Kerusakan dini membuka persoalan yang lebih besar
Kerusakan dini jalan adalah kondisi ketika permukaan yang baru dibangun atau diaspal kehilangan kerataan dan fungsi sebelum masa pakainya wajar akibat mutu pekerjaan yang lemah atau tahapan kerja yang tidak terkoordinasi. Di Jalan Unta Raya, Kecamatan Gayamsari, Semarang, aspal yang baru selesai dikerjakan tergerus setelah dilewati alat berat jenis beko. Rekaman kerusakan kemudian beredar di media sosial, memperlihatkan permukaan yang tidak lagi rata. Peristiwa ini bukan gambaran jalan yang hancur total: anggota DPRD setempat menyebut ruas itu masih bisa dilalui, meski bekas gerusan mengganggu kerataan. Namun, jalan rusak baru diaspal tetap merupakan tanda peringatan. Warga berhak mengharapkan pekerjaan yang bertahan lebih lama daripada jeda antara pengaspalan dan lewatnya alat berat. Ketika kerusakan muncul secepat ini, penjelasan mengenai siapa yang bertanggung jawab atas urutan pekerjaan sama pentingnya dengan tambal sulam yang menyusul.
Koordinasi dan kematangan aspal sama-sama perlu diuji
Ketua Fraksi PDIP DPRD Kota Semarang, Rahmulyo Adi Wibowo, menduga kerusakan terjadi akibat miskordinasi antara Bidang Bina Marga dan Bidang Sumber Daya Air di DPU Kota Semarang. Bina Marga mengaspal jalan, sedangkan alat berat yang melintas hendak dipindahkan setelah dipakai untuk membersihkan saluran oleh bidang SDA. Penjelasan ini mengarah pada masalah yang seharusnya bisa dicegah: pekerjaan satu unit pemerintah tidak boleh merusak hasil unit lainnya. Bowo juga menduga aspal belum cukup matang ketika terkena roda alat berat, sehingga kualitas konstruksi jalan ikut menjadi perhatian. Kedua faktor itu tidak saling meniadakan. Pengaturan jadwal dan jalur alat berat perlu berjalan seiring dengan pemeriksaan kesiapan permukaan sebelum jalan dibuka untuk beban berat. Bowo meminta DPU mengevaluasi kejadian dan segera memperbaiki bagian yang rusak. Pengawasan proyek jalan harus mencakup urutan kerja, bukan hanya pemeriksaan setelah kerusakan terjadi.
Respons warga perlu berujung pada pekerjaan yang terukur
Persoalan infrastruktur lokal juga terlihat di Kabupaten Langkat, meski situasinya berbeda. Pemkab Langkat menyatakan menghormati kritik dan aspirasi warga mengenai kondisi jalan serta dampaknya bagi kesehatan. Untuk jalan rusak di Kecamatan Binjai, pemerintah menyebut proses tender dijadwalkan berlangsung pada 19–23 Oktober 2026 sebagai tahap menuju perbaikan. Jadwal itu menunjukkan rencana tindak lanjut, bukan bukti bahwa perbaikan telah selesai. Pemerintah juga menanggapi kekhawatiran warga tentang debu jalan dan risiko ISPA. Dua kasus ini belum cukup untuk menyimpulkan bahwa seluruh proyek jalan lokal bermasalah, tetapi keduanya menegaskan perlunya koordinasi, standar mutu yang jelas, dan pengawasan yang bisa dipertanggungjawabkan. Tender, perbaikan, dan penjelasan pemerintah baru bermakna jika hasilnya bertahan dan manfaatnya dirasakan pengguna. Kesimpulannya sederhana: jalan baru tidak semestinya cepat rusak karena jadwal antarlembaga tidak selaras atau kesiapan material diabaikan. Pemeriksaan sebelum pekerjaan berikutnya dimulai harus menjadi kebiasaan, bukan reaksi setelah warga mengeluh.
