Reses harus berujung pada tindak lanjut
Aspirasi infrastruktur warga adalah masukan langsung mengenai jalan, jembatan, dan fasilitas umum yang memengaruhi akses, keselamatan, serta layanan sehari-hari; nilainya baru terasa ketika usulan itu masuk ke perencanaan dan ditindaklanjuti. Dalam rangkaian reses anggota dewan di Banjarmasin dan Tapan, warga menyampaikan kebutuhan yang berbeda sesuai persoalan di lingkungannya. Benang merahnya jelas: pertemuan reses berguna sebagai pintu masuk, bukan jawaban akhir. Warga Sungai Andai meminta perbaikan jalan dan gang, peningkatan sarana pendidikan, sekaligus perhatian atas bantuan sosial yang terhenti setelah perubahan data. Anggota DPRD Kota Banjarmasin Hari Kartono menyerap keluhan itu saat reses di Jalan Kemiri 3. Ia menyatakan akan berkoordinasi dengan instansi terkait agar jalan dan gang yang membutuhkan perbaikan dapat ditangani. Tantangannya adalah memastikan janji koordinasi berubah menjadi jadwal kerja dan hasil yang bisa dirasakan.
Kebutuhan lingkungan berbeda dari satu kelurahan ke kelurahan lain
Di Kebun Bunga, perbaikan jalan lingkungan menjadi kebutuhan praktis karena kerusakan mengganggu aktivitas harian. Warga juga meminta bantuan gerobak sampah untuk mendukung pengangkutan sampah rumah tangga. H Makmur menampung aspirasi tersebut dalam reses di Jalan Mangga 3 Ujung, Kompleks Arrahim RT 24, pada Kamis, 22 Oktober 2026, dan menyatakan usulan akan diteruskan kepada instansi terkait. Ini bukan persoalan yang bisa diselesaikan dengan satu jenis pekerjaan: jalan perlu ditangani sebagai akses, sedangkan gerobak sampah membutuhkan dukungan layanan lingkungan yang rutin. Di Sungai Andai, keluhan juga mencakup fasilitas pendidikan, sehingga prioritasnya lebih luas daripada perbaikan permukaan jalan semata. Pemerintah perlu memilah usulan berdasarkan kewenangan dan dampak, tanpa membiarkan kebutuhan dasar saling menunggu.
Jembatan rusak menuntut perhatian sebelum akses terputus
Warga Telaga Biru dan Belitung Selatan membawa persoalan akses yang lebih mendesak: jalan perlu ditinggikan di kawasan Wildan, sementara jembatan di depan Gang Wildan dilaporkan mulai rusak. Warga khawatir kerusakan itu memburuk jika dibiarkan. Di RT 27 Belitung Selatan, sedikitnya dua jembatan juga diusulkan untuk diperbaiki agar aktivitas dan akses warga tetap lancar. Keluhan ini mengingatkan bahwa jembatan rusak bukan sekadar urusan konstruksi; keterlambatan pemeriksaan dapat memperbesar hambatan perjalanan sehari-hari. Dalam pertemuan reses di Kedai 99 pada Jumat, 23 Oktober 2026, Saut Nathan Samosir menerima usulan tersebut sebagai bagian dari kebutuhan infrastruktur lingkungan. Aspirasi itu layak ditangani dengan pemeriksaan lapangan dan penentuan prioritas yang terbuka, terutama pada titik yang menopang akses warga.
Tapan membutuhkan pembangunan lintas sektor
Aspirasi di Basa Ampek Balai Tapan memperlihatkan cakupan yang lebih luas daripada keluhan jalan di perkotaan. Dalam reses masa sidang pertama di Kantor Camat pada Jumat, 23 Oktober 2026, Ketua DPRD Pesisir Selatan Darmansyah menerima masukan tentang perbaikan jalan dan irigasi pertanian, peningkatan pelayanan kesehatan di RSUD Tapan, sarana pendidikan, penguatan ekonomi kelompok tani, serta anggaran bagi pemerintahan nagari. Daftar ini menunjukkan bahwa akses, layanan dasar, dan kegiatan ekonomi saling terkait; perbaikan infrastruktur saja tidak cukup bila pelayanan kesehatan dan dukungan pertanian tertinggal. Secara terpisah, keluhan perubahan data bansos di sejumlah titik Banjarmasin juga perlu ditangani: warga melaporkan pergeseran desil 4 ke 7 di Sungai Andai dan desil 2 ke 6 di Kebun Bunga, yang dapat menghilangkan akses bantuan tertentu. Hari Kartono berencana berkoordinasi dengan Dinas Sosial untuk mendorong pendataan ulang, sementara warga yang menghadapi masalah data diimbau meminta verifikasi kepada dinas tersebut.
Kesimpulannya, reses anggota dewan berhasil memetakan kebutuhan yang spesifik: jalan dan fasilitas pendidikan di Sungai Andai, jalan serta gerobak sampah di Kebun Bunga, jembatan rusak di sejumlah kawasan Banjarmasin, dan pembangunan sekaligus pelayanan kesehatan di Tapan. Ukuran keberhasilan berikutnya bukan banyaknya keluhan yang tercatat, melainkan tindak lanjut yang jelas, sesuai kewenangan, dan berpijak pada kondisi lapangan.
