Angka capaian bukan akhir evaluasi
Dua tahun pemerintahan Prabowo adalah periode pelaksanaan agenda pembangunan yang mencakup layanan dasar, perlindungan sosial, dan pengembangan sumber daya manusia, sekaligus kesempatan untuk menguji apakah capaian program benar-benar menjawab kebutuhan warga. Pemerintah menggambarkan dua tahun pertama sebagai masa kerja nyata di berbagai sektor; Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyampaikan pada 29 Oktober 2026 bahwa pembangunan dan program prioritas telah berjalan luas. Namun, daftar kegiatan dan jumlah penerima belum cukup menjadi ukuran keberhasilan. Pertanyaan yang lebih penting ialah apakah layanan mudah dijangkau, manfaatnya merata, dan kelompok yang paling rentan ikut menentukan arah kebijakan. Di sinilah evaluasi pemerintahan Prabowo perlu melampaui penghitungan proyek: hasil yang diumumkan patut diperiksa bersama dampak sehari-hari serta kekurangan yang masih dirasakan masyarakat.
Skala program besar, mutu layanan tetap harus diuji
Program prioritas pemerintah mencakup pendidikan, kesehatan, infrastruktur, ketahanan pangan, energi, perumahan, hilirisasi, investasi, dan pemberdayaan ekonomi. Angka yang disampaikan pemerintah menunjukkan skala pelaksanaan: 265 Sekolah Rakyat di 131 kabupaten/kota rampung pada 2026, sementara 45 ribu anak jalanan kembali bersekolah. MBG menjangkau 62 juta penerima manfaat dan Cek Kesehatan Gratis mencatat 108 juta penerima layanan. Pemerintah juga melaporkan pembangunan lebih dari 9.000 kilometer jaringan irigasi, 3.500 jembatan, 2.228 kilometer jalan Inpres, serta 3.000 titik air bor. Angka-angka itu penting karena menggambarkan jangkauan, tetapi belum menerangkan mutu, kesinambungan, atau pemerataan akses. Sebanyak 400 ribu rumah disebut telah dibangun dan direnovasi; ukuran berikutnya ialah apakah hunian tersebut sesuai kebutuhan warga yang dituju.
Ada pula tindak lanjut yang perlu dinilai setelah pengumuman capaian. Insentif guru honorer disebut naik menjadi 30 persen, dan 240 ribu guru PPPK paruh waktu dijadwalkan menjadi penuh waktu mulai Januari 2027. Pemerintah juga memulai 26 proyek hilirisasi. Keduanya membuka pertanyaan tentang pelaksanaan: apakah perubahan status guru berjalan sesuai jadwal dan memperbaiki kondisi kerja, serta apakah proyek industri memberi manfaat yang terasa di luar angka pembangunan. Klaim kemajuan layak dicatat, tetapi pengawasan dan laporan hasil yang dapat diperiksa publik sama pentingnya.
Catatan pangan menggeser ukuran keberhasilan
Perbedaan paling jelas antara narasi pemerintah dan catatan PB PMII tampak pada pangan. Pemerintah menyebut swasembada delapan komoditas dan cadangan pangan tertinggi dalam sejarah sebagai capaian. Muhaemin Abdul Basit, Direktur Lembaga Pengembangan Pertanian PB PMII, menilai agenda itu perlu dievaluasi agar tidak berhenti pada penambahan cadangan negara, tetapi juga memperkuat ketersediaan pangan di tingkat masyarakat. Kritik ini penting karena cadangan nasional yang besar tidak otomatis menjamin rumah tangga memperoleh pangan secara memadai. Muhaemin juga meminta pelibatan pemuda di pertanian memiliki dampak jangka panjang, bukan sebatas kegiatan seremonial. Dengan demikian, ukuran keberhasilan pangan seharusnya tidak hanya berupa stok dan target produksi, tetapi juga akses warga serta regenerasi petani.
Pemberdayaan perempuan harus berarti kuasa dan perlindungan
Catatan Andi Tenri Wuleng dari KOPRI PB PMII menyoroti sisi lain pembangunan ekonomi: perempuan harus menjadi pelaku yang ikut mengambil keputusan, bukan hanya penerima manfaat. Ia mengakui program seperti MBG, KUR, dukungan UMKM, koperasi desa dan kelurahan, perumahan, serta perlindungan sosial dapat membuka akses ekonomi bagi perempuan. Namun, banyaknya program, tenaga kerja, atau anggaran belum cukup untuk membuktikan keberhasilan. Penilaian juga harus melihat kualitas pekerjaan, kelayakan upah, jaminan sosial, akses terhadap sumber daya ekonomi, dan keterlibatan perempuan dalam keputusan. Tanpa perlindungan memadai, partisipasi ekonomi yang meluas berisiko menambah beban kerja domestik dan kerentanan, terutama bagi pekerja informal dan perempuan kepala keluarga.
Pada akhirnya, dua tahun Prabowo memperlihatkan agenda yang luas dan capaian kuantitatif yang diklaim pemerintah, tetapi catatan organisasi mahasiswa mengingatkan bahwa jumlah program bukan ukuran tunggal kemajuan. Ketahanan pangan perlu dirasakan di rumah tangga, pemuda perlu punya peran berkelanjutan di pertanian, dan pemberdayaan perempuan mesti disertai perlindungan serta ruang mengambil keputusan. Evaluasi yang kuat juga menuntut komunikasi publik yang menjelaskan hasil dan kekurangan secara terbuka; sumber yang tersedia tidak memuat rincian penilaian PB PMII mengenai komunikasi publik maupun hukum, sehingga aspek itu tidak dapat disimpulkan di sini. Kesimpulannya, agenda pembangunan baru layak disebut berhasil ketika manfaatnya terukur dalam kehidupan warga, bukan hanya dalam daftar proyek dan angka capaian.
