Swadaya bukan pengganti tanggung jawab pemerintah
Perbaikan jalan swadaya adalah upaya warga membenahi ruas jalan dengan tenaga dan sumber daya bersama, biasanya untuk menjawab kebutuhan setempat sebelum pemerintah mampu menangani seluruh kerusakan. Di sejumlah kecamatan di Sampang, praktik ini makin marak dalam beberapa tahun terakhir dan mendapat apresiasi PUPR sebagai wujud kepedulian terhadap daerah. Namun, gotong royong tidak semestinya menjadi alasan pemerintah melepas tanggung jawab atas jalan yang berada dalam kewenangannya. Dalam dua tahun terakhir, kemampuan keuangan daerah untuk infrastruktur jalan menurun, sehingga seluruh ruas belum bisa ditangani bersamaan. Pemkab tetap berupaya membangun jalan melalui lima program strategis daerah, dengan pelaksanaan mengikuti prioritas, aturan, serta mekanisme perencanaan dan penganggaran tahunan. Artinya, swadaya dapat membantu mengisi jeda penanganan, tetapi bukan jalan pintas untuk mengabaikan perencanaan publik. Di tengah anggaran terbatas daerah, keterbukaan mengenai prioritas dan batas dukungan pemerintah sama pentingnya dengan semangat warga.
Koordinasi menjaga mutu dan keselamatan
Antusiasme warga perlu disertai koordinasi PUPR masyarakat yang formal. PUPR Sampang meminta warga menyampaikan rencana perbaikan kepada camat atau instansi terkait sebelum pekerjaan dimulai. Imbauan ini bukan urusan administrasi belaka: jalan kabupaten harus ditangani dengan mempertimbangkan kemampuan menahan beban kendaraan, usia jalan, dan spesifikasi konstruksi. Tanpa arahan teknis, pekerjaan yang tampak selesai belum tentu sesuai kebutuhan ruas atau mampu bertahan menghadapi beban lalu lintas. Koordinasi memberi pemerintah kesempatan menyarankan standar yang tepat serta membuka peluang pendampingan teknis sesuai kemampuan yang tersedia. Plt Kepala PUPR Sampang Siti Muatifah meminta masyarakat berkoordinasi dengan camat setempat sebelum melakukan perbaikan swadaya. Praktik terbaiknya sederhana: sampaikan lokasi dan rencana kerja lebih dulu, lalu sepakati kebutuhan bahan serta aspek teknis bersama pihak berwenang. Dengan begitu, gotong royong infrastruktur bisa mendukung mutu dan keselamatan, bukan sekadar menutup lubang untuk sementara.
Bantuan bahan perlu diikuti tata kelola
Dukungan pemerintah dapat membuat swadaya lebih terarah. Pemkab Sampang telah membantu warga melalui bahan, termasuk aspal, dan berencana memberikan bantuan serupa untuk mendukung partisipasi masyarakat. PUPR juga menyebut peluang bantuan bahan konstruksi dan pendampingan teknis, sesuai kemampuan yang tersedia. Bagi warga, bantuan ini dapat melengkapi tenaga dan inisiatif lokal; tetapi pembagian dukungan perlu mengikuti kebutuhan ruas dan prioritas yang ditetapkan, bukan hanya siapa yang paling cepat mengajukan. Inilah titik penting yang kerap luput: kecepatan kerja bakti tidak cukup jika pembagian peran, spesifikasi, dan keberlanjutan jalan tidak dibicarakan sejak awal. Pemerintah perlu memberi arahan yang mudah diakses, sementara warga perlu melapor sebelum mulai bekerja. Perbaikan jalan swadaya adalah solusi pragmatis ketika anggaran dan kapasitas pemerintah terbatas, bukan pengganti investasi publik. Kesimpulannya, gotong royong paling berguna saat menjadi kerja bersama yang terkoordinasi: warga bergerak, pemerintah mengarahkan dan membantu sesuai kapasitas, serta tanggung jawab atas jalan tetap jelas.
