bantuan Operasional Sekolah digunakan untuk kebutuhan operasional termasuk pembayaran guru non-ASN di sekolah negeri, dan secara prinsip juga menopang madrasah negeri sebagai bagian dari pendidikan negeri gratis. Pemerintah bahkan menegaskan bahwa sebanyak 20 persen dari dana BOS dapat digunakan untuk membayar gaji guru non-ASN. Skema ini penting: tanpa dukungan yang cukup untuk tenaga pendidik, pendidikan gratis berisiko turun kualitas. Program Indonesia Pintar kemudian menyasar siswa dari keluarga tidak mampu, sehingga akses pendidikan keagamaan bukan hanya bebas biaya, tetapi juga lebih inklusif bagi kelompok yang selama ini terhalang ongkos seragam, buku, dan kebutuhan belajar lain. Jika madrasah negeri memanfaatkan BOS dan PIP secara transparan dan efektif, kebijakan madrasah negeri ini berpotensi mengurangi kesenjangan pendidikan antara wilayah perkotaan dan pinggiran.
Ditjen Pesantren: Membaca Seriusnya Negara pada Pendidikan Keagamaan
Di luar madrasah negeri, pemerintah juga membentuk Direktorat Jenderal Pesantren di bawah Kementerian Agama melalui Peraturan Presiden, memisahkan pesantren dari posisi sebelumnya yang hanya subordinat di Ditjen Pendidikan Islam. Langkah ini menunjukkan bahwa akses pendidikan keagamaan, termasuk jalur pesantren, tidak lagi diperlakukan sebagai tambahan yang sekadar diurus satu subdirektorat. Menurut Nasaruddin Umar, status direktorat tersendiri diharapkan menciptakan pengelolaan yang lebih terarah dan membuka ruang perhatian khusus bagi pondok pesantren. Ia menyebut, dengan adanya Ditjen Pesantren, lembaga pendidikan agama diharapkan memperoleh berbagai hal positif yang lebih baik dibanding sebelumnya. Ini harus dibaca bersama kebijakan pendidikan gratis madrasah: negara sedang menyusun arsitektur kelembagaan yang memberi ruang setara pada pendidikan keagamaan, dari madrasah negeri yang dibiayai BOS dan PIP hingga pesantren yang mendapat payung birokrasi sendiri.
Implikasi bagi Orang Tua, Siswa, dan Masa Depan Pendidikan Keagamaan
Dampak praktis kebijakan pendidikan gratis madrasah bagi masyarakat sangat langsung: orang tua kini dapat memilih madrasah negeri tanpa dihantui perbedaan biaya dengan sekolah negeri lain. Anak-anak yang belajar di tingkat dasar dan taman kanak-kanak akan mendapatkan dana BOS, sementara mereka yang berasal dari keluarga tidak mampu berhak atas PIP. Ini memperluas akses pendidikan keagamaan, terutama bagi keluarga yang ingin anaknya belajar ilmu umum sekaligus ilmu agama di bawah Kementerian Agama. Namun, kebijakan ini tidak boleh berhenti pada slogan pendidikan gratis. Tantangan berikutnya adalah memastikan kualitas pembelajaran, pemerataan guru PNS dan PPPK yang digaji pemerintah pusat, serta pelatihan tenaga kependidikan yang dibiayai APBN agar tidak terkendala birokrasi. Jika implementasi berjalan konsisten, kebijakan madrasah negeri ini bisa menjadi tonggak: pendidikan agama bukan lagi barang mewah, tetapi hak yang dijamin negara dari level dasar hingga jenjang lebih tinggi.
