Kemajuan fisik harus berujung pada manfaat
Kampung Nelayan Merah Putih adalah program pembangunan kawasan pesisir yang menyediakan fasilitas pendukung usaha perikanan agar nelayan dapat mendaratkan, menangani, dan memasarkan hasil tangkapan dengan lebih baik. Tiga lokasi program mulai dibangun di Penajam Paser Utara (PPU), sementara pengerjaan fisik di empat lokasi Seluma berlangsung beriringan. Kemajuan ini patut diapresiasi, tetapi jumlah proyek yang berjalan bukan ukuran akhir keberhasilan. Bagi nelayan, fasilitas hanya bernilai jika mengurangi hambatan usaha sehari-hari dan membantu hasil tangkapan sampai ke pasar dalam kondisi baik. Pembangunan kampung nelayan karena itu perlu dinilai dari fungsi nyata, bukan sekadar bangunan yang selesai atau lokasi yang tercatat. Tanpa pengelolaan, layanan, dan dukungan usaha setelah konstruksi, infrastruktur berisiko menjadi aset yang tidak mengubah pendapatan masyarakat.
Tujuh lokasi bergerak di PPU dan Seluma
Di PPU, pembangunan KNMP mulai direalisasikan di Kelurahan Nenang, Tanjung Tengah, dan Desa Api-Api. Nenang direncanakan sebagai pusat kawasan, sedangkan dua lokasi lainnya menjadi penyangga. Program prioritas Kementerian Kelautan dan Perikanan ini diusulkan Bupati Mudyat Noor untuk memperoleh dukungan pemerintah pusat bagi kesejahteraan nelayan. Harapannya, fasilitas menekan beban operasional, menjaga mutu hasil tangkapan, serta memperkuat rantai usaha dari pendaratan hingga pemasaran. Di Seluma, pengerjaan berjalan di Desa Kungkai Baru, Pasar Seluma, Ketapang Baru, dan Muara Maras. Pelaksana menargetkan seluruh pekerjaan selesai pada Desember 2026, sementara dinas setempat memantau agar fasilitas segera dapat digunakan dan tidak melewati tahun anggaran berikutnya. Kedua daerah menunjukkan perluasan infrastruktur ekonomi nelayan; tantangan berikutnya ialah memastikan rancangan dan layanan di tiap lokasi sesuai kebutuhan setempat.
Bangunan tidak cukup tanpa modal dan kegiatan usaha
Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia menilai KNMP berpotensi menjawab sebagian kebutuhan nelayan kecil, membuka lapangan kerja, menggerakkan ekonomi desa, dan memperluas pemerataan pembangunan pesisir. Ketua Umum KNTI Dani Setiawan menekankan perlunya pembiayaan modal yang konsisten agar potensi tersebut tidak berhenti pada pembangunan fisik. Seruan itu tepat: fasilitas tidak otomatis membuat nelayan mampu mengolah, menyimpan, atau menjual hasil tangkapan dengan nilai lebih baik. Mereka juga membutuhkan akses usaha yang berkelanjutan dan kebijakan yang konsisten. Pemerintah perlu menjelaskan bagaimana fasilitas akan dirawat, siapa yang mengelolanya, dan bagaimana nelayan dapat mengakses dukungan modal. Tanpa jawaban atas hal-hal tersebut, manfaat ekonomi KNMP bisa timpang: bangunan tersedia, tetapi pelaku usaha kecil tetap menghadapi kendala operasional dan pemasaran.
Ukur fungsi, kecocokan, dan dampak
Tolok ukur yang lebih berguna ialah apakah fasilitas benar-benar berfungsi, menjawab kebutuhan nelayan, menggerakkan ekonomi lokal, dan memberi manfaat berkelanjutan bagi masyarakat pesisir—bukan berapa banyak lokasi yang lolos atau bangunan yang berdiri. Perspektif ini juga relevan bagi persiapan KNMP 2027 di Sulawesi Tengah: 197 titik usulan menjadi sasaran survei, dengan koordinasi pemerintah daerah dan proses penilaian pemerintah pusat sebagai tahapan berikutnya. Survei seharusnya memetakan kebutuhan warga, kegiatan ekonomi, dan potensi pasar, bukan hanya kondisi lahan. Setelah pembangunan, evaluasi perlu melihat pemanfaatan fasilitas dan dampaknya bagi usaha nelayan. Kesimpulannya, percepatan konstruksi di PPU dan Seluma adalah awal yang menjanjikan, bukan bukti keberhasilan. Kampung Nelayan Merah Putih baru layak disebut berhasil ketika fasilitas hidup dalam kegiatan ekonomi dan manfaatnya dirasakan masyarakat.
