Pelanggaran merusak keadilan ujian
Pelanggaran TKA adalah tindakan yang mengabaikan aturan ujian atau merusak kerahasiaan dan keadilan asesmen, baik oleh peserta maupun orang yang terlibat dalam penyelenggaraannya. Karena hasil tes dapat menjadi rekam jejak akademik, kecurangan bukan perkara sepele: tindakan satu orang bisa merugikan peserta lain dan mengikis kepercayaan terhadap hasil ujian.
Catatan pelaksanaan sebelumnya menunjukkan ragam risikonya: empat kasus penggunaan gawai saat ujian, delapan kasus siaran langsung oleh peserta dan enam oleh pengawas atau teknisi, serta upaya membocorkan soal melalui TikTok, grup WhatsApp, dan platform X. Merekam, memfoto, menjual, atau menyebarluaskan soal juga termasuk tindakan yang patut dilaporkan. Angka-angka itu bukan alasan untuk menganggap kecurangan lumrah; justru, beragamnya pelaku dan saluran menunjukkan bahwa pengawasan harus mencakup seluruh pihak.
Tata tertib berlaku untuk semua
Tata tertib TKA bukan formalitas. Peserta wajib mengikuti jadwal dan penempatan yang ditentukan, mengisi daftar hadir, serta menaati arahan pengawas. Membawa atau menggunakan perangkat komunikasi elektronik, kamera, catatan, kalkulator, atau alat bantu sejenis di ruang ujian dilarang; begitu pula bekerja sama, mengganggu peserta lain, atau melakukan tindakan curang.
Pelanggaran peserta dikategorikan ringan, sedang, dan berat berdasarkan pedoman penyelenggaraan TKA. Ketidakpatuhan prosedural, seperti tidak menempati kursi sesuai penempatan atau tidak mengisi daftar hadir, berbeda tingkatnya dari merekam dan menyebarkan soal. Pembedaan ini penting: penanganan semestinya mengikuti tingkat pelanggaran dan pemeriksaan, bukan tuduhan yang beredar di media sosial. Pengawas, proktor, teknisi, penulis soal, dan sekolah pun tidak berada di luar aturan.
Sanksi dapat menyentuh peserta hingga sekolah
Sanksi TKA 2026 bertingkat, tetapi dampaknya bisa serius. Bagi peserta, konsekuensinya dapat berupa peringatan lisan dari pengawas, pembatalan ujian untuk mata pelajaran terkait oleh penyelenggara yang berwenang, atau dikeluarkan dari ruang ujian dan mendapat nilai nol untuk mata pelajaran itu setelah investigasi penyelenggara tingkat pusat. Dengan demikian, membagikan soal atau menggunakan gawai bukan risiko yang berhenti pada teguran.
Penulis atau penelaah soal, pengawas, proktor, dan teknisi dapat menerima peringatan lisan, surat peringatan, hingga pemberhentian dari tugas terkait. Sekolah dapat dikenai pembatalan pelaksanaan tes; penyelenggara tingkat provinsi atau kabupaten/kota juga dapat merekomendasikan penghentian sekolah sebagai penyelenggara selama tiga kali penyelenggaraan berturut-turut. Rentang sanksi ini menegaskan bahwa tanggung jawab tidak boleh dibebankan hanya kepada siswa bila ada kelalaian atau pelanggaran dari pihak penyelenggara.
Cara melaporkan dugaan kecurangan
Jika menyaksikan dugaan pelanggaran, laporkan melalui posko pengaduan TKA resmi di tingkat kabupaten/kota, provinsi, atau pusat. Aduan disampaikan secara tertulis. Identitas pelapor dijaga kerahasiaannya sesuai ketentuan, sehingga kekhawatiran soal identitas tidak semestinya membuat bukti pelanggaran dibiarkan tanpa tindak lanjut.
- Cantumkan identitas pelapor dan identitas pihak yang diduga melanggar.
- Jelaskan bentuk pelanggaran, lokasi kejadian, dan waktu kejadian secara spesifik.
- Sertakan bukti pendukung, seperti foto, rekaman, atau dokumen, serta keterangan saksi mata bila tersedia.
- Kirim laporan tertulis ke posko resmi pada tingkat kabupaten/kota, provinsi, atau pusat.
Setelah laporan diterima, panitia memeriksa kelengkapan berkas dan bukti, dapat melakukan verifikasi langsung ke lokasi, lalu menetapkan tindakan serta tingkat sanksi melalui sidang pleno jika pihak terbukti bersalah. Lapor kecurangan TKA dengan rincian yang dapat diperiksa lebih berguna daripada menyebarkan tuduhan tanpa konteks. Jaga bukti, hindari mengubah atau menyuntingnya, dan biarkan proses resmi menguji laporan.
