Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan: Inti Strategi Pembangunan Sulsel
Strategi pembangunan Sulawesi Selatan di bawah kepemimpinan Gubernur Andi Sudirman Sulaiman berpusat pada penguatan infrastruktur, ekonomi kerakyatan UMKM, dan swasembada pangan lokal sebagai satu paket kebijakan yang saling terkait, dirancang bukan sekadar membangun fisik wilayah, tetapi mengubah struktur ekonomi daerah agar pertumbuhan lebih merata, daya beli rakyat terjaga, dan pelaku usaha kecil mendapat akses pasar yang lebih luas. Komitmen ini ditegaskan dalam Rapat Paripurna Hari Jadi ke-357 Sulawesi Selatan bertema “Ekonomi Tumbuh, Swasembada Pangan, Jaya Infrastruktur”. Di forum politik tertinggi daerah itu, gubernur tidak berbicara tentang proyek besar yang berdiri sendiri, melainkan tentang bagaimana infrastruktur Sulawesi Selatan harus menjadi tulang punggung ekonomi kerakyatan UMKM. Pembangunan jalan, sentra ekonomi, dan ruang publik diposisikan sebagai alat untuk menurunkan kemiskinan dan pengangguran, bukan sekadar simbol kemajuan fisik.
Multi Years Project Rp3,7 Triliun: Infrastruktur yang Harus Menguntungkan Rakyat
Pilihan Pemprov menggelar kontrak tahun jamak (Multi Years Project/MYP) 2025–2027 senilai Rp3,7 triliun adalah sinyal politik anggaran yang kuat: infrastruktur Sulawesi Selatan bukan lagi proyek tambal sulam, melainkan investasi jangka menengah yang diharapkan mengubah peta konektivitas dan arus barang. Namun, nilai besar ini hanya akan bermakna jika manfaatnya terasa di warung, kios, dan lapak UMKM di kecamatan-kecamatan. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan ekonomi Sulsel tumbuh 5,59 persen year-on-year pada triwulan II 2026, melampaui angka nasional 5,29 persen. Kutipan ini penting karena memperlihatkan bahwa dorongan pada sektor pertanian, perdagangan, konstruksi, dan industri pengolahan sudah mulai memberi hasil. Penurunan penduduk miskin menjadi 669,63 ribu orang (7,24 persen) dan TPT ke 4,66 persen menunjukkan bahwa kebijakan fisik dan ekonomi kerakyatan mulai menyentuh akar persoalan kesejahteraan.
Ruang Publik dan RTH: Panggung Baru bagi UMKM Lokal
Keputusan Gubernur Andi Sudirman mengembangkan ruang terbuka hijau (RTH) dan pembangunan ruang publik di berbagai titik bukan sekadar agenda estetika kota; ini adalah strategi ekonomi kerakyatan UMKM yang cerdas. Ruang publik dirancang sebagai sentra pergerakan ekonomi: tempat warga berkumpul, berinteraksi, dan bertransaksi. Di sini, pedagang kaki lima, pelaku kuliner lokal, dan usaha kreatif mendapat panggung yang sebelumnya terbatas. Pembangunan ruang publik tersebut diharapkan tidak hanya memberikan manfaat bagi lingkungan dan kenyamanan masyarakat, tetapi juga membuka peluang bagi pelaku UMKM untuk mengembangkan usaha. Jika dikelola dengan baik—misalnya melalui kurasi pelaku usaha, penyediaan fasilitas dasar, dan kepastian regulasi—ruang publik bisa menciptakan multiplier effect: omzet UMKM naik, serapan tenaga kerja lokal meningkat, dan pendapatan daerah dari aktivitas ekonomi informal ikut terdongkrak. Di sinilah infrastruktur Sulawesi Selatan bertransformasi menjadi ekosistem ekonomi, bukan sekadar bangunan.
Swasembada Pangan Lokal: Menjaga Daya Beli dan Menguatkan Hilirisasi
Fokus pada swasembada pangan lokal memperlihatkan bahwa Pemprov tidak ingin pertumbuhan ekonomi bergantung pada impor dan fluktuasi harga global. Penguatan produktivitas, pemanfaatan teknologi, dan pengembangan pertanian sesuai karakteristik lahan diarahkan agar Sulsel mampu memenuhi kebutuhan pangannya sendiri, sekaligus memasok pasar luar melalui hilirisasi pertanian. Program benih unggul dan pendampingan petani adalah fondasi teknis dari agenda besar ini. Di sisi pengeluaran, pemerintah daerah mengaitkan swasembada pangan dengan pengendalian inflasi dan perlindungan daya beli rakyat melalui Gerakan Pangan Murah serentak di kabupaten/kota. Langkah ini menegaskan bahwa ketahanan pangan bukan konsep abstrak, melainkan kebijakan yang langsung menyentuh harga di pasar dan isi dompet rumah tangga. Jika produksi kuat, harga stabil, dan akses pasar ekspor meluas, maka sektor pertanian dan UMKM pengolahan akan menikmati efek pengganda yang signifikan.
Kesimpulan: Pertumbuhan Regional Harus Terasa di Meja Makan Warga
Rangkaian kebijakan Pemprov Sulsel—dari Multi Years Project infrastruktur, pembangunan ruang publik, hingga swasembada pangan lokal—menunjukkan arah yang jelas: pertumbuhan regional tidak boleh berhenti di angka statistik, tetapi harus terasa di meja makan warga dan neraca usaha UMKM. Dengan IPM yang naik menjadi 75,92 dan penurunan kemiskinan serta pengangguran, ada indikasi bahwa strategi menggabungkan fisik dan sosial ekonomi mulai bekerja. Namun, tantangannya adalah konsistensi: percepatan proyek tidak boleh mengorbankan kualitas, dan perluasan pasar ekspor harus tetap berpijak pada perlindungan daya beli lokal. Jika pemerintah mampu menjaga keseimbangan ini, Sulawesi Selatan berpeluang menjadi contoh bagaimana infrastruktur dan ekonomi kerakyatan UMKM dapat berjalan seiring sebagai mesin pertumbuhan yang inklusif.
