Aturan menjadi kunci kepastian status
Alih status PPPK adalah perubahan kedudukan kepegawaian pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, termasuk peningkatan status atau pemindahan pengelolaan, yang harus memiliki dasar aturan dan mekanisme pelaksanaan yang jelas. Perkembangan terbaru memberi sinyal bahwa aturan sedang dirancang, tetapi belum menjawab seluruh pertanyaan guru. Wakil Kepala BKN Suharmen menyampaikan bahwa penyusunan regulasi untuk alih status PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu sedang berlangsung, demikian pula aturan pengangkatan PPPK penuh waktu menjadi PNS. Menurut Suharmen, bentuk yang direncanakan adalah Peraturan Presiden, disusun instansi teknis dan disupervisi Kementerian PANRB agar prosesnya lebih cepat. Arah ini penting, tetapi rancangan belum sama dengan kepastian pelaksanaan. Selama naskah dan ketentuan rinci belum selesai, guru belum bisa mengetahui secara pasti syarat, tahapan, dan perlindungan status mereka.
Karena itu, regulasi kepegawaian guru perlu dinilai bukan hanya dari seberapa cepat diterbitkan, melainkan juga dari seberapa jelas hak dan prosedur yang dijamin. Kegundahan PPPK paruh waktu maupun penuh waktu muncul karena mereka menantikan peningkatan status, sementara keputusan yang berdampak langsung pada pekerjaan dan kesejahteraan masih menunggu aturan.
Guru menunggu mekanisme peralihan ke pusat
Di tengah penyusunan aturan umum, Forum Guru Banten menyatakan masih menunggu mekanisme perpindahan kepegawaian dari daerah ke pusat. Ketua forum, Septian Hernawan, menyebut proses peralihan tengah berjalan dan berharap perubahan status mulai berlaku pada Januari, tetapi tahapan pemindahan direncanakan berlangsung bertahap pada 2027–2029. Rencana pemerintah yang disampaikan dalam materi adalah mengalihkan guru daerah menjadi pegawai Kementerian Dikdasmen. Skala rencana itu besar: sekitar 1.177.798 guru PPPK dan 172.323 guru non-ASN disebut akan dialihkan secara bertahap. Namun, bagi guru, angka besar tersebut belum menjawab hal paling praktis: bagaimana prosesnya, siapa yang masuk tahap awal, dan bagaimana status masing-masing dijaga selama transisi. Tanpa mekanisme yang diumumkan secara terang, wajar bila kabar peralihan masih disambut dengan harapan sekaligus kehati-hatian.
Ketidakjelasan ini perlu segera diurai agar tidak ada guru tertinggal akibat perbedaan status atau jenjang. Septian mengatakan forum masih menunggu mekanisme dan akan mengawal proses agar seluruh guru tercakup. Pengawalan masyarakat guru penting, tetapi tanggung jawab utama tetap berada pada pemerintah untuk menerbitkan petunjuk yang dapat dipahami dan diterapkan secara konsisten.
Skema yang disebut dan dampaknya bagi daerah
Gambaran awal skema menyebut guru PPPK paruh waktu akan menjadi PPPK penuh waktu pada Januari tanpa tes. Guru PPPK penuh waktu dapat mengikuti seleksi CPNS dan, jika tidak lolos, tetap menjadi guru PPPK. Guru non-ASN dapat mengikuti seleksi CPNS dan, bila tidak lolos, mengikuti seleksi CPPPK. Di Banten, materi menyebut 10.304 guru PPPK paruh waktu dari jenjang TK hingga SMA akan dialihkan menjadi PPPK penuh waktu dengan status pegawai kementerian. Skema ini menawarkan jalur yang patut diperhatikan, tetapi tetap harus dibedakan dari ketentuan final: rincian tersebut berasal dari penjelasan forum, sementara regulasi nasional masih disusun. Menjadikan informasi awal sebagai jaminan resmi berisiko menimbulkan harapan yang keliru.
Dampaknya juga melampaui status individu. Peralihan disebut mencakup 242.482 guru PPPK paruh waktu secara nasional dan dipandang dapat meningkatkan kepastian kesejahteraan mereka. Septian juga menilai pengalihan beban pembayaran pegawai dari daerah dapat memberi ruang fiskal untuk pembangunan setempat. Manfaat itu masuk akal sebagai tujuan, tetapi baru akan terasa jika perpindahan berjalan tertib dan hak guru tidak terputus. Pemerintah perlu menjelaskan jadwal, persyaratan, dan penanganan setiap kategori sebelum proses bertahap dimulai.
Kepastian harus menyusul harapan
Perkembangan dari BKN menunjukkan bahwa kerangka regulasi sedang bergerak, tetapi belum selesai. Rencana menggunakan Perpres dapat mempercepat penyusunan, sementara rencana pengalihan guru daerah menjadi pegawai Kementerian Dikdasmen membuka perubahan besar dalam tata kelola kepegawaian. Meski demikian, guru tidak seharusnya diminta mengandalkan perkiraan tentang tanggal atau tahapan tanpa panduan resmi yang bisa diperiksa.
Kesimpulannya, alih status PPPK berpotensi memberi kepastian bagi guru dan ruang fiskal bagi daerah, tetapi manfaat itu bergantung pada aturan yang rinci, terbuka, dan melindungi semua kelompok. Langkah paling mendesak ialah menyelesaikan regulasi serta mengumumkan mekanisme perpindahan dari daerah ke pusat. Sampai itu terbit, guru PPPK dan forum pendamping perlu terus meminta kejelasan, sementara pemerintah wajib memastikan tidak ada seorang pun tertinggal dalam proses.
