Pendidikan kesetaraan di balik jeruji: dari hukuman menjadi hak belajar
Pendidikan kesetaraan Paket A, B, C adalah jalur pendidikan nonformal yang memberikan kesempatan bagi warga yang putus sekolah, termasuk warga binaan lembaga pemasyarakatan, untuk menyelesaikan jenjang setara SD, SMP, dan SMA dengan ijazah resmi yang diakui negara dan memiliki kedudukan sama dengan sekolah formal pada tingkat yang bersangkutan. Program seperti ini mengubah cara kita memandang lapas program pendidikan: bukan sekadar ruang penjeraan, melainkan ruang pemulihan hak warga binaan sekolah yang sebelumnya terputus dari sistem pendidikan. Ketika pendidikan kesetaraan paket C menawarkan ijazah setara SMA, masa hukuman tidak lagi identik dengan berhentinya proses belajar. Sebaliknya, tembok lapas menjadi dinding kelas yang mengembalikan akses terhadap ilmu, status pendidikan, dan peluang masa depan.
Lapas Subang dan SPNF SKB: model sinergi yang mematahkan stigma
Pemandangan warga binaan sekolah di Lapas Kelas IIA Subang yang serius mengikuti pendidikan kesetaraan Paket A, B, C adalah kritik diam terhadap pandangan lama bahwa penjara hanyalah tempat mengurung orang. Sinergi lapas program pendidikan dengan SPNF SKB Subang menunjukkan bahwa hak belajar tidak boleh berhenti di depan pintu sel. Kepala lapas menegaskan bahwa mereka tidak ingin warga binaan keluar “dengan tangan kosong”, melainkan membawa ijazah yang diakui negara dan bekal karakter untuk reintegrasi sosial. Di sini, pendidikan kesetaraan paket C bukan tambahan kosmetik, melainkan alat strategis memutus stigma: dengan ijazah setara SMA, mantan narapidana punya legitimasi formal untuk melamar pekerjaan atau melanjutkan studi. Jika kita sungguh percaya pada gagasan rehabilitasi, maka praktik seperti ini seharusnya menjadi standar nasional, bukan pengecualian.
Pacitan: bukti bahwa kesetaraan bukan jargon kebijakan
Di luar tembok lapas, Pacitan memberikan contoh bahwa pendidikan kesetaraan juga penting bagi warga yang putus sekolah di komunitas umum. Pada tahun ajaran 2026/2027, tercatat 757 peserta didik mengikuti pendidikan kesetaraan Paket A, B, C melalui SKB dan PKBM dengan dukungan dinas pendidikan. Angka ini menegaskan bahwa kesenjangan akses pendidikan bukan kasus kecil; ratusan orang membutuhkan jalur alternatif untuk mendapatkan ijazah setara SMA dan jenjang lainnya. Pernyataan dinas bahwa “pendidikan Paket C itu tidak lebih rendah dari SMA” adalah penegasan politik pendidikan yang penting: negara mengakui kesetaraan ijazah nonformal dengan ijazah sekolah biasa. Sepanjang 2025, 538 orang telah menuntaskan Paket C di Pacitan, menunjukkan bahwa ketika jalur tersedia, warga akan memanfaatkannya. Ini bantahan konkret terhadap anggapan bahwa kelompok terpinggirkan tidak peduli pendidikan.
Mengapa ijazah setara SMA di lapas adalah investasi sosial, bukan belas kasihan
Memberikan pendidikan kesetaraan paket C di lapas sering dipandang sebagai bentuk kebaikan hati negara. Padahal, ini seharusnya kita baca sebagai investasi sosial yang rasional. Dengan ijazah setara SMA, warga binaan yang bebas punya peluang masuk pasar kerja formal dan mengurangi risiko kembali ke tindakan kriminal. Kurikulum di Lapas Subang bukan hanya akademik; ada pembentukan karakter, kedisiplinan, dan keterampilan kerja. Artinya, program pendidikan bukan berdiri sendiri, melainkan bagian dari paket reintegrasi. Ketika warga binaan sekolah dan menggunakan masa hukuman untuk belajar, masyarakat mendapat tetangga baru yang lebih siap bekerja dan berpartisipasi. Menolak perluasan lapas program pendidikan sama saja dengan menerima lingkaran pengulangan kejahatan yang sebenarnya dapat diputus melalui kombinasi pendidikan dan pembinaan kemandirian.
Kesimpulan: dari eksperimen lokal menuju standar keadilan yang baru
Kisah Lapas Subang dan ratusan warga Pacitan yang mengikuti pendidikan kesetaraan Paket A, B, C menunjukkan satu pesan tegas: kesetaraan pendidikan bukan slogan, melainkan kebijakan yang bisa dioperasikan di ruang-ruang paling tertutup sekalipun. Selama pendidikan kesetaraan paket C diakui sebagai ijazah setara SMA oleh pemerintah, tidak ada alasan politik maupun moral untuk menganggapnya jalur kelas dua. Tantangannya sekarang adalah konsistensi: program di lapas tidak boleh bergantung pada inisiatif segelintir pejabat yang progresif, tetapi diinstitusikan sebagai hak semua warga binaan. Begitu juga di tingkat komunitas, angka ratusan peserta di Pacitan harus dibaca sebagai dorongan untuk memperluas SKB dan PKBM ke daerah lain. Jika keadilan sosial punya makna, maka hak atas pendidikan formal—di sekolah maupun di lapas—harus menjadi salah satu ukuran utama keberhasilan sistem pemasyarakatan.
